17/03/2010 | Oleh: Buletin Warta Praja Edisi Oktober 2009

Rembuk Perahu Sail

Peristiwa penting terjadi pada Sail Indonesia 2009 di Kabupaten Belitung: Bupati Belitung Propinsi Kepuluan Bangka Belitung, Bupati Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Endeh dan Walikota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bupati Maluku Tenggara Propinsi Maluku, dan Bupati Buleleng Propinsi Bali, berembuk membicarakan masa depan Sail Indonesia

Rembuk berlangsung Jumat sore (23/10) di Vila Lord In, Pantai Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, dihadiri Wakil Bupati Belitung Sahani Saleh, S.Sos dan Ketua Yayasan Cinta Bahari Indonesia (YCBI) Raymond T Lesmana. Selain itu hadir pejabat Pemkab Belitung, yakni Asisten III Drs Jasagung Hariyadi, M.Si, selaku Ketua Panitia Sail Indonesia 2009 Kabupaten Belitung, Asisten I Drs H Arham Armuza, S.IP, Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Ir Hermanto, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumardi, S.Pd, Kabag Humas Suharyanto, S.AP, dan Kabag Hukum Achmad Zainal, SH. 

Ini bukan rembuk dadakan. Gagasan rembuk sudah dilontarkan Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein kepada bupati dan walikota destinasi Sail Indonesia 2009 ketika mereka mengikuti workshop persiapan Sail Bunaken 2009 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Departemen Kelautan dan Perikanan di Grand Bali Hotel, Nusa Dua Bali, 18 April 2009.

Bupati sendiri mengirim undangan resmi kepada 14 bupati dan 2 walikota plus kepala dinas pariwisata 4 propinsi, yakni propinsi Maluku, NTT, Sulawesi Selatan, dan Jawa tengah. Namun, karena padatnya kegiatan masing-masing kepala daerah dan kepala dinas yang diundang, yang dapat menghadiri rembuk hanya 4 bupati dan 1 Walikota. Itupun tidak secara fisik.

Bupati Endeh, misalnya, diwakili Wakil Bupati Drs H Achmad Mochdar. Walikota Kupang diwakili Asisten II Dra Ester Muhu, MM. Bupati Maluku Tenggara, Ir Anderias Rentanubun, yang baru tiba di Tanjungpandan saat rembuk berlangsung, diwakili Kepala Dinas Pariwisata Lucky R. Sementara Bupati Buleleng diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs Putu Tastra Wijaya, MM. Yang dapat hadir secara fisik hanya Bupati Wakatobi, Ir Hugua.

Meski demikian, ketidakhadiran banyak kepala daerah destinasi Sail tidak mengurangi arti penting rembuk bupati/walikota di Tanjung Tinggi. Rembuk berlangsung hingga malam hari, membicarakan berbagai persoalan dan masa depan Sail Indonesia.
   
Induk menjadi Anak
Ternyata Sail Indonesia masih diliputi berbagai persoalan. Persoalan pertama, belum adanya apa yang disebut Bupati Wakatobi sebagai “perahu” Sail Indonesia. Selama ini, reli kapal layar (yacht rally) internasional ini hanya berlandaskan perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten dan kota dengan YCBI sebagai konsultan yang mengkoordinir para peserta. Perjanjian kerjasama dilakukan sendiri-sendiri, sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.

Karenanya Sail Indonesia belum memiliki kelembagaan dan payung hukum yang kuat. Pelaksanaan di Kabupaten Belitung, misalnya, hanya berlandaskan perjanjian kerjasama Pemkab Belitung dengan YCBI, dokumen pelakasanaan anggaran (DPA) APBD Kabupaten Belitung tahun anggaran berjalan, dan Keputusan Bupati Belitung tentang Panitia Pelaksana Sail Indonesia di Kabupaten Belitung. Dan itu sudah berjalan sejak 2007, ketika pertama kali daerah ini menjadi destinasi Sail Indonesia. Di daerah lain, dasarnya kurang lebih sama.

