23/03/2010 | Oleh: Zakina, S.Sos, M.Si

PERTARUNGAN IDEALISME MEDIA MASSA

PERTARUNGAN IDEALISME MEDIA MASSA

(DALAM MEMBINGKAI BERITA POLITIK KASUS ANTASARI ASHAR)

 

Oleh: ZAKINA, S.Sos. M.Si

 

 

Indonesia yang plural di era globalisasi ini, ditandai dengan adanya kecenderungan  untuk bergantung pada informasi yang dikelola oleh media. Memasuki era reformasi, era`pasar bebas dan globalisasi, identitas media (pers) sebagai  agent of sosial charge memainkan peranan yang optimal dalam rangka membangun kepemerintahan yang baik (good governance).

 

Tak dinafikkan, bahwa hadirnya media ditengah-tengah pemerintah, institusi sosial dan masyarakat memiliki dua sisi yang saling kontradiktif. Di satu sisi masyarakat menumpahkan harapan yang tinggi kepada dunia media massa, setidaknya sebagai salah satu pengawal reformasi, dan dengan media massa diharapkan pula dapat mempercepat pendewasaan masyarakat dalam berdemokrasi, menghargai segala perbedaan dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa diatas berbagai kepentingan pribadi dan golongan. Di sisi lain, hadirnya media massa juga mendapatkan respons negatif, yang sering disebut sebut “radikalisasi”, yaitu menempatkan massa sebagai subjek dari berbagai bentuk aksi atas kecenderungan media yang dianggap anarkis. Dalam hal ini media adalah pemicu terjadinya perilaku anarkis di masyarakat tersebut.

(Purwasito, 2000).

 

Guna menjembatani kesenjangan dua sisi yang kontradiktif tersebut, adalah dengan kembali kepada pijakan awal bahwa media massa berpihak kepada kebenaran dalam kemasan yang sesungguhnya, tanpa ada yang disembunyikan, dikurangi atau dilebih-lebihkan. Adakalanya penyampaian fakta yang tidak matang dan kurang natural memunculkan berbagai pertanyaan tidak hanya tentang netralitas media (pers) dalam mengisi masyarakat global, tetapi juga pertanyaan  atas kesiapan dan kemampuan sumber daya media dalam mengelola informasi. Karena bagaimanapun juga proses mengolah sandi (penyandian) berbagai simbol, kode dan data sebagai fakta informasi berita dalam bahasa yang tepat, sehingga layak bagi kosumsi publik memerlukan dukungan kemampuan dan pemahaman semiotik dan logika yang baik pula.

 

Menelaah hal ini lebih lanjut, maka dapatlah kita katakan bahwa kedudukan dan peran media massa menjadi sangat jelas dan penting. Terbukti dalam era reformasi terutama dalam upaya menggalang dukungan rakyat dan mempertahankan opini publik, baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok-kelompok kepentingan politisi dan partai politik. Selain itu, hubungan dengan media juga bertujuan untuk menjaga kepentingan politik, ekonomi serta stabilitas nasional dengan cara menyampaikan informasi atau memperoleh informasi, termasuk informasi tentang politik.

 

Arus informasi yang  disampaikan oleh media massa selalu mengikuti politik yang sedang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang dinamis. Terlepas dari makna apakah politik itu dibesar-besarkan atau sebaliknya, dikecilkan tetapi inilah realitasnya bahwa masyarakat memang mendapatkan bahkan menunggu perkembangan politik yang terjadi berdasarkan laporan atau informasi dari media. Banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang dapat dijadikan contoh sekaligus penguatan kecenderungan informasi oleh media yang mengikuti politik yang sedang berkembang.

 

Dengan pola dan fenomena yang dikemukakan, dua pertanyaaan muncul dibenak penulis sebagai wacana diskusi dalam artikel ini, yaitu:

(1) Bagaimana media massa mengkonstruksi  citra politikus Indonesia (analisis pemberitaan kasus  Antasari Ashar dalam Agenda Setting)?

2) Bagaimana peran media massa sebagai saluran komunikasi politik?

