22/03/2010 | Oleh: Zakina, S.Sos, M.Si

Defisit Emosi dalam Komunikasi Politik

Salah satu bentuk kontribusi sosiologi terhadap komunikasi politik adalah mengidentifikasi perubahan sosial budaya yang mempengaruhi proses demokrasi, yang juga memiliki dampak pada komunikasi politik. Dampaknya bisa tidak langsung, berupa perubahan pada level masyarakat. Namun juga bisa secara langsung, melalui pengaruh terhadap tujuan dan isi pesan komunikasi itu sendiri. Untuk itu, beberapa studi terbaru tentang sosiologi memberi perhatian pada faktor emosi sebagai faktor yang dulunya sempat dilupakan, namun kini mulai dibangkitkan dan digagas kembali untuk memahami masyarakat kontemporer.

Perubahan trend sosiologi ke arah afektif ini tentu saja juga merefleksikan perubahan yang terjadi di luar ruang akademik. Disusun pada sekitar konsep sosiologi emosi, artikel ini akan berargumen bahwa trend budaya yang disebut emosionalisasi telah mengubah konteks komunikasi politik. Dan gaya pada banyak praktik komunikasi ini harus diadaptasikan pada konteks yang baru, dengan tetap memperhatikan  implikasinya pada tujuan dan isi komunikasi itu sendiri.

Secara ringkas, argumentasinya adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai konsekuensi dari perubahan sosial, sebagai konsep kunci dari posmodernisme, yang telah memudarkan batas-batas berbagai aspek kehidupan, politik sekarang menjadi terhubung dengan budaya massa. Melalui ini, hendak dinyatakan bahwa model keterlibatan dan penilaian yang biasanya mencirikan pengalaman kita tentang budaya massa, kini telah mengalami peningkatan ketika diaplikasikan pada pengalaman kita tentang politik, meskipun kesadaran kita terhadap perkembangan dan implikasi hal ini terhadap komunikasi politik masih sangat terbatas.

Kedua, karena budaya massa secara substansi adalah persoalan perasaan, yaitu ekspresi dan pengelolaan emosi, maka penerapan nilai ini terhadap praktik politik memiliki arti bahwa kita harus mencari jenis pengalaman yang mengalami emosionalisasi dari komunikasi politik, yang belum kita lakukan pada masa lalu.  Hal ini pada akhirnya membuahkan dua konsekuensi. Yaitu, baik secara politik maupun secara khusus komunikasi politik kepada publik, mulai dari menawarkan pengalaman-pengalaman dalam bentuk yang sesuai dengan perhatian dari budaya massa. Atau jika tidak, ia akan mengalami alienasi dari perhatian mayoritas publik, sehingga defisit demokrasi terjadi.

Defisit demokrasi belakangan ini telah mengundang banyak komentar dan analisis. Pada artikel ini, defisit demokrasi akan dipahami sebagai kecenderungan yang meningkat atas ketidaktertarikan dan ketidakseleraan publik terhadap politik, dan dilihat sebagai bagian dari fungsi defisit emosi dalam komunikasi politik – yaitu kegagalan dari praktik-praktik komunikasi untuk memuaskan selera kontemporer atas berbagai jenis pengalaman afektif. Karena itu, revitalisasi demokrasi membutuhkan tampilan dari debat politik sehari-hari dan penyajian politik secara umum kepada publik agar memiliki suatu cerita yang secara emosional memikat, persis seperti yang ditawarkan misalnya pada drama seri di televisi.

Secara sosiologis, argumentasi yang biasa dilekatkan dengan istilah budaya massa ini, dapat dipahami dengan cara lain. Yaitu bahwa kita menghidupkan budaya konsumen, yang di dalamnya terdapat kemunculan penting (melalui proses penanaman) aspek perasaan.  Bentuk partisipasi sosial yang tidak menerapkan dan tidak dibangun berdasarkan konsep kunci pengalaman kontemporer ini akan jatuh. Pemasaran, khususnya periklanan, telah dibangun sebagai sebuah keahlian untuk menembakkan sasaran pada emosionalitas khalayak, seringkali melalui citra yang sangat estetik, dengan tujuan memberikan layanan kekuatan untuk membangkitkan resonansi emosional yang kuat dan atraktif pada benak khalayak. Pemasaran politik, jika ingin memenuhi ambisinya, perlu untuk melakukan hal yang sama pada politik, baik terhadap seluruh domain politik maupun secara khusus terhadap elemen “brand” yang terdapat di dalamnya yaitu: Politik, Budaya Massa, dan Emosi.
Kontroversi akhir-akhir ini terhadap komunikasi politik adalah bagaimana politik sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknik-teknik promosi, yang seringkali melibatkan manipulasi media. Tapi, hal ini sesungguhnya mengantarkan kita pada pertanyaan yang lebih fundamental tentang hubungan antara budaya dan politik. Dapat dikatakan, politik saat ini telah dipengaruhi oleh budaya pemasaran, meskipun faktor tersebut tentu saja bukanlah faktor tunggal. 

