23/03/2010 | Oleh: Zakina, S.Sos, M.Si

MENYOAL REPRESENTASI DAN RUANG PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI NANGRO ACEH DARUSSALAM

Ruang Perempuan Di Aceh

MENYOAL REPRESENTASI

 DAN RUANG PARTISIPASI POLITIK    

 PEREMPUAN

DI NANGRO ACEH DARUSSALAM

(Suatu Tinjauan Yuridis-Feminis)

 

                  Oleh: Zakina, S.Sos.M.Si.

 

Artikel ini merefleksikan tentang isu gender dan politik di Indonesia, khususnya yang terjadi di Nanggro Aceh Darusalam (NAD), juga representasi dan ruang partisipasi perempuan di institusi formal Indonesia. Benarkah nasib perempuan di daerah NAD selalu berada di tempat marjinal dan terlupakan dalam pembangunan, sebagaimana pernyataan salah satu calon perempuan Pilkada NAD yang dimuat dalam berita Kompas, I Desember 2005. Faktanya, hanya ada 5 orang (1,92%) perempuan yang maju dalam Pilkada NAD, dari 260 calon Kepala Daerah untuk dipilih sebagai Gubernur dan 18 Bupati/Walikota yang diadakan serentak 11 Desember 2006.

 

Makna apakah yang berada dibalik angka 1,92 % keikutsertaan perempuan dalam PILKADA NAD dan rendahnya refresentasi serta partisipasi politik perempuan, akan dikupas melalui tinjauan yuridis (Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002) dan tinjauan feminis (teori Struktural). Betulkah angka tersebut melintaskan realitas berhasilnya emansipasi wanita yang digagas Kartini beberapa abad silam. Atau sebaliknya, emansipasi politik wanita Indonesia masih nol besar.

 

Selain itu, dengan metode deskritif kualitatif dan analisis literatur, penulis berupaya pula untuk menyampaikan strategi-strategi pokok meningkatkan pengaruh, kekuasaan dan efektifitas sebagai wakil rakyat dan kepala daerah. Faktor-faktor apa sajakah yang merintangi kesetaraan gender laki-laki dan wanita di bidang Politik yang mengukung Indonesia adalah hal yang dibahas oleh penulis dalam meretas fenomena; Perempuan: Reprensetasi dan Ruang Partisipasinya, yang tertuang dalam makalah berjudul “Menyoal

 

Representasi dan Ruang Partisipasi Politik Perempuan di NAD” (Suatu Tinjauan Yuridis-Feminis).

Makalah ini terinspirasi dari artikel yang ditulis oleh Barbara Lindsay tentang Kepentingan dan Proses Politik Isu Gender yang dimuat dalam Handbook Of Political Marketing oleh Newman 1999. Disebutkan bahwa representasi wakil politik perempuan di Amerika dan Inggris juga terbilang kecil. Padahal di Inggris, perempuan merupakan massa mengambang dan penentu kemenangan partai konservatif selama beberapa dekade. Begitu pula yang terjadi di Amerika. Pada kampanye Clinton 1996, salah satu strategi kampanyenya adalah membidik para pemilih perempuan yaitu para soccer mom (ibu-ibu di pinggiran kota yang mengantar anaknya bermain sepak bola).

 

Artikel yang ditulis oleh Barbara Lindsay tersebut melihat perempuan sebagai Voters (objek kampanye), sedangkan artikel ini melihat perempuan sebagai subyek kampanye politik sekaligus sebagai aktor politik yang bertarung dalam Pilkada. Namun keduanya beranjak dari asumsi yang sama bahwa representasi dan partisipasi politik perempuan di Amerika, Eropa (Inggris) dan Indonesia belumlah pada proporsi yang seharusnya.

 

“………….Rosni mengatakan, dirinya maju karena memajukan perempuan di Aceh, khususnya Aceh Barat yang terkukung berbagai peraturan. Pilkada menjadi momentum memajukan perempuan Aceh, “katanya. Menurut Rosni, nasib perempuan di daerah selalu berada di tempat marjinal dan terlupakan dalam pembangunan. Ia mendukung pencalonan Tjut Suwarni karena, bagi Rosni kemenangan dirinya dan Tjut adalah kemenangan perempuan.”(Kompas, 1 Desember 2006, “Dua perempuan Ikut Pilkada Aceh Barat).

