03/08/2012 | Oleh:

Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Anggota Dewan terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012

BISMILLAHI ROHMANIR ROHIM

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan serta Hadirin yang berbahagia,

    Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatNya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan pengabdian membangun daerah yang kita cintai ini dengan optimal dan berkesinambungan di segala bidang kehidupan.
   
    Alhamdulillah, atas rahmat, bimbingan dan ridhoNya, kita dapat kembali bertemu di Ruang Sidang Dewan Yang Terhormat ini, untuk mengikuti Rapat Paripurna ke XI Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2012, dengan agenda: Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Anggota Dewan terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012, yang telah kami sampaikan pada Rapat Paripurna ke IX Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2012, pada hari Rabu, Tanggal 1 Agustus 2012.
   
    Terhadap penyampaian Nota Keuangan tersebut 4 (empat) orang Anggota Dewan Yang Terhormat telah menyampaikan Pemandangan Umum melalui Rapat Paripurna ke X Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2012, pada hari Kamis Tanggal 2 Agustus 2012, yaitu:

1. Yth. Sdr. Suhardi;
2. Yth. Sdr.Marjaya Rahmat:
3. Yth. Sdr. Drs.Suhardi; dan
4. Yth. Sdr. Zuhaidi, S.Ag.

    Atas Pemandangan Umum Anggota Dewan tersebut, sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Belitung, berikut kami sampaikan jawaban eksekutif.

Sidang Dewan yang Saya Hormati,

    Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan Yth. Sdr. Suhardi tentang belum tergambarnya perolehan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 97 Ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sampai dengan akhir Desember 2013. Artinya, untuk Kabupaten mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2014.
        
    Selanjutkan dapat ditegaskan kembali, bahwa berdasarkan Perda tentang Pajak Daerah, yang telah kita sahkan pada Tahun 2010 lalu, terdapat 9 (sembilan) objek pajak yang termasuk kategori bangunan, diantaranya adalah menara dan pagar mewah dapat dijelaskan, bahwa bila dilihat dari realisasi pendapatan selama 7 (tujuh) bulan berjalan, secara umum kami anggap sudah berjalan dengan baik. Bahkan, penerimaan dari sektor pajak, cukup menggembirakan.

    Menara Telekomunikasi  termasuk kedalam Retribusi Jasa Umum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor: 16 Tahun 2011, dan bukan termasuk objek pajak. Sesuai dengan Bab.II (dua), Bagian Kesatu (Jenis dan Golongan Retribusi) bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Dalam  Bagian Kesebelas (Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi) dalam Peraturan Daerah  Nomor: 16 Tahun 2011 tersebut Pasal 21 dijelaskan dalam Ayat (1): Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi; Ayat (2): Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
        
     Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Pasal 33 ayat (1) Sturktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per tahun dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara Telekomunikasi, ayat (2) besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

    Terkait dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku Dinas/Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi) sudah dan sedang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Telah dan sedang melakukan pengumpulan  data  Menara Telekomunikasi yang ada di Kabupaten Belitung.

2. Telah melakukan koordinasi dengan tingkat Provinsi dan Pusat terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tersebut. Pada hari Kamis Tanggal 26 April 2012 telah dilaksanakan Rapat Sinergi Program Pembangunan Tower antara  Pusat dan Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan di Gedung Sapta Pesona Lantai 8, Ruang  Direktorat Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta.

3. Pada Tanggal 1 Mei 2012 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menyampaikan surat kepada Kantor Pelayanan Pratama Tanjungpandan untuk mendapatkan Data NJOP Menara Telekomunikasi di Kabupaten Belitung, akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan jawaban.

4. Pada Tanggal 13 Juli 2012 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah melakukan pertemuan dengan operator seluler yang ada di Kabupaten Belitung. Untuk itu telah dilakukan sosialisasi dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 16 Tahun 2011 tersebut, dengan  tujuan  untuk  mendapatkan data yang akurat dan kepada operetor seluler yang hadir disarankan untuk menghubungi Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), di Gedung Cyber Lantai 4 Jakarta.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan peraturan pelaksana (dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara) atas Peraturan Daerah ini, sesuai amanat Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tersebut.

