17/03/2010 | Oleh: Buletin Warta Praja Edisi November 2009

Kawasan Ekonomi Khusus

Dari seluruh kabupaten dan kota di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung paling siap menjadi salah satu lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Selain terletak di jalur pelayaran internasional, daerah ini sudah memiliki berbagai infrastruktur penunjang yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK.

Demikian kesimpulan cerdas yang selayaknya ditarik dari Lokakarya Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Belitung” yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) Kabupaten Belitung di Hotel Billiton & City  Club Tanjungpandan sejak Senin (2/11) hingga Selasa (3/11).

Selain pejabat eksekutif dan legislatif Pemerintah Kabupaten Belitung beserta pejabat instansi vertikal, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat daerah ini, lokakarya juga diikuti pejabat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Belitung Ir Hermanto menjelaskan, disamping mempeluas wawasan, lokakarya yang diisi dengan paparan dan tanya jawab ini dimaksudkan untuk menjaring masukan untuk menyusun keputusan mengenai KEK di Kabupaten Belitung, menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK oleh pemerintah dan DPR pada 15 September 2009.

Tampil sebagai narasumber Kepala Subdit Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Negara/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ir Dwi Hariyawan S, MA, Direktur Kawasan dan Otorita Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Dr Afriadi S Hasibuan, MPA, Mcom, Kepala Subdit Sumberdaya Lingkungan Hidup dan Energi Balitbang Departemen Perindustrian Drs Anton A Hidayat, MM, serta peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) Syarif Hidayat dan Maxsensius Tri Sambodo.

Disamping itu turut menyampaikan paparan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Ir H Eko Maulana Ali, S.IP, M.Sc, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakili Victor Marulitua Situmorang, SH, MM, MH, Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein, dan Kapores Belitung yang diwakili Anang Dwi Haryono, SIK.
   
Kebijakan KEK
Kepala Subdit Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Ir Dwi Hariyawan S, MA mengatakan, kebijakan nasional perencanaan KEK diarahkan kepada mengembangkan kawasan strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berorientasi nasional dan internasional, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK mengamanatkan, KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Fungsi perekonomian dimaksud adalah kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Sedangkan fasilitas yang diperoleh kawasan ini adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Impor serta kemudahan bea dan cukai, pajak dan retribusi daerah, pertanahan, perizinan, imigrasi, investasi, tenaga kerja dan kemudahan lainnya.

KEK terdiri dari satu atau beberapa zonasi, seperti zonasi pengolahan ekspor, logistik, industri, energi, pengembangan teknologi, pariwisata, atau zonasi kegiatan ekonomi lainnya, dan dapat pula dibangun fasilitas pendukung seperti perumahan bagi pekerja. Sesuai dengan amanat undang-undang, di dalam setiap KEK harus disediakan lokasi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pendukung kegiatan usaha di kawasan ini.
Ada empat kriteria pemilihan lokasi KEK. Pertama, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung. Kedua, didukung oleh pemerintah daerah bersangkutan. Ketiga, dekat dengan jalur perdagangan/pelayaran internasional di Indonesia, atau terletak di wilayah yang memiliki sumberdaya ungulan. Keempat, mempunyai batas yang jelas.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 menetapkan, pengajuan usulan KEK harus dilengkapi dengan peta lokasi pengembangan dan rencana tata ruang KEK, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil studi kelayakan ekonomi dan financial, rencana dan sumber pembiayaan, serta jangkka waktu dan rencana strategis KEK. Disamping itu, area dan lokasi pengembangan terpisah dari pemukiman penduduk, rencana tata ruang KEK dilengkapi dengan peraturan zonasi.

Pembentukan KEK dapat diusulkan baik oleh pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun badan usaha. Usulan pemerintah propinsi langsung disampaikan kepada Dewan Nasional KEK. Usulan pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha disampaikan melalui pemerintah propinsi. Baik usulan propinsi maupun badan usaha, harus mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.
   
Kesiapan Belitung
Bupati Belitung Ir H Darmansyah Husein dalam paparannya menjelaskan, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 disahkan, Kabupaten Belitung sudah memiliki Kawasan Industri Suge (KIS) di Dusun Suge, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, seluas 500 hektar. Rencana Detail Tata Ruang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 15 Tahun 2001, dengan luas lahan cadangan pengembangan mencapai 5000 sampai 10.000 hektar.

Untuk mendukung pengembangan KIS, Pemerintah Kabupaten Belitung sejak tahun 2001 secara bertahap membangun pelabuhan Tanjung Batu di kawasan ini. Pengerjaan coast way sepanjang 401 meter sudah selesai pada 2008, disusul pengerjaan dermaga sepanjang 204 meter pada 2009. Untuk menunjang pengembangan pelabuhan ini, Pemerintah Kabupaten Belitung sudah membebaskan lahan seluas 100 hektar. Status pelabuhan ini sendiri sudah ditetapkan sebagai pelabuhan samudera/ pelabuhan internasional melalui Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2001.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan ini ditunjang dengan pembangunan PLTU 2x15 MW di Desa Pegantungan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dan PT PLN (Persero); pembangunan jalan tembus berikut jembatan yang menghubungi Dusun Air Malik, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, ke Dusun Suge; dan pembangunan jalan tembus Bandara HAS Hanandjoeddin ke Dusun Suge melalui Desa Buluh Tumbang, Dusun Air Mungkui, dan Dusun Petikan — sekaligus sebagai pembuka akses ke wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Sementara itu, jauh-jauh hari, Pemerintah Kabupaten Belitung sendiri sudah menetapkan zonasi daerah. Kecamatan Membalong ditetapkan sebagai zonasi agropolitan, Kecamatan Tanjungpandan sebagai central business district (CBD), Kecamatan Badau sebagai Kawasan Pelabuhan Tanjung Batu dan KIS, Kecamatan Sijuk sebagai kawasan pariwisata, dan Kecamatan Selat Nasik sebagai kawasan kelautan dan perikanan.

