02/08/2012 | Oleh: Humas Setda Kab. Belitung

Penyampaian Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2012.

BISMILLAHI ROHMANIR ROHIM

Assalamu’alaikum Wr.Wb..
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

    Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatNya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan pengabdian membangun daerah yang kita cintai ini dengan optimal dan berkesinambungan di segala bidang kehidupan.
        
    Alhamdulillah, atas rahmat, bimbingan dan ridhoNya, kita dapat kembali bertemu di Ruang Sidang Dewan Yang Terhormat ini, untuk mengikuti Rapat Paripurna ke IX Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2012, dengan agenda: Penyampaian Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2012.
       
Sidang Dewan yang Saya Hormati,

    Pembangunan nasional bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
       
    Untuk mencapai tujuan dimaksud dan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional, maka keterpaduan dan sinkronisasi, kebijakan program/kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan. Keterpaduan dan sinkronisasi dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas dan langkah-langkah pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional dimaksud.
        
    Oleh karena itu, sinergi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang didukung dengan pemantapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan utama pembangunan dan Anggaran Tahun 2012.
        
    Sebagaimana telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025 dan pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten dan Kota sebagai penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJP-Provinsi) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJP-Kabupaten).
        
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Belitung menjabarkan kondisi umum daerah dan prediksi umum daerah serta visi, misi, sasaran, program, dan arah pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Tahun 2010-2014.
        
    RPJM Kabupaten Belitung digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dokumen RPJM memiliki potensi strategis karena menjadi pedoman dan referensi bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan juga prioritas plafon anggaran (PPA) dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Belitung.
        
    Dalam kaitan ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
        
    Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai undang-undang tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan
dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berdasarkan pemikiran sebagaimana tersebut, maka pokok-pokok muatan peraturan pemerintah ini antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
        
    Dalam kaitan ini, pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dapat memperjelas siapa bertanggungjawab, apa sebagai landasan pertanggungjawabannya, sehingga pada gilirannya tata kelola keuangan daerah dapat berjalan dengan baik seiring dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan bersama.

Sidang Dewan yang Saya Hormati,

    Adapun maksud dan tujuan penyusunan Nota Keuangan, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 104 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
        
    Penyampaian Nota Keuangan dimaksudkan sebagai gambaran ringkas mengenai rencana kinerja keuangan yang antara lain berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang diajukan.

    Adapun yang menjadi landasan Penyusunan Nota Keuangan Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 adalah:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sidang Dewan yang Saya Hormati,

    Telah kita pahami bersama pada kerangka Kebijakan Umum dan Evaluasi penyampaian Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 adalah pemikiran akan terjadinya perubahan pembebanan belanja dan alokasi pendapatan daerah sebagai akibat perubahan kompleksitas permasalahan dan kebutuhan daerah serta kebijakan penganggaran pemerintah pusat yang menyebabkan daerah wajib menyusun kebijakan umum perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan bersama pada bulan Juni 2012 yang lalu, sebagai dokumen syarat bagi penyusunan dokumen anggaran daerah.

    Pada dasarnya, Kebijakan Umum perubahan APBD merupakan dokumen yang berisikan perubahan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Selain daripada itu, didalam kebijakan tersebut secara rinci tergambar target pencapaian kinerja yang terukur dari program yang tentunya harus selaras dengan program prioritas daerah yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintah Daerah dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi pertimbangan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah yang menjadi dasar pertimbangan dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

    Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 telah berjalan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan beberapa kebijakan pokok yang telah disampaikan dalam Pengantar Nota keuangan RAPBD Tahun 2012 yang lalu.

    Namun sehubungan dengan terjadinya perubahan sebaran dan konsentrasi pembebanan belanja daerah maupun alokasi pendapatan daerah sebagai akibat perubahan dinamika permasalahan dan kebutuhan daerah serta kebijakan penganggaran Pemerintah Pusat, dan dengan adanya beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi serta beberapa kebijakan yang harus diambil agar proses percepatan pembangunan daerah dapat lebih terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka beberapa kebijakan pokok yang perlu mendapat perhatian dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2012, yaitu:

1. Kebijakan Umum, meliputi Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah
2. Perkembangan APBD Tahun 2012, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, serta termasuk Dana Perimbangan dan Belanja Daerah.