6. Apabila seluruh data terutama data mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Menara Telekomunikasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Belitung sudah diterima dan lengkap, pemungutan Retribusi Pengedalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Belitung, Insya Allah dapat dilaksanakan pada akhir Tahun 2012.
        
    Terkait dengan berdirinya gedung-gedung, baik yang sudah berdiri ataupun sedang atau baru dibangun yang sepertinya merupakan gudang-gudang penyimpanan, dapat dijelaskan bahwa pengenaan dan penerimaan pajak dari bangunan tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pemerintah Propinsi, termasuk juga penerimaan pajak yang bersumber dari alat-alat berat. Demikian juga halnya dengan perizinan operasionalisasi kendaraan alat-alat berat yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Propinsi.
        
    Menyangkut perubahan pendapatan dari sektor pajak daerah, bila dikaitkan dengan kebijakan intensifikasi pendapatan yang hanya  sekitar 1,2%, dapat dijelaskan bahwa anggaran ditargetkan merupakan prediksi anggaran yang terukur dan dipastikan akan diterima. Namun demikian, target yang sudah disampaikan  bukan merupakan batas akhir penerimaan dan akan terus dilakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari target tersebut.
        
    Selanjutnya perlu untuk diketahui, bahwa dalam penganggaran ada objek yang sifatnya tetap dan insidentil, dimana untuk yang sifatnya isedentil tidak dapat diprediksi tergantung dari pelaku usaha seperti hiburan. Sedangkan dari sektor Pajak Minerba mengalami penurunan dikarenakan adanya peraturan yang melarang untuk kegiatan ekspor Minerba.
        
    Pemerintah Kabupaten Belitung juga menyampaikan apresiasi atas penilaian positif pandangan Yth. Sdr.Suhardi terhadap retribusi izin tertentu yang sudah melampaui target. Kekhawatiran saudara terhadap capaian target tersebut karena besarnya penerimaan dari retribusi Minuman Beralkohol sebenarnya tidaklah demikian adanya. Sebagai gambaran, penerimaan dari Retribusi Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) sampai dengan akhir Juli 2012 terealisasi sebesar Rp.20.000.000,00 dari target Rp.50.000.000,00 (40%).
        
    Selanjutnya terkait dengan kekuatiran anggota dewan terhormat dan juga kita semua akan masuknya kendaraan-kendaraan bernomor polisi dari luar Belitung dan juga kendaraan alat berat yang beroperasi di Belitung, dapat dijelaskan bahwa memang diakui banyak kendaraan yang bernomor polisi dari luar Kabupaten Belitung, dan untuk penanggulangannya sedang dilakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendapatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Polres Belitung dan Jasa Raharja, untuk melakukan razia gabungan guna mendudukan persoalan tersebut.
        
    Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ayat (1) bahwa jenis pajak propinsi terdiri atas:
   
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Dan seterusnya

    Mengacu pada ketentuan tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan Propinsi. Akan tetapi, masukan dari saudara selanjutnya akan kami sampaikan kepada Pemerintah Propinsi.
        
    Terkait dengan kebijakan percepatan APBD dapat kita pahami, bahwa percepatan pelaksanaan APBD memang merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah disamping upaya intensifikasi Pendapatan Daerah. Dalam rangka percepatan pelaksanaan APBD ini, telah dihimbau kepada seluruh SKPD agar pengerjaan kegiatan, baik fisik maupun non fisik dapat diselesaikan sebelum akhir tahun, sehingga antara realisasi fisik pekerjaan dan realisasi keuangan akan berimbang.
        
    Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan oleh  Yth. Sdr. Suhardi sekaligus menjawab pertanyaan dari Yth. Sdr. Marjaya Rahmat tentang Belanja Daerah yang realisasinya baru mencapai 35,57% sampai dengan bulan ketujuh ini, dapat kami jelaskan bahwa hal ini merupakan realisasi dari sisi keuangan atau dana uang dicairkan. Dalam arti ada kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi belum dilakukan permintaan pencairan dananya, sehingga akan dapat terlihat secara berimbang setelah fisik pekerjaan dan keuangan terealisasi secara utuh.
        