 

Kutipan berita diatas, ditulis dihalaman kedua Kompas 10 hari menjelang Pilkada di NAD yang dilakukan serentak Tanggal 11 Desember 2006. Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat hanya diramaikan dua calon pemimpin perempuan. Rosni Idham dan Tjut Suwarni. Lolosnya Rosni dan Tjut hingga menjadi calon wakil bupati cukup mengejutkan mengingat bakal calon gubernur Mediyati Hafni Hanum dan bakal calon wakil gubernur Cut Ida Wani tidak lolos tes membaca Al Quran. Pencalonan perempuan ini telah mempengaruhi peta politik di Aceh Barat. Pasalnya, pemilih perempuan di daerah ini hanya berbeda sedikit dengan pemilih lelaki. Dari jumlah pemilih yang terdaftar 106.360, pemilih perempuan mencapai 52.730 orang dan sisanya 53.620 orang pemilih laki-laki.

           

Rosni dan Tjut merupakan dua dari lima perempuan di Provinsi NAD yang maju dalam Pilkada kabupaten/kota. Seorang lagi, Illiza sa’aduddin Djamal, calon wakil wali kota Banda Aceh yang diusung PPP. Rosni, adalah seorang aktivis gender, maju berpasangan dengan Suwanto NG dari jalur independent, sedangkan Tjut berpasangan dengan Nyak Ali Umar, diusung oleh gabungan partai (PKS, PDIP, Partai Merdeka, PNBK, dan PPD).

 

Pilkada NAD adalah “kuncup baru” (Istilah Teuku Kemal Pasha dalam “Pilkada NAD dan Demokrasi”) perjalanan politik Aceh. Terdapat 260 orang calon kepala daerah di NAD yang berkompetisi suportif memperebutkan kursi gubernur dan 18 kursi bupati/walikota. Dari jumlah tersebut, hanya ada 5 orang wanita saja (sekitar 1,92 %) yang ikut pesta demokrasi tanah rencong. Jumlah pemilih di seluruh NAD mencapai angka 2,6 juta dari 4,1 juta penduduk Aceh yang terkenal pula dengan julukan Serambi Mekkah ini (Kompas, 2 Desember 2006).

 

Keikutsertaan perempuan pada Pilkada di NAD, hanyalah sebuah contoh yang diangkat dalam tulisan ini berkenaan dengan representatif dan partisipasi politik perempuan Indonesia. Secara kuantatif, jumlah calon kepala daerah wanita sangatlah jauh dari makna kata setara gender. At least, mungkin Kartini akan tersenyum bangga bila melihat 5 orang wanita tersebut berkompetisi dengan ratusan laki-laki pada saat Pilkada NAD berlangsung 11 Desember 2006.

 

Meskipun tidak mempresentasikan seluruh peristiwa politik yang terjadi dan masih berlangsung hingga saat ini, kutipan berita tentang kuantitas calon kepala daerah wanita pada Pilkada Aceh yang baru berlangsung di NAD pada dasarnya merupakan pengalaman politik yang sangat berharga, khususnya berkaitan dengan masalah perempuan (gender) dan politik, utamanya dalam kebangkitan peran politik perempuan Indonesia yang amat kental sistem patriarkinya.

 

Dalam Pemilu 1999 adalah untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan dikedepankan dalam kampanye pemilu. Hasilnya, setelah Gus Dur lengser ke prabon Megawati Soekarno Putri tampil sebagai RI I, setelah seharusnya memang terpilih secara aklamasi menjadi Presiden RI karena kemenangan mutlak PDIP dalam Pemilu 1999. Secara kuantitatif capaian tersebut bukanlah suatu kemajuan, mengingat minimnya representasi perempuan yang hanya mencatat capaian angka 9 persen dalam parlemen. Namun sejarah dunia mencatat, Negara kita pernah dipimpin oleh seorang wanita, suatu kebangkitan semangat dan nafas baru di tengah pergaulan internasional dan Negara-negara Islam. Artinya, Indonesia yang mayoritas Islam mengakui kepemimpinan di tangan seorang wanita.