Sidang Dewan yang Saya Hormati,

   Agenda kebijakan umum anggaran yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang dihadapi saat ini dan proyeksi yang diharapkan serta disebutkan pada Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun 2012 yang lalu dapat dijelaskan bahwa terkait dengan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah, tentunya di era otonomi sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, juga untuk menciptakan timbulnya inovasi.
       
   Sejalan dengan kewenangan tersebut, kita akan berupaya dan berusaha untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.
   Pada Tahun 2012, kita berusaha untuk melaksanakan jalannya pemerintahan dan pembangunan sebaik mungkin. Kondisi perkembangan dana perlu mendapat perhatian bersama, karena adanya perkembangan dana tersebut Pemerintah Daerah dengan dukungan DPRD dapat berbuat lebih banyak untuk kemajuan daerah. Sebagai rencana operasional tahunan dalam bidang keuangan, maka angggaran dimaksud disusun dalam bentuk realisasi berdasarkan kemampuan penerimaan daerah, kemudian dialokasikan didalam pengeluaran belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan pengeluaran kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
       
   Selanjutnya, terkait dengan Kebijakan Umum Daerah dijelaskan bahwa  dalam penyusunan APBD maupun perubahan APBD Tahun 2012 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja dan prestasi kerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran  dan hasil dari kegiatan serta program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan  penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Dalam hal ini setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolak ukur kinerja serta target atau saran yang diharapkan.
       
    Pada rancangan perubahan APBD Tahun 2012 ini, selain telah diambil kebijakan-kebijakan yang menyangkut belanja daerah berupa penyelarasan terhadap belanja pegawai dalam hal ini gaji dan tunjangan, juga kebijakan belanja daerah yang dianggap sangat penting yang mengarah kepada kepentingan publik/umum, sebagaimana telah tergambar pada Kebijakan Umum Perubahan APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD 2012 yang telah kita tetapkan bersama, yang melekat pada program dan kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Disamping itu, satu agenda yang perlu mendapat perhatian kita bersama dalam waktu dekat ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Sail Indonesia/Sail Morotai 2012.
       
   Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta pelaksanaan dan tantangan yang akan dihadapi, memasuki tahun selanjutnya Pemerintah Kabupaten Belitung menetapkan 7 (tujuh) program prioritas pembangunan Tahun 2012, dimana sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan sasaran prioritas pembangunan yang ditetapkan tersebut, meliputi:
       
1. Pendidikan, pembangunan pendidikan daerah dilaksanakan dalam rangka perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah dan penyelesaian permasalahan daerah berupa penurunan jumlah masyarakat miskin dan penurunan angka pengangguran. Sebagai gambaran pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2012 ini urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang pendidikan direncanakan menyerap dana sebesar Rp.169.831.075.300,00 atau 26,08% dari belanja daerah  yang direncanakan sebesar Rp.651.073.793.900,00. Berkaitan dengan perwujudannya, Pemerintah Kabupaten Belitung mengarahkan pembangunan urusan wajib pendidikan bagi pencapaian sasaran berupa peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah dengan arah kebijakan mengupayakan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui pelaksanaan program pendidikan anak usia dini, Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Luar Biasa, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. Kesehatan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan urusan kesehatan yang diarahkan bagi pencapaian sasaran berupa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat  dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan memprioritaskan pada daerah terpencil, dan tersedianya sistem jaminan kesehatan terpadu bagi masyarakat miskin dengan arah kebijakan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Untuk urusan wajib, pemerintahan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk urusan wajib pemerintahan daerah di bidang kesehatan ini didalamnya sudah termasuk dana bantuan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat Belitung, pada Perubahan APBD Tahun 2012 direncanakan menyerap dana sebesar Rp.86.381.630.477,00 atau 13,27% dari total rencana belanja daerah. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui pelaksanaan program pelayanan  kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pengawasan makanan dan minuman, standarisasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.