 

Media Massa dalam Konstruksi Citra Politikus Indonesia (Analisis Pemberitaan Kasus Antasari Ashar)

Betulkah konstruksi citra politikus Indonesia bebas dari campur tangan media, sampai sekarang khalayak umum yang tidak berkepentingan langsung dengan kebijakan politik pemerintah sebenarnya tidak akan peduli apabila hal ini tidak ditonjolkan media secara jelas dan nyata, bahkan mungkin dilebih-lebihkan atau ada yang disembunyikan.  Karena hal-hal yang bersifat politis dan tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat biasanya akan ditanggapi sepintas, namun bila disiarkan atau disampaikan dengan frekuensi yang tinggi, tentunya lama kelamaaan akan mempengaruhi proses pembentukan opini publik tentang para komunikator politik di Indonesia, pesan/informasi yang disampaikannya serta proses yang menyertainya.

 

Hal ini dapat dideskripsikan melalui pemberitaan Kasus Antasari Ashar atas tuduhan pembunuhan terhadap Nazarudin Zulkarnaen. Awalnya pemberitaan kasus ini dimunculkan sebagai hal yang bersifat informatif saja, tentang telah terbunuhnya  Nazarudin Zulkarnaen pada berbagai media massa baik cetak maupun elektronik.

 

Berita yang diturunkan di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik dapat diibaratkan sebagai cerita bersambung hingga sekarang. Hal ini mengidentifikasikan bahwa apa yang dianggap penting oleh media juga akan dianggap penting oleh khalayak. Pentingnya kasus Antasari Ashar dan memanasnya isu politik saat itu, dideskripsikan berbagai media massa secara sepotong-potong mengikuti peristiwa politik yang terjadi dari sekedar berita yang awalnya informatif (tidak mengetengahkan konflik), hingga berita yang mengetengahkan wacana tentang polemik pembunuhan dan perselingkuhan sampai dengan masa persidangan bagi tersangka Antasari Ashar sebagai salah satu petinggi Negara (Ketua KPK) yang terhitung vokal dan berani menangkap tikus-tikus bangsa. Siapa sangka petinggi Negara ini melakukan perbuatan tercela tersebut, sedikit demi sedikit kupasan informasinya disampaikan diberbagai media massa. Cuplikan Antasari Ashar dalam balutan seragam narapidana yang turut dirancangnya terus berulang kali ditayangkan melalui media massa elektronik. Hingga ingatan pemirsa, akan kostum berwarna orange yang membalut Antasari Ashar menjadi episode yang memilukan namun ditunggu dan menjadi buah bibir masyarakat. Simbolisasi visual ini jelas mengisyaratkan bahwa politik kian buruk di tubuh KPK meski sarat prestasi menangkap para koruptor.

 

Dari kasus pemberitaan Kasus Antasari Ashar di berbagai media massa dapat dikatakan bahwa buruknya penggambaran realitas yang disampaikan oleh media tentu akan berujung pada katub citra politik yang negatif terhadap lembaga (KPK) secara keseluruhan, dan sebaliknya semakin baik suatu informasi tanpa menyembunyikan, mengurangi dan melebihkan realitas makna maka citra politik positiflah yang akan terbentuk.

 

Benarkah media massa sebagai saluran komunikasi politik turut berperan dalam mengkonstruksi  citra politik Indonesia dengan politikus sebagai pelaku/aktor didalamnya, khususnya terkait dengan fenomena yang akhir-akhir ini berkembang? Untuk menjawab pertanyaan ini, teori agenda setting sangatlah penting, namun demikian sejarah perkembangan kebebasan pers ini yang terpasung selama 32 tahun juga berperan dalam menentukan besar kecilnya pengaruh atau dampak kognitif pemberitaan politik media massa di Indonesia.

 

Menyoal kasus pemberitaan Antasari Ashar tersebut, dapat diungkapkan bahwa sebenarnya komunikasi massa yang ditawarkan oleh media memiliki disfungsi yang amat potensial, mengganggu atau berbahaya” (McQuail, 2005). Meskipun banyak menghasilkan seruan intelektual, fungsi bahasa  sering memiliki bukti sulit untuk dikurangi dari diskusi media dan masyarakat. Oleh sebab itu media dipandang sebagai masalah sosial. Deskripsi tentang fungsi media kebanyakan menyangkut pemakaian media yang positif. Tapi tentu saja ada hal negatif yang tidak diakui dalam proses kerja media, terutama pada tingkat masyarakat yang mengubah dan menyembunyikan tujuan media yang sebenarnya, termasuk dalam hal konstruksi citra.

