30/06/2014 | Oleh: Fithrorozi

Hidup Pada Matahari Yang Sama

Meski sudah dijelaskan bahwa sesi penyuluhan kali ini bertema mendorong peran serta aktif masyarakat, masih saja pertanyaan yang diajukan peserta tertuju pada bantuan pemerintah. Paling tidak, dari 4 tingkatan penyuluhan yang digelar oleh Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan ini fenomena menuntut peran pemerintah selalu mendominasi.

 

“Kalau memang sudah diprogramkan, apa buktinya kalau memang sampah bisa sudah bisa memproduksi kompos ? “ tanya warga. Pertanyaan ini sesungguhnya bukan sekedar memenuhi rasa ingin tahu. Lebih dari itu, didalamnya menyiratkan tuntutan bahwa selayaknya pemerintah harus memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan sampah.

 

Ada perbedaan yang tajam antara mengelola dan mengolah. Selama ini tugas dan fungsi pengelolaan sampah dibebankan pada Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan sedang pengolahan sampah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup. Kompos yang dipertanyakan peserta lebih pada bagaiamana cara mengolah sampah namun sasarannya bukan itu. Warga tampaknya mempertanyakan bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang mengelola sampah bisa bekerja efektif.

 

Ke-serba-an tugas dan kewajiban pemerintah dalam menjaga lingkungan seperti dijelaskan diatas  sesungguhnya telah menunjukkan kualitas partisipasi masyarakat. Kemanapun persoalan dibawa, apapun bahasannya selama masyarakat merasa masalah lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah besar kemungkinan sasaran peningkatan partisipasi masyarakt sulit terwujud.

 

Antara Basis dan Simbosis.

Kehidupan berdemokrasi pada dasarnya tertuju pada kedaulatan rakyat dimana pembangunan berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai stimulator mendorong peran serta aktif dan regulator, mengingat  besarnya potensi kesemeraturan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat pada dasarnya menjadi sentral. Ia bukanlah objek dari proses pembangun melainkan subjek dari pembangunan sendiri. Lalu mengapa masayarakat enggan berperan serta. Kuat dugaaan, hal ini terjadi karena basis pemikiran masyarakat mengedepankan aspek ekonomi dibandingkan dengan sosial sehingga masyarakat enggan bersimbosis dengan pemerintah. Kenapa, karena selama ini pemerintalah yang dianggap mendominasi mengelola anggaran. Sumber pendanaan dianggap tidak sesuai dengam perintukan. Begitupun pemerintah, pembangunan seringkali ditakar dengan indikator ekonomi yang tidak dipahami masyarakat.

 

Banyak data statisik yang menunjukkan penurunan tingkat pengangguran namun realitas yang dipahami masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan. Begitupun statistik pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan peningkatan namun kemajuan ekonomi justru tidak dinikmati masyarakat. Keseharian hidup didera daya beli yang makin menurun.

 

Inflasi, Pengangguran dan ekslusifnya pembangunan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya  dinikmati golongan masyarakat menengah keatas. Indikator inflasi, penangguran dan pertumbuhan ekonomi  acapkali menjadi indikator ekonomi ala pemerintah. Sehingga agar pembangunam dianggap berhasil, pemerintah gencar memaparkan keberhasilan statistik ekonomi. Padahal itu sulit dipahami. Upaya membangun  simbosis pembangunan menjadi sulit karena baik pemerintah maupun masyarakat punya cara pandang tersendiri terhadap pembangunan ekonomi. Ekonomi dipandang sebagai ilmu kelas atas sedangkan realitas ekonomi urusan kelas bawah padahal diawal kemunculan ilmu ekonomi menitik beratkan pada tujuan sosial. Bukankah oicos-rumah tangga dan nomos- pengaturan berorientasi pada kesejahteraan di level sosial terkecil yakni rumah tangga.  Atau sejak awal memang sudah ada kesenjangan pandangan mengartikan rumah tangga. Sehingga rumah tangga pemeritah tidak terkait dengan urusan rumah tangga dalam masyarakat.

 

Bisa jadi, buktinya 10 program pokok PKK yang berorientasi rumah tangga hanya menjadi pajangan. Dasa program PKK tidak pernah berubah sebaliknya program pembangunan kepala daerah berganti setiap lima tahun sekali. Sehingga makin jelas basis pemikiran masyarakat atas pembangunan berbeda dengan basis pemikiran pemerintah. Akibatnya yang terbangun bukan simbosis mutualisme tetapi simbisosi parasitisme. Masyarakat hanya menunggu kucuran dana, pembangun fisik dari pemerintah bahkan untuk urusan tong sampah dan kelancaran saluran air di depan rumah.