3. Ketenagakerjaan dan Sosial, keterbatasan alternatif lapangan kerja, hambatan pengembangan tenaga kerja mandiri berbasis usaha kecil menengah dan kualitas tenaga kerja  merupakan permasalahan pokok ketenagakerjaan daerah. Selain itu, daerah juga berhadapan dengan  masalah-masalah yang berhubungan dengan tingkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dan masyarakat tidak mampu. Penyelesaian berbagai permasalahan tersebut diupayakan melalui pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, penyandang masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan korban bencana, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta transmigrasi.

4. Perhubungan, kelancaran mobilisasi penduduk dan barang sebagai akibat interaksi dan aktivitas sosial kemasyarakatan akan berpengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat dengan implikasi akhir kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana trasportasi yang memadai mutlak harus dilaksanakan melalui pembangunan urusan wajib perhubungan. Pembangunan perhubungan mengarahkan pencapaian sasaran kepada terwujudnya sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan fasilitas pelayanan tranportasi darat, laut, dan udara yang memadai. Pencapaian sasaran tersebut melalui implementasi program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor, peningkatan pelayanan angkutan dan pengembangan komunkasi, informasi dan media massa.

5. Kelautan dan Perikanan, besarnya potensi yang dimiliki daerah menjadikan Kelautan dan Perikanan sebagai potensi andalan daerah, namun tanpa didukung oleh pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan yang berkualitas dan berkelanjutan, maka potensi ini tidak akan memberikan pengaruh optimal terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan besaran kontribusi potensi unggulan ini diupayakan melalui pembangunan urusan pilihan Kelautan dan Perikanan yang diarahkan kepada pencapaian sasaran peningkatan kuantitas dan kualitas produksi Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya kebijakan juga diarahkan melalui pelaksanaan program pengembangan SDM sektor kelautan dan perikanan, pengembangan budidaya air laut, budidaya air tawar, budidaya air payau, pengembangan perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran produksi perikanan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, peningkatan kesadaran dalam penegakan hukum pengelolaan SDA Kelautan dan Perikanan.

6. Infrastruktur, indikator yang digunakan untuk menggambarkan kemajuan infrastruktur dan jaringan prasarana. Infrastruktur dan jaringan prasarana adalah faktor esensial dalam menunjang proses pembangunan daerah, yang menggambarkan dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Pencapaian sasaran ini diupayakan melalui pelaksanaan program antara lain program pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase atau gorong, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, penyediaan dan pengelolaan air baku, pengembangan insfrastuktur pedesaan, pembangunan perumahan, tanggap darurat jalan dan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat dan program perencanaan teknis.

7. Pariwisata, pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata daerah diarahkan pada pelestarian, penciptaan lapangan kerja baru, penciptaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, yang kesemuanya berorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah  dalam hal ini mengarahkan pembangunan pariwisata kepada arah kebijakan mengembangkan potensi-potensi objek wisata dan budaya. Pencapaian sasaran ini diupayakan melalui pelaksanaan program kemitraan, program destinasi destinasi wisata, pengembangan pemasaran pariwisata, peningkatan SDM terkait sektor wisata, kepedulian terhadap pembangunan kepariwisataan, peningkatan keamanan dan kenyamanan wisatawan, pengelolaan kawasan wisata, pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, dan program keragaman budaya. Oleh karena itu, prioritas pembangunan daerah mencerminkan urgensi permasalahan daerah yang hendak diselesaikan yang diturunkan ke dalam program prioritas daerah tanpa mengabaikan permasalahan yang lainnya melalui implementasi program lain yang tertuang dalam rencana strategis Kabupaten  dan merupakan program pendukung bagi program prioritas.

