26/05/2009 | Oleh: Humas Setda

WARTAPRAJA, LAPORAN KHUSUS : Ketika Pemerintah Menjadi Pelayan

Ketika Pemerintah Menjadi Pelayan
   
Masyarakat Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, punya cerita menarik tentang warga Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Rejosari di desa itu. "Dulu, baru-baru mereka di sini, kalau ketemu Pak Kades, Pak Camat, Pak Danramil, atau Pak Kapolsek, mereka kalang kabut turun dari sepeda. Sepeda mereka tuntun sampai beliau-beliau ini lewat," kisah KA Muhamad Zunaini, warga Desa Membalong, suatu ketika.

Sepintas ini murni etika. Siapa tak kenal etika Jawa yang amat sopan dan ultrahalus itu? Apalagi mereka warga pendatang, wong ndeso, ingin mengubah nasib di pemukiman transmigrasi. Wajar kalau mereka tahu diri, menghormati pejabat lebih dari sopan santun standar masyarakat setempat.
 
Namun, kalau dicermati dengan seksama, persoalannya lebih dari sekadar etika dan tahu diri. Sesungguhnya, inilah produk budaya pemerintahan feodal, yang menempatkan rakyat sebagai pelayan penguasa. Dan itu dianggap sah, karena kekuasaan yang mereka pegang bukan mandat rakyat, tapi mandat alam gaib dengan berbagai dongengnya.

Goenawan Mohamad, dalam esai tentang kekuasaan di majalah sastra Horison edisi Juli 1985, mengutip dongeng kelapa muda Ki Ageng Giring dalam Babad Tanah Jawi. Konon, Ki Ageng dibisiki suara gaib bahwa siapa saja yang minum air kelapa mudanya akan melahirkan keturunan yang akan menjadi penguasa Tanah Jawa. Maka kelapa muda itu dia petik dan dia simpan di dapur. Belum sempat dia nikmati, mampir Ki Pemanahan lalu menyeruput air kelapa muda sakti mandraguna itu. Dialah bokap Sutawijaya, yang kemudian menjadi Panembahan Senapati.

Dengan kata lain, tak penting kekuasaan datang dari mana. Mau dari alam gaib, mau hasil curian, peduli amat. Yang jelas ia oleh dan untukku. Karena itu rakyat harus menjadi pelayanku, karena kalau tidak mereka akan berhadapan denganku. "Jangan macam-macam sampean!" Wajar bila rakyat terbungkuk-bungkuk membawa derita dan upeti dengan lutut gemetar dan sikap hormat dibuat-buat.

Ketika Belanda datang dan menggantikan pemerintahan feodal dengan pemerintahan kolonial, nasib rakyat bukan sekadar tidak berubah tapi bertambah buruk lagi. Dan itu juga dianggap sah, karena kekuasaan kolonial bukan datang dari rakyat, tapi dari imperialisme. Misinya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, bukan melayani kepentingan rakyat pribumi. Barulah setelah triliun gulden mengalir ke Negeri Belanda, muncul politik etis, semacam corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta sekarang ini. Itu pun karena Hindia Belanda sendiri butuh tenaga kerja murah.

Maka, ketika pemerintahan nasional berdaulat, mestinya rakyat bukan lagi hamba yang harus melayani penguasa. Republik lahir dari perjuangan rakyat, dengan tetesan darah, erangan nyawa, dan tumpahan air mata. Ribuan nyawa gugur, termasuk perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Ikrar bersatu melawan penjajah di masa revolusi, sudah seharusnya diikuti sejahtera bersama ketika merdeka.

Namun Bung Hatta sendiri, pagi-pagi buta, sudah mengingatkan kemungkinan terjadinya internal colonialism, kolonialisme oleh bangsa sendiri. Dan itu terbukti. Dari masa ke masa budaya feodal dan kolonial mewarnai pemerintahan nasional, hingga rakyat terbungkuk kalang kabut saat ketemu pejabat seperti nenek moyang mereka ketemu Senapati dan Kompeni.

Pegawai negeri pun jadi idola, terlebih TNI dan Polri (ABRI). Lahirlah anekdot seksi, yang pernah dikutip pengamat politik Universitas Nasional Australia dan penulis buku The Army dan Politics in Indonesia, Harold Crouch. Konon, seorang bapak punya lima anak, masing-masing mau jadi presiden, menteri, gubernur, rektor dan dirut BUMN. Pertanyaan mereka sama: sebaiknya mereka masuk sekolah apa? Jawaban si bapak singkat saja, "Masuklah ABRI."

Kini era sudah berubah. Reformasi yang bergulir sejak satu dasawarsa yang lalu menuntut kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat, antara lain ditandai dengan kesungguhan negara memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada rakyat. Untuk itu aparatur pemerintah harus menjadi pelayan. Kalau tidak, mereka akan terkena jerat hukum, mulai dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sampai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Sementara itu mereka jangan coba-coba KKN, kalau tidak mau berurusan dengan KPK. 

Di situlah letak persoalannya. Di satu sisi aparat harus memberikan pelayanan prima dan bebas KKN, sesuai standar internasional. Namun di sisi lain kesejahteraan mereka paling menyedihkan di dunia. Ini jelas tidak adil, karena output global input lokal. Menyamakan petugas pemadam kebakaran di sini dengan petugas yang sama di Amerika, yang bisa membeli perahu layar miliaran rupiah dan menikmati liburan mahal keliling dunia, jelas tidak rasional.

Karenanya menarik mendengar wawancara Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Letjen TNI (Pur) Prabowo Subianto dengan TV One Rabu malam 30 Maret lalu. "Dalam kampanye Anda, Anda tidak pernah menyinggung soal korupsi. Anda tidak mendukung pemberantasan korupsi?" tanya presenter. "Bukan tidak mendukung. Tapi saya realistis. Kita ini tidak punya uang. Gaji aparat kita kecil. Gimana mau memberantas korupsi kalau kesejahteraan mereka rendah?" jawab mantan Danjen Koppasus dan Panglima Kostrad ini tegas, tanpa menghitung dampak politik pernyataannya.

Sebagaimana ditulis majalah ini edisi November 2008 lalu, Pemerintah sebenarnya sedang mengggodok restrukturisasi gaji pegawai. Namun itu terbatas untuk instansi yang menangani penegakan hukum dan pengelolaam keuangan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri mengatakan, reformasi birokrasi tidak harus dimulai dengan restrukturisasi gaji pegawai di semua instansi.

Itulah runyamnya persoalan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kalau tuntutan peningkatan itu berlaku untuk semua instansi, logikanya perbaikan kesejahteraan aparat juga berlaku untuk semua instansi. Apalagi jerat hukum pelayanan publik berlaku untuk semua aparat, bukan hanya aparat instansi tertentu. syafei