    Terkait dengan kegiatan pembangunan Toko Simpang Lima, tetapi pada perubahan anggaran kegiatan hal tersebut dihapuskan. Hal ini  dapat kami jelaskan bahwa penghapusan anggaran dilakukan karena adanya surat dari Komunitas Pertokoan Pusat Pasar Kota Tanjungpandan Tanggal 10 Februari 2012 yang menghendaki pembongkaran petak toko dan pemindahan dagang dilaksanakan setelah lebaran Idul Fitri. Dengan demikian, apabila pembongkaran dilakukan setelah Idul Fitri (setelah Tanggal 20 Agustus 2012), pembangunan tidak akan dapat terselesaikan  sampai dengan akhir Tahun Anggaran. Lagipula, belum jelasnya pemindahan pedagang ke lokasi baru yang juga perlu penyelesaian secara tuntas.
        
    Kemudian munculnya penganggaran baru pada perubahan APBD Tahun 2012, adalah untuk pembersihan lahan yang dipersiapkan bagi pembangunan petak Simpang Lima, berupa pembongkaran petak toko yang ada sekarang. Selain itu, guna mempercantik dan mengoptimalkan taman dan Boulevard Simpang Lima dengan penambahan atau pergantian tanaman hias yang lebih indah, serta penambahan air mancur yang ditujukan untuk cadangan dan juga meringankan pompa air mancur yang ada sekarang, berikut varian-variannya.
        
    Terkait dengan penambahan belanja tidak langsung untuk belanja pegawai sebesar Rp.12.251.105.673,00 dapat dijelaskan, bahwa disamping penyesuaian atas pangkat/golongan dan gaji berkala pegawai, juga menyesuaikan atas target yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan untuk Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang melekat pada SKPD Dinas Pendidikan, dimana besarnya dana yang dialokasikan pada APBD Induk saat itu, baru merupakan angka sementara karena belum dikeluarkan secara efektif penetapan besaran dana tunjangan dimaksud, sehingga baru disesuaikan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 termasuk penyesuaian pada target penerimaan daerah melalui pos dana penyesuaian dan Otonomi Khusus.
        
    Mengenai solusi atas ruang kelas yang belum dapat menampung siswa-siswa baru tingkat pendidikan SMP dan SMA, sehingga satu kelas harus menampung sebanyak 36 siswa, dan dipandang akan menurunkan standar pelayanan mutu pendidikan, dapat dijelaskan bahwa kekurangan daya tampung siswa baru pada Tahun Pelajaran 2012/2013. Penyebab utamanya adalah karena adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mempersyaratkan bahwa dalam satu kelas idealnya berjumlah paling banyak 32 siswa. Sehingga jika itu diterapkan ada beberapa sekolah, baik SD, SMP maupun SMA pada tahun ini kekurangan ruang kelas. Sebagai solusinya,  dalam jangka pendek terpaksa beberapa sekolah menerima siswa dalam satu kelas lebih dari 32 siswa (antara 36 sd. 38 siswa per kelas). Untuk jangka panjang perlu dilakukan penambahan ruang kelas baru dengan rincian sebagai berikut:
a. SD di Tanjungpandan sebanyak  11 RKB, Sijuk sebanyak 7 RKB dan Membalong sebanyak 5 RKB;

b. SMP di Tanjungpandan sebanyak 9 RKB, Sijuk sebanyak 1 RKB, Membalong sebanyak 5 RKB; dan

c. SMA/ SMK di Tanjungpandan sebanyak  14 RKB, Selat Nasik sebanyak 1 RKB.

    Kekurangan RKB ini pada masa mendatang akan diusulkan oleh Dinas pendidikan melalui APBD maupun APBN, sehingga kebutuhan RKB akan terpenuhi, dan diusahakan paling lambat pada Tahun 2014 kebutuhan tersebut dapat terealisasi.