Inilah yang membedakan Sail Indonesia dengan Sail Bunaken. Sail ini, yang baru dilaksanakan tahun 2009 menyusul kegiatan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) di Manado, 12-15 Mei 2009 dan dimaksudkan untuk menyemarakkan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64, memiliki payung hukum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009. Karena payung hukumnya Keppres, wajar bila “perahunya” superkuat.

Tengok susunan pantia yang diatur pasal 4, 5, dan 6. Diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan didampingi Wakil Ketua I Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Ketua II Wakil Kepala Staf TNI AL, panitia nasional Sail Bunaken melibatkan jajaran pejabat tinggi Departemen Kelautan dan Perikinan, Mabes TNI AL, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia nasional diback up panitia pengarah yang terdiri dari 3 Menko, 10 Menteri, 3 Menteri Negara, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf TNI AL. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, panitia nasional membentuk panitia penyelenggara yang diketuai Dirjen P2SDKP Departemen Kelautan dan Perikanan, beranggotakan Walikota Manado, Walikota Bitung, wakil departemen/lembaga terkait dan pihak lain yang dipandang perlu.

Adapun tugas panitia nasional menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Sail Bunaken 2009, yang terdiri dari parade (fleet review) kapal perang (warship) dan kapal tiang tinggi (tallship), reli kapal layar (yacht rally), seminar internasional, olahraga bahari, pentas budaya dan atraksi wisata. Kegiatan berlangsung 12 hingga 20 Agustus 2009, di tiga tempat di Sulawesi Utara: Kota Manado, Kota Bitung, dan Taman Nasional Pulau Bunaken di Teluk Manado.

Untuk mempersiapkan dan melaksanakan tugas ini, biaya yang diperlukan dibebankan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kota Bitung, Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen; dan dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat.

Maka inilah Sail terbesar di Indonesia sejak Sail Indonesia diselenggarakan pertama kali oleh YCBI pada 2003. Lebih dari sekadar kapal perang dan kapal layar, bahkan kapal induk Amerika Serikat USS Geroge Washington hadir meng”heboh”kan Sail yang satu ini. Berada di peraian Sulawesi Urata pada 18 Agustus 2008, setidaknya 20 pejabat pemerintah Indonesia yang diizinkan mengunjungi kapal perang raksasa yang mampu menampung 75 pesawat tempur ini.

Laporan panitia tertanggal 24 Agustus 2009 yang diakses Warta Praja melalui internet menyebutkan, parade kapal perang dan sailing pass (lintas layar) di Teluk Manado pada 19 Agustus 2009 diikuti 31 kapal perang dan 3 tallship dari 33 negara, 42 yacht, 15 kapal pemerintah, dan 40 kapal perikanan. Puncak kegiatan Sail Bunaken yang dihadiri Menko Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS ini mendapat sambutan meriah dari seluruh peserta dan masyarakat yang memadati pantai Manado.

Sebelumnya, 17 Agustus 2009, digelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di bawah permukaan laut Pantai Malalayang, Manado, yang diikuti 2.410 penyelam sipil dan militer Indonesia dan 76 penyelam asing, sehingga berhasil memecahkan rekor baru selam massal guinness world record. Sebelumnya, rekor selam massal dipecahkan di Maladewa pada 2006 (958 penyelam), Thailand pada 2005 (725 penyelam), dan Australia pada 2004 (600 penyelam).

Sesuai dengan agenda yang ditetapkan Keppres, panitia juga menggelar seminar internasional illegal fishing (pencurian ikan) dan keamanan regional kawasan Asia Tenggara di Ritzy Hotel, Manado, yang dihadiri 16  Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dari berbagai negara. Sementara itu, sejak 12 hingga 20 Agustus 2009, digelar kegiatan pendukung berupa semarak panggung kemerdekaan, pesta kembang api, pameran industri dan wisata bahari, festival budaya dan kuliner, serta kirab kota.