 

Peran media dalam mengkontruksi citra politik dapat dijelaskan melalui Agenda Setting. Komunikasi yang dilakukan oleh media tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan; dan citra inilah yang mempengaruhi cara kita berperilaku (Roberts dalam Jalaluddin Rakhmat, 2000). Media massa memiliki dampak kognitif komunikasi pada pembentukan dan perubahan citra serta pembentukan opini baik yang favorable/menguntungkan ataupun sebaliknya. Selanjutnya media massa juga memiliki dampak pro sosial kognitif, yakni bagaimana media massa membantu  khalayak/masyarakat mempelajari informasi yang bermanfaaat dan mengembangkan keterampilan kognitif, termasuk dalam membentuk kesadaran politik. Tak heran, bila kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen yang semula biasa saja menjadi sangat luar biasa ketika media turut berperan membesarkannya melalui isu-isu politis yang terjadi setiap saat. Perspektif wartawan diikutsertakan dalam membingkai isi atau wacana politis yang sedang berkembang sehingga nampak di khalayak bahwa pemberitaan kasus Antasari Ashar menjadi suatu tontonan bukan lagi informasi yang semakin asyik untuk diikuti ibarat mengikuti tayangan opera sabun. Kasus Antasari Ashar dalam beragam ekspresi hingga pada saat istrinya menjenguk di tahanan menjadi hal yang dinanti layaknya cerita bersambung yang menggelitik sejuta tanya.

           

Citra adalah gambaran tentang realitas dan kadang-kadang tidak harus sesuai dengan realitas, namun pada dasarnya citra adalah dunia dalam persepsi kita. “Image is Pictures in our head” (Walter Lippman, 1965). Persepsi kita tentang dunia ini sangatlah terbatas, bahkan cenderung dangkal, oleh sebab itu kita memerlukan informasi sebagai sesuatu yang dapat mengurangi ketidakpastian atau mengurangi jumlah kemungkinan alternatif dalam situasi, sehingga akhirnya realitas itu dapat hadir dalam kepala kita sebagai gambaran yang mempunyai makna. Untuk menjembatani kebutuhan akan informasi atas realitas yang pada akhirnya membentuk citra, maka individu-individu dalam masyarakat menggunakan media sebagai mediasi. Karena pada dasarnya media memang bekerja untuk menyampaikan informasi, yang bagi khalayak, informasi itu dapat membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra itu sendiri. Inilah proses dan cara kerja media massa membuat pencitraan masyarakat atas kasus Antasari Ashar.

           

Namun demikian, perlu kita pahami pula bahwa realitas yang ditampilkan oleh media massa adalah realitas tangan kedua (second hand reality) karena bukan didapat langsung oleh khalayak berdasarkan pengalaman. Artinya, realitas itu sudah diseleksi melalui para gate keeper (editor dll) di berbagai media massa, sehingga akhirnya citra kita tentang dunia/lingkungan/orang/tokoh dan sebagainya adalah citra berdasarkan realitas kedua ini. Akibatnya seringkali media massa mempengaruhi pembentukan citra tentang berbagai hal tersebut (lingkungan/tokoh dsb) menjadi timpang, bias dan tidak cermat serta memiliki tingkat kesubyektifitasan yang tinggi, berdasarkan perspektif media massa itu sendiri.

           

Dari berbagai konsep yang telah saya kemukakan tersebut, dan merujuk pada model Agenda Setting tentang apa yang dianggap penting oleh media massa, maka persepsi khalayak pun akan menganggap penting serta apa yang luput dari media, akan luput pula dari masyarakat. Agenda Setting juga mengasumsikan bahwa adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan khalayak terhadap persoalan itu. Dengan kata lain, dengan memilih berita tertentu dan mengabaikan yang lain, dengan menonjolkan satu persoalan dan mengesampingkan yang lain, media membentuk citra atau gambaran dunia kita (khalayak) seperti yang disajikan dalam media massa. Hal ini tergambar dari foto atau tayangan yang menunjukkan tentang  keterpurukan Antasari Ashar yang terkenal beringas dalam menangkap para koruptor. Insyarat lain, mungkin secara implisit menegaskan tentang rendahnya moral para pejabat negara.