 

Akan tetapi, pada saat bersamaan kita pun masih ingat konteks politik Indonesia ketika itu, nyatanya memang masih belum sepenuhnya berubah. Iklim kecurigaan masih sangat kental diantara berbagai kelompok perempuan di partai politik, perempuan di parlemen maupun perempuan yang aktif di berbagai kegiatan masyarakat. Tidak mudah bagi mereka duduk satu meja dan bersama-sama bicara dan berdiskusi untuk mencari jalan keluar bagi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi kalangan perempuan dan kelompok kelompok marjinal lainnya di Indonesia.

 

Representasi perempuan dalam kancah perpolitikan Indonesia sangatlah minim dari segi kuantitas haruslah diakui, meskipun Indonesia pernah dipimpin oleh seorang wanita. Keikutsertaan wanita pada Pilkada NAD, adalah potret dari realita gender dan politik sebagai salah satu gaung dari sekian banyak variabel emansipasi wanita yang pertama kali digagas oleh R. A. Kartini dalam buku Habis gelap Terbitlah Terang, dan diterjemahkan Armijn Pane ( Balai Pustaka, 1982).

 

Fenomena representasi dan partisipasi politik perempuan dalam Pilkada di NAD dan di institusi formal Indonesia  bukanlah sekedar jumlah, juga bukan sekedar hiasan. Fenomena inilah yang ingin diketahui, dideskripsikan dan dianalisis dalam tulisan ini, melalui rumusan/identifikasi masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana representasi dan partisipasi politik perempuan dalam kebijakan publik di NAD berdasarkan UU Qanun Banda Aceh No.7 Tahun 2002?
  2. Bagaimana tinjauan feminis terhadap rendahnya reprensentasi dan partisipasi perempuan dalam Pilkada NAD dan Institusi Formal Indonesia?
  3. Bagaimana Strategi political marketing yang efektif guna representasi dan partisipasi politik perempuan dalam pilkada?

 

Representasi dan Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di NAD     Berdasarkan UU Qanun Banda Aceh No. 7 Tahun 2002

Qanun Kota Banda Aceh No. 7 Tahun 2002 yang mengatur tata pemilihan Geucik (kepala kampong), pada pasal 8 ayat (1) ditentukan pula persyaratan menjadi Geucik. Ada empat belas persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidat Geucik, yaitu penduduk Gampong Warga Negara Republik Indonesia yang:

a.       Menjalankan Syariat Agama Islam;

  1. Setia dan taat kepada Negara kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah
  2. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama atau sederajat;
  3. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan atau sudah menikah;
  4. Sehat jasmani dan rohani
  5. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  6. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  7. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
  8. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap
  9. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Gampong setempat;
  10. Bersedia dicalonkan menjadi Geucik;
  11. Mampu bertindak menjadi imam shalat;
  12. Mampu membaca Ayat Suci Al Quran dengan baik dan
  13. Mampu mengenali adat istiadat. (Lembar Daerah Kota Banda Aceh, 2002)

 

Salah satu persyaratan dapat menjadi Geucik adalah harus mampu menjadi imam sholat. Sementara itu dalam hukum Islam, perspektif masyarakat umum, hanya laki-laki yang dapat menjadi imam sholat bagi perempuan dan laki-laki, sedangkan perempuan memiliki peluang yang terbatas untuk menjadi Geucik karena terhambat oleh persyaratan menjadi imam sholat.

 

Hambatan yang mungkin terjadi pada perempuan ini membuat Qanun memiliki potensi diskriminatif terhadap perempuan. Pembacaan yang lebih teliti terhadap peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebuah peraturan diciptakan dengan netralitas gender, jabaran lanjutan atau praktiknya mengakibatkan diskriminasi. Interpretasi ini sekaligus menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya peraturan daerah, Nilai-nilai partriarki lokal berpotensi menguat dan menyempitkan ruang publik bagi perempuan. Pemicu tertutupnya ruang publik tersebut karena representasi perempuan dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan agama.