 

Lingkungan Sehat.

Dalam UU Nomor 23 tahun 1997 dijelaskan bahwal lingkungan hidup adalah kesatuan ruang degnan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk alam dan perilakunya yang berpengaruh pada kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

 

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa manusia tidak berdiri sendiri. Manusia dianggap tidak beretika manakala dirinya memandang sistem alam semesta ini berfokus kepada manusia atau bersifat egosentris. Dalam budaya Bali, ada nilai yang mengkaitkan hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia lain yang disebut Tri Karsa Kirana. Sehat tidaknya lingkungan mereka anggap akibat dari terganggunya ketiga hubungan tersebut.  Dalam masyarakat melayu Belitong baik aliran perdukunan setara guru maupun perdukunan malaikat pun hubungan itu dijelaskan. Lingkungan yang sehat akan terwujud selama kepentingan mahluk hidup berlangsung seimbang. Ada pembatasan pengelolaan sumberdaya hayati pada konsep hutan riding (larangan) dan tali hutan di sepanjanga aliran sungai sehingga kekuasaan manusia tidak mutlak.

 

Konsep segitiga kekuasaan secara kultural ini berbeda secara politikal. Kekuasaan bersifat antroposentris dimana manusia berserikat membentuk tiga lembaga yakni eksekutif, legislatif  dan yudikatif. Ketiga lembaga ini punya kewenangan mengatur perikehidupan masyarakat. Disisi lain, masyarakat pun merasa punya kekuasaan. Memang tidak atas lembaga trias politica diatas melainkan atas apa yang ada disekitar mereka. Mereka boleh membuang sampah sesuai keinginan,selama tidak ada melihat dan membatasi. Mereka bisa menambang selama tidak melanggar aturan. Padahal aturan tertulis yang membatasi aktivitas manusia ini memiliki basis nilai yang terkait dengan kepentingan makluk hidup lain.

 

Mitos antu berasuk dan antu kayu are dalam masyarakat modern saat ini dianggap irrasional padahal justru mitos ini menggiring kita berpikir rasional. Kedua mitos ini menawarkan kearifan dan pengetahuan aas simbosis mutualisme. Pada antu berasuk, masyarakat dilarang berburu pada saat purnama.Gravitasi bulan membuat pelanduk berkumpul dan gampang diburu. Namun dukun kampong melarang atau membatas perburuan. Dampak populasi pelanduk terkendali. Begitupun pada mitos antu kayu are. Are (fiscus Sp), adalah tanaman bergantungnya mahkluk hidup barik reptil dibawah akar maupun burung penyebar benih. Burung pemakan buah ara akan menjatuhkan biji-bijian sehingga membentuk koridor hijau. Sehingga menenbang pohon ara sama artinya memutus rantai ekosistem.

 

Berdiri diatas Basis yang tidak Sehat.

Alam tempat kita hidup, tanah tempat kita berpijak adalah masa depan manusia. Tidak ada hasil keringat ekonomi yang bisa dinikmati jika lingkungan kita rusak. Kedaulaan ekonomi yang mengabaikan kepentingan sosial itulah yang membuat peserta penyuluhan yang dilakukan Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan bergeming. “ Tidak ada kaitan hutang piutang dengan membuang sampah “ katanya.

 

Pernyataan ini menggambarkan telah terjadi  decouple (lepas kaitan) yang terjadi antara pembangunan ekonomi dan sosial. Kebiasaan konsumsi yang berlebihan tanpa disadari mendorong produksi sampah. Budaya konsumtif yang berlebih mendorong orang rela berhutang untuk mendapatkan barang yang diinginkan apalagi kemasan itu menarik. Pertanyaannya berapa banyak kemasan yang dibuang atau barang yang dibeli tidak bermanfaat kemudian. “ Dulu ada tas yang dibawa dari rumah jika mau ke pasar. Tetapi sekarang barang belanjaan itu dikemas dalam plastik” kata Kepala Dinas memberikan pengantar awal penyuluhan. Sesampai dirumah, bungkusan plastik itu dibuang tapi tidak mampu diurai jasad renik.

 

Hutang piutang mendorong perilaku konsumtif dimana barang yang dikonsumsi dianggap simbol kesejahteraan. Dalam istilah ekonomi disebut demonstrative effect. Mentinjaan dalam kamus bahasa melayu Belitong. Sehingga perlu ada perimbangan pola hidup konsumtif dan produktif agar apa yang kita miliki menjadi efektif. