26/05/2009 | Oleh: Humas Setda

WARTAPRAJA, LAPORAN KHUSUS : Keterbukaan Informasi Publik

Jangan main-main dengan informasi publik. Sebentar lagi ia bisa menjadi sengketa merepotkan, bahkan perkara di pengadilan. Pihak yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi hukum, baik denda maupun kurungan.

Ini terkait dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada 30 April 2008 yang lalu, setelah melalui proses pembahasan selama sembilan tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1), undang-undang ini mulai berlaku dua tahun sejak diundangkan, 2010.

Ketika menyampaikan sosialisasi di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Senin, 16 Maret di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang, Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Departemen Komunikasi dan Informatika RI Freddy H. Tulung mengatakan, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan kenapa undang-undang ini baru diberlakukan dua tahun sejak disahkan.

Pertama, tidak mudah mendorong badan publik telanjang di depan publik. Meskipun reformasi sudah bergulir satu dasawarsa, masih banyak badan dan pejabat publik yang alergi terhadap transparansi infromasi publik. Padahal dana yang mereka gunakan jelas-jelas dana publik. Contoh paling anyar adalah transparansi dan akuntabilitas dana kampanye partai politik. Bahkan hingga tenggat yang ditentukan, banyak partai politik yang belum menyampaikan laporan dana kampanye mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kedua, pemerintah sendiri butuh waktu untuk melakukan persiapan. Baik sosialisasi undang-undang itu sendiri, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), pembentukan Komisi Informasi yang akan menetapkan standar layanan dan menyelesaikan sengketa informasi publik, maupun penyiapan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi.
   
Ketiga, undang-undang ini berlaku bagi setiap institusi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Itulah yang dimaksud dengan badan publik yang wajib memberikan pelayanan informasi publik, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3).

"Kita, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mungkin sudah siap. Sekarang juga silahkan berlakukan. Tapi bagaimana dengan badan publik yang ada di pedesaan seperti madrasah? Mereka juga badan publik yang harus tunduk pada undang-undang ini. Apa mereka sudah siap? Dengan pertimbangan itulah tenggang waktu pemberlakukan ditetapkan dua tahun," ujar Freddy H. Tulung.
   
Karenanya Pak Dirjen berharap semua badan yang memanfaatkan sumber daya publik memahami dan mempersiapkan diri menyongsong pemberlakuan undang-undang ini. Agar, pada saatnya nanti, tidak kelabakan menghadapi tuntutan keterbukaan informasi publik dari berbagai pihak, termasuk dari lingkungan badan publik itu sendiri.

Informasi Publik
   
Undang-undang ini, ujar Freddy H. Tulung, merupakan perwujudan konkret proses demokratisasi di Indonesia, yang menuntut penghormatan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), termasuk hak memperoleh informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.

Dan hak ini dijamin konstitusi. Pasal 28 F jo Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Oleh karena itu, undang-undang ini mewajibkan badan publik memberikan pelayanan informasi publik kepada siapa saja yang memerlukan. Informasi yang diberikan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan, baik cetak maupun audio-visual. Untuk itu, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses, dibawah kendali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ada tiga jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik. Pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi kegiatan dan kinerja, laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta informasi yang berkaitan dengan badan publik itu sendiri.
   
Kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Yakni, informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, endemi (wabah penyakit), dan sebagainya. Informasi gampang diakses, disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat banyak.
   
Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Keputusan yang ditetapkan badan publik beserta dasar pertimbangannya, kebijakan yang diambil berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek, perjanjian dengan pihak ketiga, prosedur kerja dan biaya pelayanan publik seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Izin Bangunan (IMB), paspor, dan lain-lain, termasuk sebagian informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
   
Adapun informasi publik yang bila diakses dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengancam kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional dan hubungan luar negeri, dan mem-bocorkan akta otentik yang bersifat pribadi seperti surat wasiat, merupakan pengecualian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian ini, akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat dokumen central intelligent agency (CIA) baru boleh dibuka dan diakses publik setelah 30 tahun.