           

Menoleh sedikit ke belakang, era reformasi adalah keadaaan euphoria sosial, demokratisasi dan keterbukaan kehidupan politik Indonesia melalui kekuatan mahasiswa serta keinginan seluruh rakyat yang menginginkan perubahan kehidupan kenegaraan secara menyeluruh dan mendasar. Ini terjadi sejak berhentinya Soeharto pada 20 Mei 1998. Setidaknya, ada tiga hal penting yang menandai reformasi (Firdaus Syam, 2004) : Pertama, terjadinya perubahan kehidupan sosial politik seperti partisipasi politik, penguatan politik aliran dan penghargaan terhadap keragaman aspirasi; Kedua, adanya fragmentasi serta terjadinya kristalisasi berbagai kelompok kepentingan maupun aliran politik; ketiga, adanya ruang kebebasan yang lebih besar dari kalangan politik di masa lalu berseberangan dengan pemegang kekuasaan, tetapi mereka yang mengambil peranan dalam proses reformasi politik yang sedang berlangsung.

Gejala politik ini, tentunya tidaklah berdiri sendiri namun terkait erat dengan budaya politik dalam negeri dengan sentuhan yang diakibatkan oleh perubahan tatanan budaya dunia melalui era globalisasi. Hal inilah yang telah memberi warna perubahan budaya politik di Indonesia dan menemukan ciri tindakan maupun pemikiran politik yang mengalami pergeseran atau penguatan, atau bahkan persilangan dan titik singgung di dalam sikap politik dan perubahan politik yang berlangsung.

           

Munculnya kecenderungan itu karena kehidupan masyarakat telah diwarnai interaksi diantara nilai-nilai yang tumbuh dalam era yang lebih terbuka, sehingga kontak budaya politik suatu kelompok atau sub-sub budaya politik semakin intens terjadi. Hal ini pun turut dirasakan oleh masyarakat yang mengalami, menyerap, menghayati nilai-nilai politik seperti demokratisasi, keadilan, hak asasi, pandangan pluralistik, kebebasan, keterbukaan dan sebagainya. Fakta ini menegaskan pandangan bahwa “budaya politik bukan merupakan suatu kenyataan statis dan tidak berkembang” (Almond, 1974). Fakta inilah yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan dalam perspektif Indonesia sendiri sedang berada dalam suatu proses pematangan budaya politik dengan segala perubahan di era Reformasi.

           

Kedalaman makna reformasi pada proses pematangan inilah, yang ditangkap dengan cerdas media massa sebagai realitas sosial-budaya-politik, salah satunya pada saat memberitakan kasus Antasari Ashar. Sayangnya realitas ini terlebih dahulu mengalami tahap penyeleksian dari para gate keeper media, sehingga realitas yang disuguhkan acapkali dituding sebagai the second hand reality dan citranya pun menjadi citra semu. Tanpa bermaksud merebahkan kursi sandaran media, harus kita pahami pula bahwa mereka juga memiliki kepentingan ekonomis terhadap informasi yang disajikan kepada masyarakat karena terkait dengan rating. Semakin besar ketidakpastian dengan beragam wacana yang disajikan dan semakin kontroversial suatu masalah/isu maka akan semakin disenangi khalayak. Sampai disini, sebenarnya khalayak harus paham bahwa bukan pencerahan politik yang terjadi, namun kesimpangsiuran realitas, sehingga  dapat dikatakan media turut andil dalam mengkonstruksi citra politik di Indonesia. Sekalipun kasus tersebut (baca: Antasari Ashar) adalah sebuah fakta.

           

Peran Media Massa Sebagai Saluran Komunikasi Politik

Menurut pendapat Kenneth Burke (dalam Dan Nimmo, 1978) “Saluran adalah ciptaaan makhluk pemakai lambang untuk melancarkan saling tukar pesan”. Secara sederhana, saluran komunikasi terdiri atas pengertian bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauh mana dapat dipercaya.

 

Media massa adalah salah satu tipe saluran yang menekankan komunikasi kepada banyak. Ada dua bentuk saluran komunikasi masssa, masing-masing berdasarkan tingkat langsungnya komunikasi satu kepada banyak. Bentuk yang pertama terdiri atas komunikasi tatap muka seperti kandidat politik berbicara di depan rapat umum. Bentuk kedua terjadi jika ada perantara ditempatkannya diantara komunikator diantara komunikator dan khalayak. Disinilah peran media massa menunjukkan eksistensinya sebagai saluran komunikasi politik.

