17/03/2010 | Oleh: Buletin Warta Praja Edisi September 2009

DPRD 2009-2014

Masa jabatan  anggota DPRD Kabupaten Belitung 2004-2009 berakhir. Rabu (23/9), anggota DPRD Masa Jabatan 2009-2014 mengucapkan sumpah/janji, menyusul terbitnya Keputusan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/460/I/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2004-2009 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2009-2014.



Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan melalui Rapat Paripurna Istimewa IV Masa Persidangan III DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2009, dipandu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Sutaji, SH, MM, dan dikukuhkan oleh rohaniawan H Ucu Sibromilsi, S.Ag (bagi yang Muslim) serta Pendeta Drs JB Pabendan (bagi yang beragama Kristen). Pengucapan sumpah/janji berlangsung lancar dan hikmat, disaksikan undangan yang memenuhi ruang sidang DPRD Kabupaten Belitung.

Hadir di antara undangan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakili Wakil Gubernur H Syamsuddin Basari, Bupati Belitung Ir H Darmasyah Hesein, Wakil Bupati Sahani Saleh S.Sos, unsur muspida, dan anggota DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2004-2009. Usai pengucapan sumpah/ janji, dilakukan serah terima pimpinan sidang dari Pimpinan DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2004-2009 kepada Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2009-2014.

Berdasarkan Pasal 355 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Surat Ketua DPC PDIP Nomor 252/EX/DPC.09.02/IX/ 2009 tanggal 14 September 2009; dan Surat Ketua DPC PBB Nomor B.165/PC.Bel/Sekr/IX/2009 tanggal 19 September 2009; Andi Saparudin Lanna, SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Mahadir Basti dari Partai Bulan Bintang (PBB) ditetapkan masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2009-2014.

Selain memimpin rapat-rapat DPRD, tugas pokok Pimpinan Sementara memfasilitasi pembentukan fraksi dan alat kelengakapan DPRD, menyusun rancangan peraturan tata tertib, dan memproses pemilihan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2009-2014.



DPRD 2004-2009
Ketua DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2004-2009, Drs Suhardi, dalam sambutan pengantar  sidang mengungkapkan, anggota DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2004-2009 diresmikan pada hari Kamis tanggal 23 September 2004. Mereka terpilih melalui pemilu legisatif 8 April 2004, yang menggunakan sistem pemilihan langsung perwakilan berimbang daftar terbuka.

Pemberlakuan sistem ini telah menciptakan kompetisi yang sangat ketat bagi calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) peserta pemilu. Dari sekian parpol peserta pemilu, yang berhasil mengantarkan calegnya ke kursi DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2004-2009 hanya 8 partai. Yakni, PBB (8 kursi), PDIP (5 kursi), Partai Golkar (3 kursi), PPP (3 kursi), PKB (2 kursi), PKS (2 kursi), PAN (1 kursi), dan PIB (1 kursi). Dari seluruh caleg yang terpilih, 22 diantaranya atau 88% wajah baru.

Pemilu legislatif 2004, ujar Suhardi, merupakan pemilu fenomenal dalam sejarah politik Kabupaten Belitung. Fenomena itu ditandai dengan keberhasilan H Syamsuddin Basari meraih perolehan suara hingga 3 kursi. Prestasi ini, menurut Suhardi, merupakan bukti pengakuan masyarakat terhadap ketokohan caleg PBB ini. Pengakuan itu kembali terbukti ketika Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007 mengantarkan H Syamsuddin Basari ke kursi Wakil Gubernur Bangka Belitung Masa Jabatan 2007-2012.

Terpilihnya H Syamsuddin Basari menjadi wakil gubernur mendorong terjadinya pergantian antar waktu berantai di DPRD Kabupaten Belitung. Tempatnya sebagai anggota Fraksi PBB diisi oleh Mahadir Basti. Sementara posisinya sebagai Ketua DPRD digantikan oleh Drs Suhardi sendiri. Naiknya Suhardi ke kursi ketua meninggalkan kursi kosong di Badan Kehormatan DPRD, yang kemudian diisi oleh Dra Mintarsih.

Sejak dilantik, tutur Suhardi, tata kerja dan organisasi DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2004-2009 telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan peraturan perundang-undangan ini, pola hubungan DPRD dengan kepala daerah bersifat kemitraan. Kepala daerah tidak lagi dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD, terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Derah DPRD hanya memberikan rekomendasi dalam bentuk catatan strategis — bukan keputusan menerima atau menolak.