  Disamping itu, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012, Pemerintah Daerah merasakan perlu untuk menambah kebijakan antara lain:

A.  Percepatan Pelaksanaan APBD
 Percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan agar tidak terjadi  keterlambatan pelaksanaan kegiatan maupun proses  pencairan dana. Untuk itu, kepada semua Satuan   Kerja Perangkat Daerah dan pihak yang terkait  dengan pengerjaan berbagai kegiatan, baik fisik dan  non fisik untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum  akhir bulan Desember 2012.

 Selain itu, dalam pelaksanaan Perubahan APBD  Tahun 2012 ini suatu hal yang perlu mendapat  perhatian kita bersama adalah terhadap kegiatan- kegiatan yang telah menjadi agenda Pemerintah  Daerah seperti yang telah disampaikan adalah  kegiatan Sail Indonesia/Sail Morotai 2012, dimana  kegiatan pendukungnya melekat di beberapa SKPD terkait, yang tentunya diharapkan dapat berjalan  tertib, aman, lancar, dan sukses.

B. Intensifikasi Pendapatan
Seiring dengan meningkatnya beban pembiayaan operasional pembangunan daerah dan semakin banyaknya permasalahan yang harus ditangani, mengharuskan kita semua untuk semaksimal mungkin mempercepat realisasi pendapatan daerah. Selain itu, upaya menarik investasi merupakan hal yang sangat penting. Di sisi lain sumber-sumber dana yang dimiliki departemen teknis/pemerintah pusat menuntut kita untuk lebih jeli melihat peluang dan kesempatan, serta secara proaktif  melakukan pendekatan kepada berbagai instrumen yang ada di Pemerintah Pusat.

    Terkait dengan Perkembangan APBD Tahun 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Kebijakan Umum dan Evaluasi, dapat disampaikan bahwa untuk pendapatan asli daerah, kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD Tahun 2012 ditunjang sektor pajak, retribusi, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan Juli 2012 telah mencapai Rp.33.142.741.283,09 atau 61,73% dari target sebesar Rp.53.688.164.000,00.
       
    Pada periode Januari sampai dengan Juli 2012 perkembangan penerimaan pajak daerah jika dirinci per sub sektor penerimaan, rata-rata sub sektor penerimaan sudah melampaui target tahapan. Namun demikian langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi masih harus terus ditingkatkan. Pencapaian penerimaan daerah dari sektor pajak sampai dengan bulan Juli 2012, sebagai berikut:
   
a. Pajak Hotel, target sebesar Rp.700.046.000,00 realisasi sebesar Rp. 543.758.563,00 atau 77,67%
b. Pajak Restoran, target sebesar Rp. 1.094.696.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 887.288.865,00 atau 81,05%
c. Pajak Hiburan, target sebesar Rp. 209.355.000,00; realisasinya sebesar Rp. 95.670.648,00 atau 45,70%
d. Pajak Reklame, target sebesar Rp. 692.400.000,00  realisasinya sebesar Rp. 4.999.031.538,00 atau 72,07%
e. Pajak Penerangan Jalan, target sebesar Rp.2.553.717.000,00 realisasinya sebesar Rp.1.880.162.351,00 atau 73,62%
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, target sebesar Rp.13.744.004.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 8.005.253.707,00 atau 58,25%
g. Pajak Parkir, target sebesar Rp.33.600.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.17.497.500,00 atau 52,08%
h. Pajak Sarang Burung Walet, target sebesar Rp.60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.55.788.000,00 atau 92,98%
i. Pajak Air Tanah, target sebesar Rp. 56.293.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 45.422.746,00 atau 80,69%; dan
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, target sebesar Rp.2.000.000.000,00; realisasi sebesar Rp.1.437.354.835,00 atau 71,87%.

    Dengan demikian total target penerimaan daerah dari sektor pajak sebesar Rp.21.144.111.000,00 dengan total realisasi sebesar Rp. 13.467.228.753,00 atau 63,69%.
       