 

Namun demikian, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah membentuk kecenderungan produksi peraturan daerah–peraturan daerah di seluruh Indonesia meningkat. Produktifitas Perda itu dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif, yakni sebagai respon untuk menata ulang hubungan kekuasaan yang sentralis menuju desentralistis. Penataan kembali hubungan kuasa ini membuka peluang perubahan pada pemaknaan tentang peran para pemangku kepentingan dalam tata pemerintahan daerah. Keterbatasan akses perempuan terhadap ruang publik memiliki peluang untuk dinegoisasikan dan ditetapkan kembali. Pada penetapan inilah interaksi budaya (dalam bentuk agama, adat dan sebagainya) serta politik saling mempengaruhi untuk menentukan peran yang baru. Proses penetapan ini bisa menghasilkan hubungan kuasa yang menguntungkan atau merugikan perempuan, tergantung pada siapa yang terlibat dalam proses ini dan kepentingan apa yang bermain di dalamnya. Karena itu keterlibatan perempuan dalam proses ini pun sangat penting artinya bagi makna baru yang ditetapkan.

 

Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 butir satu menyatakan, “Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, serta potensi keaneka ragaman daerah.” Artinya aspek demokrasi, keadilan dan pemerataan yang disebut dalam undang-undang tersebut memiliki potensi untuk memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam persyaratan menjadi Geucik di propinsi NAD, ada bagian penjabarannya yang juga memiliki kemungkinan membatasi kesempatan perempuan. Disinilah perspektif keadilan dan kesetaraan gender penting untuk mendapatkan perhatian khusus, seringkali aspek ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan tidak begitu saja disadari karena mengakar dalam kehidupan masyarakat.

 

Pemerintah Indonesia pada pertengahan 1980-an juga telah meratifikasi Kovensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Covention on The Elemention of All Form of Discrimination Against Women/CEDAW) dan mengundangkannya menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Dengan undang-undang ini, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban membuat kebijakan publik yang menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial, ekonomi politik dan budaya. Ratifikasi dan pengundangan kovensi tersebut diharapkan menjadi sebuah intervensi yang mampu mengubah tatanan politik nasional karena mempertimbangkan keterlibatan perempuan, pihak yang selama ini tidak mendapat kesempatan untuk terlibat dalam menjalankan hak-hak politiknya. Perubahan yang diharapkan bukan semata pada jumlah perempuan yang terlibat dalam lingkar pengambil keputusan, akan tetapi juga pada kepentingan perempuan yang terwakili atau direpresentasikan dalam penyelenggaraan politik.

 

Hal tersebut penting karena kehidupan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga politik formal. Rumusan kebijakan dan penerapannya sangat ditentukan oleh siapa yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, perspektif apa yang digunakan serta ideologi apa yang tersembunyi di balik kebijakan publik yang diberlakukan. Oleh karena itu, representasi dan partisipasi perempuan dalam  politik Indonesia penting untuk dikaji.

 

Secara umum, di Indonesia, perempuan dianggap sebagai warga negara tanpa pembedaan  yang tersurat dalam hak dan kewajiban dengan warga negara laki-laki. Akan tetapi partisipasi politik perempuan  masih saja tergolong rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini juga bisa dilihat dari jumlah perempuan dalam lembaga politik di tingkat nasional pun sangat sedikit, jadi bukan hanya persoalan nilai, sosial dan agama seperti yang terjadi NAD sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Kota Banda Aceh No. 7 tahun 2002. Kesenjangan tersebut terlihat dalam tabel 1 berikut ini, yang menunjukkan bahwa perempuan sangat sedikit sekali yang menduduki jabatan-jabatan formal struktural di pemerintahan.

 

Keterwakilan Perempuan pada

Lembaga Politik Formal

 

Lembaga

Perempuan

Laki-Laki

Jumlah

MPR

DPR

MA

BPK

DPA

KPU

Gubernur

Bupati/Walkota

Hakim

PTUN

64 (9%)

    44 (9%)

7 (14,8%)

0

2 (44%)

2 (18,1%)

0

5 (1,5%)

536 (16,2%)

35 (23,4%)

631(91%)

456 (91%)

40 (85,2%)

7 (100%)

40 (95,6%)

9 (81,9%)

30 (100%)

331 (98,5%)

2.775 (83,%)

150 (76,6)

695

500

47

7

42

11

30

336

3.311

185

Sumber: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam politik formal jauh sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah perempuan Indonesia sebanyak 51% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Hanya ada 5 orang (1,5%) Bupati/Walikota perempuan di Indonesia. Padahal keterbatasan keterlibatan perempuan di ruang publik juga menjadi kendala untuk mengembangkan organisasi perempuan serta memformulasikan kepentingan perempuan secara luas.

 

Tinjauan Feminis terhadap Rendahnya Representasi dan Partisipasi Perempuan  dalam PILKADA NAD dan Institusi Politik Formal Indonesia

Feminisme merupakan sikap politik yang diambil untuk melihat relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang dianggap timpang. Ketimpangan itu hadir dan disadari sebagai bentuk konstruksi sosial yang terus hidup dalam kebudayaan dan ideologi. Di dalamnya sekaligus ada kebutuhan untuk resisten terhadap wacana yang didominasi oleh budaya, ras, dan jenis kelamin tertentu. Pendekatan yang menuju pembokaran kebudayaan dan ideologi tersebut mempertautkan teori feminisme dan postmodernisme, karena kedua pemikiran itu dibangun atas konseptualisasi the other (liyan).

Akar beberapa pemikiran feminis postmodernisme adalah pertanyaan Simone de beauvoir seperti dikutip Tong (1998), “Why is woman the second sex?” (mengapa perempuan dipandang sebagai jenis kelamin kedua?) Dalam terminology postmodernisme pertanyaan tersebut menjadi “Why is the women the other?” (mengapa perempuan dipandang sebagai liyan?). Perempuan dianggap liyan karena dominasi wacana yang dikonstruksi oleh perspektif patriarki sehingga membuat perempuan menjadi teraliensi.

 

Dikotomi publik-privat yang menjadi asumsi dasar pembedaan refresentasi laki-laki dan perempuan dalam dokumen hukum menciptakan batasan-batasan peran perempuan dan laki-laki yang membuat jenis pengaturan  dan layanan pemerintah daerah menjadi berbeda untuk kedua gender tersebut. Dikotomi ini pulalah yang menyebabkan produk hukum Indonesia lebih ditujukan untuk mengatur wilayah publik dan memalingkan muka dari wilayah privat yang dianggap tidak tercakup dalam kewajiban layanan Negara kepada warganya. Menurut Arivia (2003), “Berperan untuk memperlihatkan cara berpikir yang dikotomik ini dan kemudian mengupayakan suatu pembongkaran atas cara berpikir yang  bias gender.”

 

Menelaah lebih lanjut dari cara berpikir dikotomik ini terlihat pula dalam representasi perempuan dalam budaya nasional yang tertuang pada Garis-garis Besar Haluan Negara. Perempuan diberi beban mengurusi masalah domestik dan membantu jalannya kehidupan di ruang publik sementara peran laki-laki secara eksklusif dibatasi pada ruang publik, tanpa tuntutan tanggung jawab yang setara dengan perempuan didalam ruang privat. GBHN tahun 1978 dan 1983 menyebutkan peran ganda perempuan Indonesia yakni di sektor domestik dan publik, sedangkan laki-laki berperan di sektor publik.

 

Keadaan tersebut diperkuat dengan adanya teori struktural. “Subordinasi perempuan adalah kultural sekaligus universal” (Susilastuti, 1993). Satu kelompok teori yang masuk golongan teori struktural ini beranggapan bahwa perempuan mempunyai status yang lebih rendah, sekaligus otoritas yang lebih sedikit daripada laki-laki karena perempuan berhubungan dengan arena domestik. Sementara laki-laki lebih terlihat di arena publik. Pembagian bidang kehidupan menjadi arena publik dan domestik dianggap universal. Akar dari pembagian ini adalah tanggung jawab perempuan dalam proses kehamilan dan perawatan anak. Dengan demikian status relatif perempuan tergantung pada derajat keterlibatan mereka di dalam arena publik dan partisipasi laki-laki di dalam arena domestik.

 

Kelompok lain dari kategori teori struktural beragumentasi bahwa subordinasi perempuan itu kultural, akan tetapi berakar pada pembagian kerja berdasarkan gender. Pembagian kerja ini bersumber pada asosiasi simbolik yang universal antara perempuan dengan alam (nature) dan laki-laki dengan budaya (culture).

 

Ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki ini. Hal ini tercermin dari realitas yang hadir saat ini, pentas politik Indonesia minim perempuan. Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, dan streotipe, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki.

 

Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marjinalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal. Ini artinya, keberadaan perempuan dalam kehidupan politik formal di banyak tempat memperlihatkan gambaran yang tidak menggembirakan, salah satunya kasus Pilkada di NAD beberapa waktu lalu. Akar dari semua persoalan tersebut adalah budaya patriarki yang menghambat semua ruang gerak perempuan di semua bidang, termasuk bidang politik. Dalam artian politik yang konvensional, politik hanya bisa dilihat semata-mata sebagai kegiatan “how to exercise the power” (Ani Widyani Soecipto, 2005) yang membatasi lingkup aktivitas politik hanya semata-mata pada aktivitas seperti voting (pemungutan suara), lobi dan kampanye.

 

Walaupun  saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan/sistem politik yang demokratis dimana asa partisipasi, representasi dan akuntabilitas diberi makna yang sesungguhnya. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan didalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak-hak politik perempuan sudah diakui. Padahal perempuan sebagai warga Negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini. Kenyataan ini menegaskan pernyataan Rosni bahwa nasib perempuan di daerah selalu berada di tempat marjinal dan terlupakan dalam pembangunan. Dan oleh sebab itu, ia mendukung pencalonan Tjut Suwarni karena kemenangan dirinya dan Tjut adalah kemenangan perempuan.”(Kompas, 1 Desember 2006, “Dua perempuan Ikut Pilkada Aceh Barat).

 

Perempuan adalah salah satu kategori politik, yang pada dasarnya dapat berpatisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa memrepresentasikan kepentingan kelompok perempuan. Hal ini bertujuan untuk menyuarakan kepentingan perempuan yang sering diabaikan oleh banyak kalangan. Sederhananya, hanya perempuan yang dapat memahami perempuan. Dalam kerangka demokrasi representatif, pandangan dari kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan dibuat. Dominasi penafsiran, dan marjinalisasi kelompok tertentu tidak dibenarkan. Mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong kearah kesetaraan dan keadilan gender.

 

Strategi Political Marketing yang Efektif Dalam Representasi dan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pilkada

Permasalahan yang dihadapi oleh wanita Indonesia  saat ini merupakan masalah yang kompleks. Kompleksitas masalah tersebut membutuhkan suatu strategi yang mampu secara mendasar mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan. Dalam konteks ini, diperlukan suatu gerakan emansipasi tahap kedua, yang bertujuan untuk tidak hanya menghilangkan diskriminasi terselubung  terhadap wanita Indonesia tetapi lebih dari itu gerakan ini haruslah bertujuan untuk memberantas beberapa ideologi-ideologi yang menjadi sumber persepsi yang mempersulit wanita Indonesia untuk mengembangkan diri mereka sebagai manusia yang mandiri.

 

Selain itu dari sisi internal, perempuan hendaklah memaksimalkan pengaruh dan kekuasaan serta keefektifan mereka sebagai wakil rakyat yang dapat dilakukan melalui beberapa stategi pokok yang disarikan penulis dari beberapa literatur (Karam, 1999) sebagai berikut:

  1. Meningkatkan Kepedulian. Kampanye dengan media akan menjadi pusat perhatian publik akan pentingnya menyeimbangkan partisipasi dan representasi perempuan dan laki-laki. Partai-partai politik atau organisasi perempuan dapat dibiaayai untuk menyusun kampanye dan semacamnya. Minat Ornop dalam mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan politik seringkali lebih aktif dalam meningkatkan kepedulian. Untuk mendorong kampanye yang demikian, politisi perempuan dan laki-laki harus proaktif dalam mengenali dan membangun relasi dan memajukan isu-isu ini dengan anggota-anggota kunci civil society dan juga dengan produser media dan pembawa acara. Contoh untuk ini adalah gerakan bagi Kesetaraan Hak-Kesetaraan Tanggung Jawab di Siprus yang bertujuan memajukan kepedulian publik bahwa perempuan dapat menjadi politisi.
  2. Bekerja dengan kemitraan laki-laki. Ini membutuhkan rancangan program, apakah didalam atau diluar fora politik tertentu, mengingat perhatian dan perspektif laki-laki berkenaan solidaritas dengan politisi perempuan. Gagasan ini kini memperoleh kredibilitas dengan meningkatnya perwujudan bahwa perempuan perlu mendukung kolega laki-laki, rekanan dan pemilihan untuk meningkatkan keefektifan strategi mereka dan meningkatkan nilai ari pesan sosial dan politik mereka.
  3. Memperluas kelompok yang dapat dipilih dari calon perempuan. Ini berarti meningkatkan kepentingan perempuan untuk menjadi politisi dan juga meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Kemampuan yang memenuhi persyaratan dan keterlibatan dalam politik adalah bagian dari persoalan akses pada sumber-sumber daya umumnya seperti pendidikan, pendapatan waktu dan sebagian lagi adalah persoalan sumber-sumber daya khusus seperti pengetahuan dan informasi tentang politik dan pengalaman politik.
  4. Mengambil Sikap Positif. Kuota khususnya akan efektif dalam meningkatkan kehadiran perempuan di legislatur. Di Swedia misalnya, perempuan menggunakan beberapa cara untuk menekan partai mereka mencalonkan kandidat perempuan dan menempatkan mereka dalam posisi menguntungkan di daftar partai politik. Satu cara sederhana yang dapat dipakai adalah memasukkan nama-nama perempuan, taktik yang sangat penting pada tahap-tahap awal. Mereka juga mengadakan kampanye untuk memajukan kandidat perempuan dan mengajukan usulan untuk menempatkan perempuan kedalam posisi yang lebih baik dalam daftar partai. Akhirnya , perempuan dapat bertindak sebagai penjaga dan pemrotes apabila terjadi kekalahan. Proses menjamin peningkatan yang substansial ini dalam harapan perempuan dapat tercapai tanpa jalan lain pada kewajiban kuota formal. Rekomendasi, argumentasi dan ancaman menekan bagi keberhasilan formal kuota dalam merancang sasaran yang membutuhkan perempuan untuk meraih 40% pencalonan. Saat sasaran ini terbentuk, kemajuan yang ada dimuka tercapai.
  5. Mengamandemen undang-undang yang memperbolehkan diskriminasi positif. Praktis semacam ini jarang dalam politik. Pada umumnya, pemerintah tidak menggunakan undang-undang untuk memaksa partai-partai memajukan perempuan, sama sekali karena kebijakan-kebijakan semacam ini seringkali berjalan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lainnya. Misalnya, kekalahan terakhir dalam pengadilan Inggris atas kebijakan partai Buruh Inggris untuk memaksa perempuan kedalam daftar mereka (hanya karena mereka perempuan) supaya meningkatkan jumlah mereka di parlemen dan di partai itu adalah tidak lazim.
  6. Membangun dan mempertahankan jaringan dengan organisasi perempuan. Mempertahankan kaitan pada gerakan perempuan adalah penting baik karena dukungan mereka maupun bagi informasi tentang isu-isu, hal serupa, gerakan-gerakan perempuan membutuhkan basis dalam partai politik dan dalam legislatur.
  7. Pengarus-utamaan isu gender yang membutuhkan basis dalam partai politik dan dalam legislatur. Pastikan bahwa isu-isu gender menyatu di dalam persoalan-persolan politik, sosial dan ekonomi yang berbeda supaya menampakkan saling ketergantungan dan keterkaitan dengan bidang isu lainnya.

 

Sasaran akhir dari strategi-strategi tersebut adalah meningkatkan kualitas partisipasi politik perempuan sebagai sebuah tujuan yang harus dikerjakan ke depan secara terus-menerus. Banyak cara yang sama, seperti input politik laki-laki juga dibutuhkan untuk perbaikan secara terus menerus, perempuan seharusnya tidak lekas berpuas diri atas kontribusi mereka pada proses politik. Partisipasi politik adalah sebuah proses-proses yang terencana dan mengalami perkembangan. Pemain-pemain yang terlibat dalam proses ini harus selalu siap untuk tetap berjuang di depan perubahan. Politisi perempuan dan laki-laki telah banyak mencapai wilayah partisipasi perempuan, dan kendati jalan di depan masih sangat panjang, pelajaran yang diambil dari akumulasi pengalaman dapat, dan akan akan secara signifikan menerangi dan memfasilitasi banyak jalan di depan.***ZAKINA.