Hubungan dengan konteks komunikasi politik di Indonesia, media massa berperan sebagai penyampai informasi politik dalam bentuk berita dan konsekuensi proses pembuatan-pengelolaan berita terhadap komunikasi politik. “Berita adalah apa yang dikira oleh para wartawan menarik khalayak yang mereka bayangkan” (Dan Nimmo, 1978). Definisi ini terkait dengan pemaknaan Model Agenda Setting yang digunakan pada analisis citra politik yang dibentuk oleh media massa.

 

Hal-hal yang diketahui oleh media dan disampaikan kepada khalayak adalah suatu informasi politik bagi khalayak. Sehingga lebih jauh lagi dapat dipahami bahwa berita bukanlah hanya menyuguhkan apa yang menarik menurut wartawan, namun berita adalah proses menegoisasikan laporan bermakna tentang kejadian, mencakup: simbolisasi kejadian sebagai peristiwa; peristiwa bernilai berita; dan peristiwa yang bernilai berita sebagai bermakna bagi orang lin untuk dikemukakan sendiri oleh pembaca/pemirsa setelah ia menurunkan makna itu dari pengalaman yang secara langsung mempengaruhinya.

 

Media massa sebagai saluran komunikasi politik juga bertitik tolak dari asumsi dasar yang dikemukakan oleh McQuail (1991) bahwa media memiliki fungsi penting. Asumsi itu ditopang pula dengan dalil bahwasanya  media massa merupakan sumber kekuatan-alat kontrol, manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya; dan media telah menjadi sumber dominan yang bukan saja agar individu memperoleh gambaran dan citra realitas sosial-politik, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif dengan nilai-nilai normatif yang disajikannya.

 

Sadar maupun tidak, media massa memiliki dimensi politik, berkenaan dengan berbagai kecenderungan otoritas eksternal untuk membatasi dan mengatur media, dan juga kecenderungan media yang dapat bersifat konformis atau kritis terhadap otoritas yang mapan. Karena itulah media massa biasa dikontrol secara “ketat”. Apakah media menggunakan potensinya untuk mengkritik atau tidak tergantung pada situasi dan kondisi, serta pilihan yang ditentukan oleh media sendiri. Inilah kebebasan relatif yang dimiliki media, yang jika digunakan dalam situasi dan kondisi yang tidak tepat bisa memunculkan keadaan yang mengganggu dan terbentuknya opini publik yang favorable.

 

Untuk itulah dibutuhkan pemberitaan politik yang sehat, dalam arti luas. Karena persoalan pokoknya berkaitan dengan apakah dengan pemberitaan tersebut, media memiliki kekuatan yang memusatkan dan menyatukan atau kekuatan yang mendesentralisasikan dan memilah-milah. Dan juga perlu diperhatikan apakah pemberitaan tersebut memiliki aspek negatif atau positif terhadap citra.

 

Dengan demikian, istilah penyatuan dapat berarti manipulasi, penekanan dan modernisasi. Sebaliknya fragmentasi yang dalam aspek positifnya berarti kebhinekaan, pilihan kebebasan, kesempatan pengembangan pribadi, meskipun dalam arti lainnya bisa berarti pengecilan, kesepian dan ketidakberkuasaan. Pemberitaan politik yang sehat tentunya tidak mendudukkan informasi agar khalayak terkotak dalam salah satu segmen ini namun, yang terbaik adalah mengetengahkan berbagai kemungkinan yang agak berbeda, sehingga terwujud masyarakat yang well informed sebagai bagian dari good citizen, dengan indikasi kesadaran politik yang tinggi. Pada akhirnya, hal ini akan bermuara pada tercapainya hubungan harmonis segita emas pemerintah, masyarakat dan istitusi nonformal dengan media sebagai mediasi yang faktual dan berimbang. Bila demikian harapannya, benarkah media massa saat ini sedang mengalami pertarungan idealisme? Satu telaah panjang dari berbagai perspektif tentulah harus kembali didiskusikan dalam analisis wacana lainnya.

 

(Penulis adalah alumni Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi-FISIP, Universitas Indonesia dengan kosentrasi Manajemen Komunikasi Politik. Substansi artikel pernah diskusikan dalam Forum Komunikasi Salemba).