Selain itu, undang-undang ini juga mewajibkan badan publik melayani permintaan informasi publik bukan pengecualian yang tidak termasuk dalam tiga klasifikasi informasi tadi.

Sengketa   

Pada prinsipnya, setiap warga negara dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia, dapat mengajukan permintaan informasi publik. Permintaan disampaikan secara lisan atau tertulis, badan publik harus memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Artinya, pelayanan informasi publik tidak serta merta gratis. Namun, biaya yang dikenakan wajar. Untuk dokumen tertulis setebal 20 halaman, misalnya, biaya fotokopi sesuai standar. Dan itu harus cepat. Kalau pun ada penundaan, tidak melebihi waktu yang ditentukan undang-undang (17 hari untuk informasi yang wajib tersedia setiap saat). Prosedurnya juga harus sederhana, tidak berliku seperti labirin. Prinsip "kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit", mutlak berlaku di sini.
   
Bila permintaan informasi publik tidak dilayani sebagaimana mestinya, misalnya ditolak dengan alasan informasi yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan, pemohon dapat mengajukan keberatan. Bila tanggapan dari badan publik bersangkutan tidak memuaskan, keberatan dapat disampaikan melalui Komisi Informasi. Terjadilah sengketa informasi publik.

Ada dua penyelesaian yang dapat dilakukan Komisi Informasi. Pertama, mediasi. Yakni, penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat (win-win solution). Untuk itu, komisi bertindak sebagai mediator. Namun, bila mediasi tidak mencapai titik temu, pemohon dapat menempuh jalur ajudikasi nonlitigasi. Untuk itu, komisi akan bertindak sebagai lembaga pemutus atau ajudikasi. Komisi akan bersidang sesuai hukum acaranya, untuk menetapkan penyelesaian sengketa.
   
Bila keputusan ajudikasi nonlitigasi masih juga tidak memuaskan, pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Bila yang digugat badan publik pemerintah, gugatan disampaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Untuk badan publik non-pemerintah, gugatan disampaikan melalui Pengadilan Negeri (PN).

Namun, gugatan ke pengadilan hanya dimungkinkan untuk sengketa informasi publik yang dikecualikan. Untuk sengketa informasi publik lainnya, penyelesaian hanya melalui Komisi Informasi - baik mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi.

Karenanya badan publik tidak boleh subjektif menetapkan informasi publik yang dikecualikan. Penetapan harus berdasarkan dua metode, yakni uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) dan uji kepentingan publik (balancing public interest).

Sanksi Hukum
   
Bila badan publik tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik sebagaimana ketentuan undang-undang ini, dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda Rp 5 juta rupiah. Sanksi ini sama dengan pidana penyalahgunakan dan rekayasa informasi publik yang menyesatkan.
   
Pidana lebih berat lagi dikenakan kepada mereka yang menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk apa pun yang dilindungi negara dan/atau berkaitan dengan kepentingan umum. Yakni, penjara paling lama dua tahun dan/atau denda Rp 10 juta.
   
Sanksi terberat dikenakan kepada mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan. Yakni, hukuman penjara paling lama tiga tahun dan denda Rp 20 juta.

Kalau sudah berurusan dengan hukum, yang sering terjadi adalah saling melempar tanggung jawab. "Karenanya badan publik harus memiliki Standard Operational Procedure atau SPO. Agar jelas kesalahan terjadi di level mana dan siapa yang harus bertanggung jawab," ujar Freddy H. Tulung.

Nah, berhati-hatilah dengan informasi publik. Ia bisa menjadi sengketa merepotkan bahkan perkara di pengadilan. Pahami undang-undang ini, cermati aturan pelaksaannya. Era sudah berubah, seluruh unsur penyelenggaraan negara dituntut transparan dan akuntabel. Inilah salah satu amanah reformasi. syafei