    Sedangkan menyangkut sekolah-sekolah yang belum memiliki pagar, memang masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki pagar, baik yang berlokasi di dekat jalan protokol maupun di lokasi lain. Adapun sekolah-sekolah yang belum memiliki pagar, antara lain:
a. SD Negeri 44 Tanjungpandan (pagar bagian depan sekolah)
b. SD Negeri 33 Tanjungpandan (pagar bagian belakang sekolah)
c. SD Negeri 19 Tanjungpandan (pagar bagian belakang sekolah)
d. SD Negeri 28 Tanjungapandan
e. SD Negeri  21 Sijuk
f. SD Negeri 16 Sijuk
g. SD Negeri 3 Badau
h. SD Negeri 6 Badau
i. SD Negeri 13 Badau (pagar bagian belakang sekolah)
j. SD Negeri 15 Badau (pagar bagian belakang sekolah)
k. SMP Negeri 3 Badau
l. SMP Negeri 7 Tanjungpandan (pagar bagian belakang sekolah)
m. SMP Negeri 3 Membalong
n. SMP Negeri 5 Membalong
o. SMA Negeri 2 Tanjungpandan (pagar bagian depan sekolah)
p. SMK Negeri 1 Tanjungpandan (pagar bagian depan sekolah)
q. SMK Negeri 2 Tanjungpandan
r. SMK Negeri 1 Badau

    Program pemagaran ini sesungguhnya menjadi suatu hal yang penting, karena pada saat ini persoalan lahan menjadi hal yang krusial, sehingga dikuatirkan selain terkait keamanan sekolah, juga memungkinkan pihak lain melakukan pengambilalihan lahan sekolah secara illegal.
   
    Untuk itu dari sejumlah sekolah yang belum memiliki pagar tersebut akan diusulkan pada tahun mendatang secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diperkirakan sesuai rencana atau program  pemagaran tersebut akan dapat diselesaikan hingga Tahun Anggaran 2014.
        
    Berkaitan dengan pelebaran jalan yang terkesan janggal karena terjadinya penyempitan jalan didekat Lokasi Kubur Pahlawan Lama di Aik Rayak dapat dijelaskan bahwa penyempitan terjadi karena masih menunggu persetujuan pembebasan lahan di Perumahan Kodim oleh Pangdam Sriwijaya dan saat ini lagi dalam proses negoisasi ganti rugi lahan dengan Pemda sesuai dengan aturan dan prosedur Undang-Undang yang berlaku.
        
Sidang Dewan yang Saya Hormati,

    Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan Yth. Sdr. Marjaya Rahmat tentang sejauhmana kinerja SKPD terkait sisi pendapatan daerah sampai dengan bulan ke-7 kami sampaikan bahwa masing-masing SKPD telah melakukan upaya optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tiap jenis penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
        
    Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak daerah khususnya jenis Pajak Hiburan dapat dijelaskan, bahwa objek Pajak Hiburan ada yang sifatnya tetap dan insedentil. Untuk yang sifatnya insidentil tidak dapat diprediksi karena tergantung pelaku usaha. Contohnya, Konser Musik, Pertandingan Olahraga dan Balap Kendaraan Bermotor yang  pelaksanaannya pada saat tertentu. Dan, upaya yang dilakukan untuk memacu realisasi penerimaan Pajak Hiburan dengan melakukan pemantauan objek Pajak Hiburan secara intensifikasi dan ekstensifikasi.

    Adapun kendala-kendala terhadap masih belum optimalnya Pajak Hiburan, sebagaimana telah disampaikan diatas, hal ini sangat tergantung pada pelaku usaha tersebut, mengingat sifatnya yang insidentil.

    Terhadap munculnya pandangan akan kurang matangnya perencanaan dapat dijelaskan,  bahwa terjadinya perubahan anggaran lebih dikarenakan akibat dorongan dan tuntutan dari kebutuhan masyarakat yang datangnya setelah penetapan anggaran tahun berjalan. Selain itu, kita pun memahami bahwa substansi ataupun inti dari pelaksanaan pembangunan pada dasarnya adalah menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas sejalan dengan perkembangan zaman. Jadi, adalah sesuatu yang wajar dan realistis apabila terjadi perubahan, yang bukan dikarenakan kurang matangnya perencanaan, apalagi besaran angka perubahan itu sendiri juga masih dibawah anggaran induk.