Menariknya, Sail Bunaken juga menyelenggarakan reli kapal layar ala Sail Indonesia. Reli diikuti 163 yacht dari 25 negara di lima benua, meliputi dua rute. Rute pertama bertolak dari Darwin, Australia, 18 Juli 2009 dan merapat di Saumlaki, Maluku, pada 21 juli 2009. Rute kedua dari Kinabalu, Malaysia, 3 Agustus 2009, menuju Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur, dan merapat di Bitung pada 12 Agustus 2009. Mereka kemudian bergabung dalam kegiatan Sail Bunaken, 42 di antaranya mengikuti sailing pass pada puncak kegiatan Sail Bunaken di Teluk Manado.

Inilah yang membuat Sail Indonesia 2009 kelimpungan, karena harus mengikuti rute Sail Bunaken. Padahal, Sail Indonesia pelopor Sail di Indonesia. Dimulai pada 2003 dengan rute Darwin-Kupang-Bali, hingga 2008 destinasinya sudah mencapai 19 titik, membentang dari timur hingga ke barat Indonesia. Pesertanya juga sudah mencapai 120 yacht dari 20 negara, mengalami peningkatan lebih dari 60 persen.

“Terbalik. Induk jadi anak, anak jadi induk. Mestinya Bunaken yang menginduk ke Sail Indonesia. Sail Indonesia kan pelopor, sudah sejak tahun 2003. Sail Bunaken baru tahun ini. Karena Sail Bunaken punya Keppres, terpaksa Sail Indonesia menginduk ke sana,” ujar Bupati Belitung Ir H Darmanysah Husein ketika memberikan arahan pada rapat panitia Sail Indonesia 2009 Kabupaten Belitung di Ruang Sidang Pemkab Belitung, Kamis (1/10).

Dampaknya terasa. Data yang diterima Warta Praja dari Information Center Panitia Sail Indonesia Kabupaten Belitung mencatat, hingga jamuan makan malam, Jumat (23/10), jumlah peserta Sail yang merapat di Pantai Tanjung Kelayang, destinasi Sail Indonesia di Kabupaten Belitung, hanya 27 yacht. Padahal, pada 2007 dan 2008, jumlah peserta mencapai masing-masing 67 dan 65 Yacht. Artinya, pada 2009, penurunan peserta mencapai lebih dari 50 persen.

Ketua YCBI Raymond T Lesmana, ketika dikonfirmasi Jumat siang (23/10) di Tanjung Kelayang menyatakan, biang penurunan peserta ini tidak lain dari Sail Bunaken. “Peserta yacht rally Sail Bunaken itu kan orang Sail Indonesia semua. Karena semua ditarik kesana, jadwalnya terlalu lama, akibatnya banyak yang kehabisan visa. Visa mereka kan visa sosial budaya, hanya berlaku dua bulan. Karena kehabisan visa, ya mereka banyak yang pulang,” jelasnya kesal.

Sebelumnya, Raymon sendiri sempat mengontak Panitia Sail Kabupaten Belitung terakit visa peserta. Intinya, untuk mencegah penurunan jumlah peserta, YCBI dan panitia bersama-sama berupaya memperpanjang visa peserta. Untuk itu, YCBI siap di garis depan. Namun, semua biaya, yang diperkirakan sekitar Rp 250 ribu per visa, ditanggung oleh pantia. Karena anggaran untuk itu tidak tersedia dalam DPA Sail Kabupaten Belitung, tentu solusi yang ditawarkan YCBI sulit dilaksanakan.

Karena selama ini tidak bermasalah, ketentuan jumlah peserta tidak diatur secara ketat pada perjanjian kerjasama dengan YCBI. Karenanya, ketika terjadi penurunan peserta, pemerintah kabupaten dan kota destinasi Sail Indonesia tidak dapat melakukan klaim ke YCBI. Apalagi, penurunan itu sesungguhnya bukan disebabkan oleh YCBI sendiri, melainkan karena “induk terbalik menjadi anak”.
 