Bahkan, seperti yang dinyatakan Ryfe dan Schudson (sosiolog), politik itu sendiri adalah budaya. Dengan demikian, perubahan  budaya, seperti juga terjadi pada berbagai aspek kehidupan lainnya, adalah hal yang tak terelakkan terjadi di dalam praktik politik. Perubahan tersebut didorong oleh kekuatan-kekuatan berpengaruh baik oleh korporasi, agenda-agenda penataan struktur sosial, maupun perubahan yang terjadi secara internal pada diri kita sendiri.

Selain di dalam area kehidupan masing-masing, seperti politik, terdapat pula dorongan perubahan pada batas-batas antar area tersebut. Seiring dengan gejala postmodern, batas berbagai kehidupan sosial kini telah jauh memudar dari masa sebelumnya, sehingga politik, kerja, kesenangan, kehidupan pribadi, dan sebagainya kini berada pada hubungan yang lebih langsung dan interaksi yang lebih mendalam satu sama lain. Perkembangan teknologi kini telah memadatkan waktu dan tempat sehingga tidak lagi memisahkan jarak manusia sebagaimana yang terjadi di masa lampau. Hal ini memberi tekanan pada pemadatan (kompresi atau kondensasi) dari berbagai elemen fisik dan budaya kedalam sebuah ruang sosial yang sama.

Perubahan budaya yang mempengaruhi perubahan politik dapat dijelaskan dan dianalisa melalui berbagai cara. Namun secara khusus, karena dianggap fundamental, adalah melalui analisa terhadap faktor peningkatan pengaruh budaya massa.  Ada beberapa macam turunan dari isu ini, namun tidak akan diungkap satu-satu secara detil, yaitu antara lain : pertumbuhan media massa; kekuatan dan kreativitas budaya massa pada beberapa area seperti musik, olahraga, humor, dan berbagai bentuk hiburan lainnya; dan mungkin secara lebih mendasar adalah kecenderungan historis dari demokratisasi kehidupan.

Ketidakpopuleran politik tersebut, mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa hal tersebut diakibatkan kegagalan dari aktor-aktor politik dan komunikator profesional (yang dipekerjakan seperti wartawan politik) untuk merespon dan beradaptasi dengan cara budaya popular membentuk masyarakat. Sementara pengalaman masyarakat telah mengalami perubahan, model politik yang dialamatkan pada mereka tidak selalu dapat mengikuti perubahan ini dengan tepat. Atau dapat dikatakan bahwa komunikasi politik seringkali gagal menyesuaikan diri dengan beberapa dimensi kunci dari kenyataan budaya ini. Secara khusus, hal ini dikatakan sebagai defisit emosi, atau kondisi kurangnya perhatian dan keterampilan untuk memahami kebutuhan emosional dari khalayak. Paling jauh, hanya ada pemahaman terbatas bahwa budaya populer adalah bentuk dari budaya ter-emosionalisasi dengan muatan keinginan dan kecemasan. 
      
Perbedaan konsepsi emosionalisasi kontemporer dengan tradisional dapat kita lihat lebih jelas dalam teori Elias tentang “proses pemadanian” (civilizing process). “Budaya terapeutik” bukan proses balik dari trend madani yang akan meningkatkan kecenderungan kendali atas diri, namun merupakan tahap lebih lanjut dari internalisasi kendali atas diri tersebut, melalui penumbuhan kapasitas pengawasan diri (self monitoring) dan pengelolaan diri (self management). Sedangkan, aspek ekspresi sendiri, yang kadang muncul dan merupakan komponen utama dari trend ini, lebih baik dipahami sebagai “pelepasan kontrol yang terkendali”, gejala pelepasan kekang jiwa yang dibutuhkan justru untuk membangun struktur jiwa yang lebih mapan secara keseluruhan. 

Bukti empirik dari hipotesis terapeutik ini dapat kita lacak pada berbagai data sosiologis dan budaya. Bukti paling nyata adalah pada kebangkitan profesi terapeutik, khususnya konseling dalam berbagai bentuknya. Demikian juga, pengaruh itu dapat dilihat pada perubahan pendekatan yang terjadi dalam berbagai profesi seperti  kependidikan, pengobatan, keperawatan, dan pelayanan sosial. Pada saat yang bersamaan dengan penumbuhkembangan teknik profesional dalam pengelolaan kehidupan emosional, juga terjadi pertumbuhan yang cepat pada produk media dan aktivitas sosial yang mengarah pada area kemandirian dalam menolong diri sendiri (self-help), gaya hidup, dan pembangunan diri yang berorientasi pada agenda eksplorasi diri secara emosional (self exploration) dan pengelolaan diri (self management).