    Sementara itu, target penerimaan Retribusi Daerah pada periode bulan Juli 2012 mencapai sebesar Rp.7.764.201.669,69 atau 57,44% dari target sebesar Rp.13.516.313.000,00. Jika dirinci per jenis penerimaan retribusi daerah, beberapa jenis retribusi juga telah melampaui target tahapan, atau jika ditinjau kembali dari nilai penerimaannya sudah menutupi kekurangan penerimaan dari jenis penerimaan yang lain. Penerimaan daerah dari retribusi secara rinci disampaikan sebagai berikut:
a. Retribusi Jasa Umum, target sebesar Rp.10.735.845.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.365.383.324,69 atau 49,98%
b. Retribusi Jasa Usaha, target sebesar Rp.2.270.113.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.232.740.487,00 atau 54,30%; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu, target sebesar Rp.510.355.000,00 dan realisasi sebesar Rp.1.166.077.858,00 atau 228,48%.

    Mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada periode Juli 2012 mencapai Rp.10.826.323.741,15 atau 67,55% dari target yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.16.027.740.000,00. Lebih rinci jenis penerimaan daerah dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah, meliputi:
a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, target  sebesar Rp.128.740.000,00 dan realisasi  nol persen
b. Penerimaan Jasa Giro, target sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.517.268.103,39 atau 103,45%
c. Pendapatan Bunga Deposito, target sebesar Rp.9.500.000.000,00 dan realisasi  sebesar Rp.6.204.647.843,00 atau 65,31%
d. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, target sebesar Rp.32.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.7.250.000,00 atau  22,66%
e. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, target sebesar Rp.5.867.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.3.369.030.600,00 atau 57,42%; serta
f. Penerimaan Lain-Lain realisasi sebesar Rp.728.127.194,76

    Sebagai gambaran khusus mengenani pos hasil aset daerah yang tidak dipisahkan, adalah meliputi rencana penerimaan dari penjualan rumah dinas/jabatan dan kendaraan dinas, dimana sampai saat ini memang belum pernah dilakukan  transaksi penjualan. Sedangkan pos penerimaan lain-lain adalah untuk menampung penerimaan yang tidak dapat diprediksi dan ditargetkan, seperti pengendalian atas kelebihan pembayaran maupun kontribusi dari pihak ketiga.

    Selanjutnya terkait dengan Dana Perimbangan terdiri dari:
1.    Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan wujud perimbangan keuangan antara pusat dan   daerah, didalam APBN diwujudkan melalui alokasi pengeluaran transfer ke daerah. Adapun penyaluran dana tersebut setiap bulan ditetapkan sebesar seperdua belas dari pagu. Realisasi sampai dengan Juli 2012 telah mencapai 58,33% atau Rp.199.313.338.000,00

2.    Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah diimplementasi sejak Tahun Anggaran 2001, dimana pada Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Belitung mendapatkan DAK Non Reboisasi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air bersih dan sanitasi, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, keselamatan transportasi darat, perumahan dan pemukiman, perdagangan serta bidang transportasi pedesaan sebesar Rp.39.066.180.000,00 sampai dengan periode bulan Juli 2012 terealisasi sebesar Rp.11.719.854.000,00 atau 30%.

3. Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah  Lainnya
Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya meliputi Bagi Hasil dari PKB, BBNKB, PBB-KB serta Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tahun 2012 adalah sebesar Rp.24.400.362.000,00 realisasi penerimaan sektor ini sampai dengan Juli 2012 telah mencapai Rp.10.270.985.451,96 atau 42,09%.

4. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Pendapatan Daerah dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak meliputi bagi hasil PBB, Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam  Negeri dan PPh Pasal 21, PBB Pembagian Pemerintahan Pusat dan BPHTB Pembagian Pusat serta Bagi Hasil Bukan Pajak atau Sumber Daya Alam. Realisasi sampai dengan periode Juli 2012 sebesar Rp. 29.486.445.029,00 atau 67,01% dari target sebesar Rp.44.000.249.000,00. Secara total realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan periode Juli 2012 adalah sebesar Rp.306.448.449.264,05 atau 56,24% dari target sebesar Rp.544.864.590.800,00.