Kendala Regulasi
Selain “perahu” dan payung hukum, Sail Indonesia juga menghadapi kendala regulasi; baik yang berkaitan dengan izin masuk ke teritorial Indonesia (Clearance Approval for Indonesian Territory/CAIT), maupun yang berkenaan dengan pabean, izin tinggal, karantina kesehatan, dan pelabuhan (Custom, Imigration, Quarantine and Port Clearance/CIQPC).

Dalam praktek, ujar Ketua YCBI Raymond T Lesmana, pengurusan izin-izin ini tidak semudah yang dibayangkan. Dia menunjuk regulasi CAIT yang melibatkan Departemen Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, Mabes TNI AL, dan Badan Intelijen Strategis (BAIS). “Karena tidak ada kejelasan kemana dan kepada siapa izin ini dimintakan, para pelayar internasional menggunakan jasa agen dengan membayar antara 1,5 dampai 2 juta (rupiah — Red) dan harus menunggu satu bulan,” katanya.
Repotnya, ujar Raymond, CAIT hanya berlaku tiga bulan. Izin bisa diperpanjang, namun kapal harus keluar terlebih dahulu dari perairan Indonesia baru meminta perpanjangan. “Satu hal yang lagi-lagi tidak mungkin bisa dengan mudah dilakukan oleh para pelayar,” katanya.

Regulasi CIQPC kurang lebih sama. Raymond menunjuk izin tinggal peserta yang mengunakan visa sosial budaya yang berlaku hanya dua bulan. Visa bisa diperpanjang hingga enam bulan, namun secara bertahap masing-masing satu bulan. Pada perpanjangan kedua harus diambil sidik jari dan foto. “Tidak semua kota di Indonesia bisa melayani regulasi ini,” katanya. Dia menunjuk Kumai dan Saumlaki, yang memaksa peserta Sail masing-masing ke Sampit dan Tual untuk perpanjangan visa kedua.

Selain itu, Raymond juga mempersoalkan regulasi Surat Izin Berlayar (SIB) dan Green Book (Buku Kesehatan). Mestinya, kata dia, SIB bagi kapal layar wisata berbobot dibawah 18 ton hanya dibuat di titik masuk dan titik keluar. “Pada kenyatannya, di setiap titik destinasi mereka diwajibkan membuat SIB,” ujarnya. Dia juga mempertanyakan kewajiban membuat Green Book bagi peserta Sail Indonesia karena menurutnya kewajiban itu hanya berlaku untuk kapal niaga dan kapal-kapal pesiar besar.

Dari semua regulasi, yang paling banyak dipertanyakan peserta Sail Indonesia adalah Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 140/PMK.04/2007 tentang Barang Impor Sementara. Berdasarkan Permenkeu ini, kapal layar wisatawan asing diberlakukan sebagai barang impor mewah sementara yang dibebaskan dari bea masuk dan pajak impor barang mewah; namun selama berada di wilayah pabean Indonesia pemilik kapal harus menyerahkan jaminan (duty bond) 5% sampai 10% dari harga kapal yang berkisar antara Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu dolar AS.

Jaminan ini, menurut pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, dimaksudkan untuk mengamankan pemasukan negara seandainya terjadi penjualan kapal secara illegal di wilayah pabean Indonesia. Dikhawatirkan, kunjungan wisata disalahgunakan untuk transaksi kapal layar agar terhindar dari bea masuk dan pajak impor barang mewah. Jaminan dapat berupa uang tunai, rekening bank, asuransi, atau sejenisnya, dan dapat diambil kembali saat kapal akan meninggalkan wilayah Indonesia.

Namun, implementasi regulasi ini di lapangan masih membingungkan. Peserta Sail Indonesia 2007, misalnya, sempat mempertanyakan kepada pejabat Konsulat RI di Darwin perihal di mana mereka harus mengambil kembali duty bond jika mereka masuk ke Indonesia melalui Kupang lalu keluar menuju Singapura melalui Batam: apakah bisa diambil di Batam atau harus di Kupang? Kalau di Batam, di pihak mana? Kalau harus di Kupang, jelas tidak bersahabat dengan perjalanan mereka. Ini yang masih simpang siur.