Analisis lainnya untuk menunjukkan gejala tumbuhnya budaya terapeutik juga dapat dilakukan pada analisis isi media. Di Inggris, misalnya, terjadi gejala empiris akan bergesernya muatan media penyiaran dalam dua dekade terakhir. Yaitu, “genre action” secara rating telah tergantikan dengan program-program berbasis pendekatan emosional dengan penekanan pada aspek pengalaman personal dan afektif, mengenai identitas dan hubungan, sebagaimana terdapat pada opera sabun, reality show, talk show, dan berbagai acara diskusi di studio. Genre komedi, kriminal, dan drama tetap populer, namun kini dengan karakter, skenario, dan alur cerita yang dibuat kompleks secara emosional dan bersifat reflektif. Bahkan pertunjukan kuis dan olahraga memiliki dimensi-dimensi tertentu dari eksplorasi psikologi.  Karena itu, dapat dikatakan (meski studi tentang bagaimana khalayak berinteraksi dengan muatan media seperti ini belum dilakukan secara luas), namun refleksivitas (perenungan) emosional menempati posisi penting dalam budaya populer.

Bagaimanapun populernya, kemunculan budaya terapeutik tersebut ternyata hingga kini belum banyak dihargai dalam wacana politik. Setidaknya, pengakuan implisit telah dapat ditemukan pada gejala kebangkitan pemasaran politik. Seperti telah dinyatakan sebelumnya, perkembangan budaya populer tak dapat dipisahkan dari perkembangan budaya konsumen dan emosionalisasi kontemporer sebagai penyebab sekaligus dampak dari komunikasi pemasaran. Betapapun terdapat pengaruh model rasional dalam pemasaran, para pemasar selalu tahu bahwa khalayak mereka bersifat emosional, dan terpengaruh dengan petunjuk-petunjuk non bahasa dan muatan pesan yang tidak rasional.

Penting digarisbawahi, bahwa ini merupakan persoalan sifat alamiah manusia, bukan kelemahannya. Memberi perhatian secara sengaja dan sistematis pada faktor-faktor seperti pakaian, tata laku, dan kepribadian umum seorang tokoh politik merupakan sebuah pekerjaan yang berlebihan. Hal itu jelas bukan kontribusi yang terlalu mendidik terhadap budaya politik, namun ia merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya kesan yang dapat dimunculkan seorang politisi terhadap seorang warga negara. Alternatif kebijakan yang ditawarkan melekat dengan citra tokoh yang menyampaikannya, dan publik akan tertarik untuk memberi perhatian pada kualitas emosional dari tokoh tersebut. Di akarnya, terdapat pertanyaan klasik: dapatkah seseorang tokoh dipercaya? Kita kini mengajukan pertanyaan ini sesuai dengan sudut pandang psikologis, dan kita mencari jawaban yang dapat menceritakan kita tentang tokoh tersebut sebagai makhluk emosional. Dalam budaya promosi, tak terelakkan, akan terjadi saling tumpang tindih atau konvergensi antara kampanye politik dengan  teknik marketing yang berorientasi pada emosi dalam upaya memenangkan kepercayaan terhadap seorang tokoh politik. Dan hal ini tidak boleh diabaikan sebagai sesuatu yang superfisial (palsu) atau manipulatif.

Emosionalisasi Kontemporer
  
Meski pendekatan emosional (emotional appeal) telah banyak digunakan pada tradisi komunikasi politik sejak lama, seperti tradisi retorika Aristoteles, dan pada kenyataannya politisi selalu menggunakan pendekatan emosional sebagai strategi komunikasinya, wacana tentang emosionalisasi kontemporer jauh berbeda dan lebih rumit. Dengan menggunakan studi integratif teori psikodinamik dan teori sosial, emosi didefinisikan sebagai:
* Elemen intrinsik dan berkesinambungan dari fungsi psikologi manusia. Sifatnya bukan hanya sebagai respon pelengkap dan episodik. Jadi emosi bukan sekedar respon yang diberikan ketika sebuah pesan emosional tertentu secara eksplisit diberikan kepada seseorang melalui pidato atau iklan politik.
* Kompleks, berlapis-lapis, dan pada saat bersamaan kontradiktif dan kabur. Sehingga, emosi tidak selalu mudah diamati dan dipahami.
* Tidak sekedar bersifat ekspresif atau katarsis, ia juga bersifat reflektif. Terdapat kecenderungan kini untuk lebih memberi perhatian pada kehidupan emosional. Problem-problem yang bersifat emosional, seperti konflik, kekhawatiran, dan aspek - aspek manusiawi lain cenderung lebih diperhatikan.
* Emosionalitas juga dipandang sebagai dasar dari identitas diri. Narasi emosional tentang perasaan dan hubungan (seperti pada opera sabun di tv), sesungguhnya memberikan materi narasi emosional bagi seseorang. Politik juga dapat dihayati berdasar narasi tersebut.