Penetapan zonasi ini tentu tidak terlepas dari potensi Kabupaten Belitung di bidang pertanian, perdagangan, industri dan pertambangan, pariwisata, serta kelautan dan perikanan. Pada tahun 2007, misalnya, volume ekspor Kabupaten Belitung mencapai lebih dari 239,5 juta ton dengan nilai lebih dari 24,6 miliar dolar AS, meliputi komoditi kaolin, pasir besi, hasil perikanan, dan biji timah. Negara tujuan tidak hanya negara-negara Asia seperti Singapura, China, Jepang, Banglades dan Pakistan, tapi juga Uni Eropa dan Amerika. Dari angka itu, eskpor hasil perikanan mencatat angka teringgi, dengan volume lebih dari 846 ribu ton dan nilai lebih dari 1,3 juta dolar AS.

Melihat besarnya potensi Kabupaten Belitung di sektor kelautan dan perikanan, Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Perda Nomor 2 Tahun 2009 menetapkan daerah ini sebagai lokasi etalasi kelautan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, melihat besarnya potensi daerah ini di sektor industri, Menteri Perindustrian melalui Surat Kepala Balitbang Industri Departemen Perindustrian Nomor : 403/BPPI/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009, mendukung pengembangan kawasan industri di Kabupaten Belitung.

Di sisi lain, Kabupaten Belitung sendiri bedara di jalur AKLI (Alur Laut Kelupauan Indonesia), sabuk tengah pelayaran ASDP — Tangga Buntung (Palembang)-Muntok (Bangka)-Sadai (Bangka)-Pegantungan (Belitung)-Manggar (Belitung Timur)-Ketapang (Kalimantan), segitiga pelayaran Singapura-Batam-Belitung-Jakarta, serta jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Dengan kata lain, daerah ini berada pada posisi geostrategis dan geoekonomi seperti yang dikehendaki kriteria lokasi KEK.

Sudah sewajarnya bila Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat Nomor 500/248/ BPS &S/III/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Pansus Kawasan Ekonomi Khusus mengusulkan Kabupaten Belitung sebagai lokasi prioritas KEK di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Oleh karena itu, simpul bupati, sudah selayaknya bila KEK dikembangkan di Kabupaten Belitung. Dari berbagai aspek daerah ini mempunyai kesiapan dan poin plus, dan itu diakui oleh Direktur Kawasan dan Otorita Depdagri Dr Afriadi S Hasibuan, MPA, Mcom melalui paparan berjudul “Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Melalui Kawasan Ekonomi Khusus”.
   
Batu dan Berikat
Yang kemudian menjadi ganjalan adalah, Surat Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 500/248/BPS&S/III/2009 tanggal 6 Juli 2009 tidak hanya mengusulkan Kawasan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung, sebagai loklasi prioritas KEK di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, tapi juga Kawasan Tanjung Berikat, Kabupaten Bangka Tengah.

Gubernur sendiri, diakhir paparannya, yang kemudian dijadikan poin pertama rumusan hasil lokakarya, menyatakan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung akan bersama-sama mengawal agar cita-cita menjadikan Kawasan Batu Berikat  Growth Zone dapat terwujud demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai.

Inilah pertanyaan yang mengemuka pada sesi tanya jawab lokakarya: apakah boleh di satu propinsi ada dua lokasi KEK? Pertanyaan ini, yang antara lain dilontarkan oleh Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Belitung Suharyanto, S.AP, tentu sulit mendapat jawaban pasti. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 baru disahkan pada 15 September 2009, sebagai petunjuk pelaksanaannya pemerintah baru akan menyusun peraturan pemerintah (PP).

Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kabinet Indonesia Bersatu I, Bambang Susantono, kepada pers di Jakarta usai mengikuti Rapat Kerja Pansus RUU KEK dengan Komisi VI DPR pada 14 September 2009 lalu mengatakan, penyusunan PP tentang tata cara penetapan KEK ditargetkan rampung enam bulan setelah pengesahan undang-undang.

Undang-Undang 39 Tahun 2009 sendiri tidak mengatur jumlah KEK dalam satu propinsi. Namun ketentuan seperti itu bukan tidak mungkin muncul di PP. Sebab, sebagaimana diungkapkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu usai mengikuti Rapat Kerja Pansus RUU KEK dengan Komisi XI DPR RI pada 14 September 2009, sejauh itu sudah ada 22 daerah yang mengajukan proposal KEK. Banyaknya peminat KEK bisa saja mendorong PP menetapkan kuota, misalnya satu propinsi satu KEK.

Bila itu terjadi, persaingan kabupaten dan kota di satu propinsi dalam memperebutkan kuota KEK bisa dipastikan sengit. Persaingan sengit akan mendorong terjadinya berbagai lobi, dalam banyak kasus lobi seringkali mengedepankan subjektifitas ketimbang objektifitas. Pada gilirannya, niat baik Undang-Undang 39 Tahun 2009 untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah strategis dalam rangka pengembangan ekonomi nasional, tidak tercapai.

Oleh karena itu bupati, ketika menutup lokakarya Selasa (3/11), menekankan pentingnya pejabat terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten Belitung proaktif mengikuti perkembangan KEK. Apalagi, sebagaimana dikutip media, setelah rampungnya PP tentang Tatacara Penetapan KEK, pemerintah pusat akan segera menetapkan dua atau tiga model KEK.

“Daerah mana yang akan ditetapkan sebagai model, apa keunggulannya, bagaimana mereka bisa menjadi model, harus kita cermati sejak dari sekarang,” ujar bupati.?syafei