Implikasi perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah perubahan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur petunjuk pelaksanaannya, yakni dari PP Nomor 25 Tahun 2004 ke PP Nomor 53 Tahun 2005. Konsekuensinya terjadi perubahan jumlah fraksi, yakni dari 3 fraksi (PBB, PDIP, dan Fraksi Nusa Bangsa) menjadi 5 fraksi (PBB, PDIP, Partai Golkar, PPP, dan Fraksi Amanat Keadilan Sejahtera) dengan jumlah anggota minimal 3 orang. Disamping itu terjadi perubahan alat kelengkapan DPRD, yakni terbentuknya Badan Kehormatan dan berkurangnya jumlah komisi dari 4 menjadi 3 komisi.

Meski demikian, fungsi dan tugas DPRD tidak mengalami perubahan. Yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan — baik melalui alat kelengkapan DPRD seperti komisi-komisi, pantia anggaran (panggar), panitia khusus (pansus), maupun individual anggota dewan. Dengan pertimbangan efisiensi, panitia legislasi tidak dibentuk, digantikan dengan pansus pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang dibentuk secara temporer sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga fungsi ini, ujar Suhardi, telah dilaksanakan dengan baik. Selama lima tahun masa jabatan, bersama eksekutif DPRD 2004-2009 telah menghasilkan 77 Perda termasuk Perda tentang Desa dan Kelurahan. Selain itu mereka juga telah berhasil menyelesaikan berbagai masalah, menyusul pro dan kontra terhadap keberadaan perusahaan perkebunan kepala sawit dan perusahaan penambangan di daerah ini, seperti PT AMA, PT Palmindo Billiton Berjaya, CV Fajar Alam Persada, dan PT Pamin Kanaan.

Namun demikian mereka menyadari masih banyak yang belum dapat mereka tuntaskan, seperti masih seringnya terjadi kelangkaan BBM; belum optimalnya penataaan lahan; belum optimalnya sosialisasi dan pelaksanaan Perda tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; belum terlaksananya Perda yang berkaitan dengan Kelurahan dan Desa; dan belum optimalnya pelaksanaan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2015.

Terkait dengan itu, atas nama seluruh anggota DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2004-2009, Suhardi menitipkan aspirasi kepada DPRD Masa Jabatan 2009-2014 kiranya masalah-masalah ini dapat dituntas.

Bagian Integral
Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur H Syamsuddin Basari mengatakan, pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pemerintah kabupaten dan kota di wilayah ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah daerah ini, ujar gubernur, perlu mendapat dukungan dari segenap komponen masyarakat, termasuk lembaga legislatif daerah. Dukungan ini menjadi wajib hukumnya, manakala dipahami bahwa pemerintah daerah itu menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD.

“Ini berarti, lembaga DPRD pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, sehingga setiap penyelenggaraan pemerintah daerah menghendaki adanya kerjasama yang erat dan harmonis serta bersinergi satu sama lain antara kedua lembaga ini, yaitu eksekutif dan legislatif,” tegas gubernur.

Meski demikian, tambah gubernur, tidak berarti peran DPRD berkurang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetap memberikan peran penting dan strategis kepada DPRD melalui fungsi-fungsi yang ia miliki, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Jika ketiga fungsi ini dapat dimaksimalkan, kinerja pemeritahan akan semakin meningkat. Pada gilirannya, peningkatan kinerja akan mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Percepatan ini perlu kita lakukan karena kita harus mengejar ketertinggalan dan mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain yang lebih maju. Alhamdulillah, dengan percepatan yang kita lakukan, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil menempati urutan ke 11 dari 33 propinsi di Indonesia yang dinilai berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikatornya antara lain tingkat pendidikan yang semakin meningkat, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan perkapita,” tutur gubernur.

Oleh karena itu gubernur mengajak semua jajaran Pemerintah Kabupaten Belitung termasuk anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji, untuk berupaya meningkatkan kinerja sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing. “Masyarakat sudah merindukan hasil karya kita bersama untuk mengantarkan mereka ke kehidupan yang lebih baik,” ujar gubernur.

Tiga Golongan
Ketua Sementara DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2009-2014, Andi Saparudin Lanna, SH dalam sambutannya sebelum menutup sidang mengatakan, selain memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggota DPRD Kabupaten Belitung Masa Jabatan 2009-2014 mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan dijaga keseimbangannya.

Menurut Andi, dari cara menyikapi hak dan kewajiban, ada tiga golongan orang. Pertama, mereka yang berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini termasuk golongan orang biasa. Kedua, mereka yang melaksanakan kewajiban melampaui haknya. Orang semacam ini termasuk golongan orang bijaksana. Adapun golongan ketiga adalah mereka yang mengedepankan hak sambil menenggelamkan kewajibannya. Inilah golongan orang binasa.

“Kita semua adalah orang-orang terpilih. Oleh karenanya kami percaya di mana seharusnya kita menempatkan diri masing-masing,” ujar Andi.?Syafei