    Berkaitan dengan gaji ke-13 untuk pegawai honorer dan PTT kami sampaikan bahwa ramainya pembicaraan menyangkut gaji ke-13 bagi pegawai honorer, Pemerintah Kabupaten Belitung bukan tidak terpanggil untuk membijaksanai, namun Peraturan Perundang-Undangan tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 menegaskan, bahwa gaji ke-13, hanya diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara, penerima pensiun pegawai negeri dan pejabat Negara serta penerima tunjangan seperti; penerima tunjangan veteran, penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan lain-lainnya yang disebutkan dalam peraturan pemerintah ini. Apabila dipaksakan untuk dibijaksanai, hal ini akan menjadi temuan pemeriksaan BPK RI dan kepada yang bersangkutan dituntut untuk mengembalikan gaji yang diterimakan.
        
    Saran penting yang disampaikan oleh Yth. Sdr. Marjaya Rahmat berkenaan dengan kelancaran pembahasan di tingkat rapat kerja komisi agar menghadirkan masing-masing Kepala SKPD dan tidak diwakilkan pastilah akan menjadi perhatian khusus kami dan dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.

Sidang Dewan yang Saya Hormati,

    Terkait keharusan pemerintah menyampaikan realisasi anggaran sebelum APBD perubahan ini, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 293 ayat (1), kami sangat sependapat dengan apa  yang disampaikan  Yth. Sdr. Drs. Suhardi bahwa menyangkut laporan realisasi semester 1 (satu) APBD Tahun Anggaran 2012 dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Dan, hal ini memang telah kami lakukan yang mana laporan realisasi semester 1 (satu) APBD dimaksud telah kami sampaikan kepada DPRD per 31 Juli 2012 melalui Surat Pengantar kami Nomor 910/1055/DPPKAD Tanggal 31 Juli 2012.

    Terhadap pandangan atas ketidaksinkronan antara angka-angka yang ada pada dokumen KUA/PPAS dengan Nota Keuangan dapat dijelaskan bahwa terjadinya perbedaan angka prediksi didalam dukungan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2012 dengan Dokumen Nota Keuangan, secara umum lebih disebabkan oleh adanya asumsi pada beberapa komponen struktur pendapatan dan belanja daerah, baik pada alokasi Pendapatan Daerah, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Khusus pada Pendapatan Asli Daerah, terjadinya penyesuaian besaran beberapa komponennya seperti pada penerimaan pajak dan retribusi daerah yang menyebabkan terjadinya perbedaan besaran Pendapatan Asli Daerah antara dokumen KUA dan PPAS dengan Nota Keuangan. Sedangkan terkait dengan defisit, penurunan besaran defisit  anggaran dari 76 Milyar Rupiah menjadi 71 Milyar Rupiah, disebabkan adanya pengurangan alokasi belanja langsung sebagai akibat adanya beberapa kegiatan pembangunan di SKPD yang dihilangkan atau dihapus pada anggaran perubahan.

    Kami sependapat dengan pandangan Yth.Sdr.Drs.Suhardi agar perubahan APBD bukan hanya merupakan kegiatan rutin tahunan yang sepertinya harus selalu ada. Ke depan, penyusunan perencanaan yang dikemas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan dipertajam lagi mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.
        
    Pembangunan yang berlangsung multi arah agar benar-benar berdaya optimal bagi pencapaian tujuan mensejahterahkan masyarakat. Karena itu, pastinya kami sangat menyambut baik dan terbuka terhadap setiap kritikan, saran, pertanyaan dan masukan seluruh pihak. Seperi halnya point-point penting yang disampaikan oleh Yth.Sdr.Drs.Suhardi. Pada kesempatan ini, Isyaa Allah dapat kami jelaskan sebagai berikut:
        
1. Realisasi dibawah target atas peneriman PAD dari fasilitas sosial dan umum yaitu sekitar 22,66%, hal ini diakibatkan karena intensitas pemakaian. Apabila, intensitasnya tinggi tentu akan berbanding lurus dengan target penerimaan.