Ketua Panitia Sail Indonesia 2008 di Darwin, Australia, David Woodhouse, kepada Antara di geladak kapal Spirit of Darwin sebelum pelepasan (flag off) kapal-kapal peserta di perairan Teluk Fannie, Darwin, Sabtu, 12 Oktober 2008, menyayangkan regulasi ini. “Peraturan ini menimbulkan masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kewajiban membayar duty bond ini seharusnya hanya diberlakukan kepada kapal-kapal yang masuk dan menetap di Indonesia. Tapi kalau hanya tiga bulan berlayar lalu keluar dari Indonesia, harusnya dibebaskan dari aturan ini,” katanya.

Persoalan duty bond dapat diatasi setelah dirjen salah satu departemen mau menjadi penjamin kapal-kapal peserta Sail Indonesia. Inilah jawaban mengapa Sail Indonesia yang seharusnya menjadi induk terbalik menjadi anak Sail Bunaken. Soalnya, dirjen dimaksud tidak lain dari Dirjen P2SDKP Departemen Kelautan dan Perikanan, Dr Aji Sularso, Sekretaris I Panitia Nasional Sail Bunaken. Dengan jasa sestrategis itu, Pak Dirjen bisa dengan mudah menarik peserta Sail Indonesia bergabung ke Sail Bunaken. Jangan pula dilupakan, promotor Sail Bunaken justru Departemen Kelautan dan Perikanan bersama Mabes TNI AL.

Menariknya, ketentuan duty bond tidak ada di negeri jiran, Malaysia. Wakil Sail Malaysia, Sazli Kamal Basha, yang hadir pada acara flag off Sail Indonesia 2008 di Darwin, mengatakan kepada Antara, pemerintah Malaysia tidak menerapkan duty bond apapun kepada kapal-kapal peserta Sail yang mengunjungi Johor Baru-Pangkur-Penang-Langkawi setelah mereka keluar dari Batam. “Tak ada duty bond apapun. Kita buat orang senang untuk melawat ke Malaysia,” katanya.

Menurut Raymond T Lesmana, inilah yang membuat pelayar dunia enggan masuk ke Indonesia. Padahal, katanya, setiap tahun sekitar 2000 kapal layar melintas dari timur ke barat yang seharusnya masuk perairan Indonesia dan mendorong perkembangan pariwisata di negeri ini. 

Kesepakatan Belitung
Mencermati berbagai persoalan yang meliputi Sail Indonesia, rembuk Lord In sepakat membentuk steering committee sekaligus memberikan mandat kepada panitia pengarah ini untuk menggelar pertemuan bupati dan walikota destinasi Sail Indonesia di Jakarta, dengan melibatkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Agenda pokok pertemuan membentuk apa yang disebut Bupati Wakatobi sebagai “perahu” Sail Indonesia: organisasi bupati dan walikota destinasi Sail Indonesia. “Kita bentuk perahunya dulu. Soal nakhodanya mau YCBI atau siapa, itu kita urus nanti. Kecil itu. Sekarang perahunya dulu,” ujar Pak Bupati bersemangat. Diharapkan, dengan memiliki kelembagaan yang solid, berbagai permasalahan yang dihadapi Sail Indonesia dapat diatasi.

Selain membentuk “perahu”, pertemuan juga akan membentang “layar” seminar untuk menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan Sail di Indonesia. Intinya, Sail Indonesia sebagai pelopor Sail di negeri ini sudah seharusnya diberdayakan untuk mendorong pengembangan pariwisata daerah. Penyelenggraan Sail di Indonesia juga harus memperkokoh, bukan malah memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa.

Steering committee diketuai Bupati Belitung, didampingi sekretaris Bupati Wakatobi; bendahara Bupati Maluku Tenggara; anggota Bupati Endeh, Walikota Kupang, dan Bupati Buleleng. Hasil rembuk bertajuk “Kesepakatan Belitung” ini, diteken Jumat malam (23/10) di Tanjung Kelayang, usai jamuan makan malam (dinner) peserta Sail Indonesia 2009.(syafei