    Sedangkan untuk realisasi Belanja Daerah sampai dengan Juli 2012 dapat dirincikan sebagai berikut:
   
1. Belanja Tidak Langsung rencana Rp.255.051.383.400,00 dan realisasinya sebesar Rp. 139.378.768.194,00 atau 54,64 %. Belanja ini mencakup:

a. Belanja Pegawai, rencana Rp.228.461.566.400,00 dan  realisasi sebesar RP.131.820.213.694,00 atau 57,70 %;
b. Belanja Subsidi, rencana  Rp.288.000.000,00 dan realisasinya Rp.57.235.000,00 atau 19,87%
c. Belanja Hibah,  rencana sebesar Rp.7.370.181.000,00 dan realisasi sebesar Rp.2.023.381.000,00 atau 27,45 %;
d. Belanja Bantuan Sosial,  rencana sebesar Rp.325.000.000,00 realisasinya nol persen
e. Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa rencana sebesar Rp.15.606.636.000,00 realisasinya  Rp.5.404.833.500,00 atau 34,64 %
f. Belanja Tidak Terduga, rencana sebesar Rp.3.000.000.000,00 dan   realisasi sebesar Rp. 73.105.000,00 atau 2,44%

2. Belanja Langsung, rencana sebesar Rp. 361.095.734.400,00 dan besar realisasinya Rp.79.805.305.800,00 atau 22,10% yang mencakup:
a. Belanja Pegawai, rencana sebesar Rp.48.104.166.750,00 realisasinya sebesar Rp. 12.393.232.140,00 atau 25,76%
b. Belanja Barang dan Jasa, rencana sebesar Rp.120.828.616.550,00 realisasi sebesar Rp. 31.928.769.329,00 atau 26,42%
c. Belanja Modal, rencana sebesar Rp.192.162.951.100,00 dan realisasi sebesar Rp. 35.483.304331,00 atau 18,47%

  Dengan demikian, total jumlah Belanja Daerah Rencana Rp.616.147.117.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.219.184.073.994,00 atau 35,57%. Penggunaan anggaran belanja daerah tersebut pada intinya diarahkan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penggunaan anggaran, dengan efisiensi dan efektifitas yang semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, agar setiap rupiah penerimaan yang diperoleh dapat didistribusikan kembali dan bermanfaat, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat dan dunia usaha, bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu serta perbaikan pelayanan pemerintah.

Sidang Dewan yang Saya Hormati,

    Pada Rancangan APBD Perubahan Tahun 2012 dari sisi Pendapatan Daerah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dam Belanja Daerah (APBD).
        
    Selain itu, juga ditujukan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, kita berupaya dan berusaha untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi menggali sumber sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui pendapatan asli daerah.
        
    Pada Tahun Anggaran 2012 ini, kita berusaha untuk melaksanakan jalannya pemerintahan dan pembangunan sebaik mungkin. Kondisi perkembangan dana yang terus bertambah patut kita syukuri,  karena dengan adanya penambahan dana tersebut Pemerintah Kabupaten Belitung dengan dukungan Legislatif yang merupakan satu kesatuan dalam mengemban tugas untuk melaksanakan amanah demi kepentingan masyarakat akan dapat berbuat lebih banyak untuk kemajuan daerah.

    Sebagaimana Rencana Operasional Tahunan dalam bidang keuangan, maka anggaran dimaksud telah disusun dalam bentuk realisasi berdasarkan kemampuan penerimaan daerah, kemudian dialokasikan didalam pengeluaran belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan pengeluaran kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  Adapun Perubahan Pendapatan Daerah Tahunan Anggaran 2012 adalah:

A. Pendapatan Asli Daerah

    Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.56.451.112.381,00 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.53.688.164.000,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp.2.762.948.381,00 atau 5,15%. Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
Dari Pajak Daerah direncanakan penambahan pendapatan dari semula sebesar Rp.21.144.111.000,00  menjadi sebesar Rp.21.397.356.700,00.
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah mengalami peningkatan dari Rp.13.516.313.000,00 menjadi sebesar Rp.15.663.160.294,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Daerah dari sektor ini tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar Rp.3.000.000.000,00
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendpatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan mengalami perubahan dari sebesar Rp.16.027.740.000,00 menjadi Rp.16.390.595.356,00.
B. Dana Perimbangan

    Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan wewenang pemerintah Daerah, dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Selain bertujuan untuk pemberian otonomi, penganggaran dana perimbangan juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi ABPD dan juga mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah. Dana Perimbangan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 mengalami perubahan yaitu dari semula Rp.424.746.438.000,00 menjadi Rp.444.143.964.919,00. Perubahan ini dikarenakan adanya penyesuaian alokasi target dari pemerintah pusat yang meliputi :
1. Pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Pos Bagi Pajak dan Bukan Pajak semula sebesar Rp.44.000.249.000,00 menjadi Rp.63.397.775.919,00

2. Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Penerimaan dari sektor ini, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dari semula Rp.66.429.988.800,00 menjadi Rp.76.134.381.800,00. Perubahan ini dikarenakan adanya penyesuaian target berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atas tambahan penghasilan bagi guru PNS daerah penyesuaian, dan tunjangan profesi guru PNS daerah.

    Selanjutnya, terkait pengeluaran  daerah dalam bentuk Belanja Daerah secara rinci dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung  dan Belanja Langsung, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui lagi dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta perubahan kedua yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012. Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 menurut struktur belanja dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.263.537.330.573,00 terdiri dari :
- Belanja Pegawai Rp.240.712.672.073,00
- Belanja Subsidi Rp.288.000.000,00
- Belanja Hibah Rp.3.922.522.500,00
- Belanja Bantuan Sosial Rp.7.500.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kepada Pemerintah Desa Rp.15.606.636.000,00
- Belanja Tidak Terduga Rp.3.000.000.000,00
2. Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.387.536.463.327,00 terdiri dari :
- Belanja Pegawai Rp.54.915.039.165,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp.130.027.159.412,00
- Belanja Modal Rp.202.594.264.750,00
    Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Struktur APBD, dianggarkan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.146.477.636.809,00 yang bersumber dananya merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggraan Tahun Sebelumnya (SILPA).
        
    Dari pembiayaan sektor penerimaan daerah tersebut dialokasikan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.3.700.000.000,00 sebagai penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Pelaksanaan atas Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 dengan komposisi dan struktur sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.576.729.459.100,00 dari semula Rp.544.864.590.800,00
2. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.651.073.793.900,00 dari semula Rp.616.147.117.800,00
3. Defisit APBD sebesar Rp.74.344.334.800,00 dari semula Rp.71.282.527.000,00
4.Pembiayaan:
  a.Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.146.477.636.809,00 dari semula Rp.74.982.527.000,00
    b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah tetap sebesar Rp.3.700.000.000,00

Sidang Dewan yang Saya Hormati,

    Demikian gambaran singkat mengenai Rencana Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012, yang nantinya akan dibahas kembali bersama oleh Badan Anggaran Legislatif, atas dasar pertimbangan kondisi dan kemampuan dana yang diperkirakan dapat diterima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012.
   
    Dengan semakin kompleksnya program dan kegiatan pembangunan yang akan kita hadapi dan laksanakan, kita semua dituntut untuk bekerja lebih keras guna mencapai sasaran kegiatan pembangunan, tanpa mengurangi sikap kehati-hatian dalam manjalankan program-program kegiatan yang telah direncanakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012. Sikap tersebut merupakan salah satu upaya yang harus senantiasa kita laksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, khususnya di Kabupaten Belitung yang kita cintai ini.
        
    Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan rakyat, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan-Nya. Amin.

Sekian dan Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

                                                     Tanjungpandan, 1 Agustus 2012

                                                               BUPATI BELITUNG,


                                        
                                                        Ir.H.DARMANSYAH HUSEIN