2. Pada Belanja Hibah juga terjadi penambahan anggaran sementara realisasinya baru mencapai 27,45%, dapat dijelaskan bahwa hal ini perlu kami luruskan untuk pos belanja hibah tidak mengalami kenaikan, justru mengalami penurunan dari sebesar Rp. 7.370.181.000,00 menjadi Rp. 3.922.522.500,00. Penurunan ini dikarenakan adanya pengalihan anggaran yang semula pada Belanja Hibah dialihkan pada kegiatan SKPD terkait, seperti kegiatan Optimalisasi Dharma Wanita, PKK, Kepramukaan/Kepemudaan, PMI, GOPTKI dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten.

3. Penerimaan Lain-lain dengan nol target dimaksudkan karena memang pada dasarnya tidak bisa ditargetkan dengan persentase terukur, karena merupakan pos penerimaan yang tidak bisa diprediksi, seperti; pengembalian uang belanja berupa tambahan uang persediaan yang sementara dibukukan sebagai penerimaan lain-lain, namun pada akhir tahun akan dikoreksi sebagai pengurangan belanja.

4. Realisasi Belanja Langsung yang baru mencapai 22,10%, diantaranya akibat keterlambatan pelaksanaan lelang dan adanya lelang ulang serta adanya lelang-lelang yang gagal. Selain itu, juga dikarenakan adanya hambatan dalam pembebasan lahan akibat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang sempat menimbulkan multi tafsir dalam pengimplementasiannya. Kondisi ini baru dapat teratasi setelah dikeluarkannya Surat Jaksa agung Republik Indonesia Nomor B-106/A/C.8/06/2012 Tanggal 25 Juni Tahun 2012.

    Terkait dengan pemandangan Yth. Sdr. Drs. Suhardi untuk melakukan percepatan pembangunan, pastilah kami sangat sependapat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Belitung melalui masing-masing SKPD telah melakukan berbagai langkah dan upaya percepatan, misalnya dalam penyelesaian infrastruktur jalan semula adanya hambatan dalam penetapan izin lokasi harus dilakukan di tingkat Propinsi, pada saat ini dapat ditetapkan oleh Bupati, sehingga proses pelaksanaan pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal pembangunan yang ditentukan.
        
    Harapan atas langkah antisipatif peredaran makanan khususnya yang datang dari luar Belitung yang tidak layak dan membahayakan, dapat kami jelaskan, bahwa dalam menghadapi Idul Fitri 1433 H, Tim Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Kabupaten Belitung, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Belitung Nomor: 188.45/019/KEP/Indagkop&PM/2012 Tanggal 24 Januari 2012 akan mengadakan pengawasan langsung ke distributor atau agen maupun pusat-pusat perbelanjaan pada minggu pertama dan minggu ketiga Bulan Agustus 2012 menjelang Idul Fitri 1433 H.

   Terkait dengan antisipasi lonjakan kenaikan harga bahan pokok masyarakat di moment-moment tertentu seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, kedepan Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal akan menganggarkan kegiatan program pasar rakyat murah.

Sidang Dewan yang Saya Hormati,

    Menanggapi pemandangan umum yang disampaikan Yth. Sdr. Zuhaidi,S.Ag. untuk melakukan evaluasi pembangunan Jalan Jenderal Sudirman menuju Bandara HAS Hananjoeddin, khususnya Simpang ke Membalong dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan hasil rapat pertemuan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung, Kasat Lantas Polres Belitung, Dinas Perhubungan dan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Jenderal Sudirman proyek APBN yang dilaksanakan pada Tanggal 23 Juli 2012 telah disepakati, bahwa pertigaan Simpang Membalong tetap difungsikan karena banyaknya mobil trailer pengangkut alat berat yang melewati simpang tersebut. Untuk itu, median pembatas yang sudah dipasang atas kesepakatan akan dibongkar pada tahap finishing penyelesaian jalan.

Sidang Dewan yang Saya Hormati,

    Demikian Jawaban Eksekutif yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmatNya kepada kita sekalian.

    Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada kita semua di bulan suci Ramadhan, bulan penuh magfhiroh. Amin.
   
Sekian dan Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tanjungpandan, 3 Agustus 2012

BUPATI BELITUNG,


                                        
Ir.H.DARMANSYAH HUSEIN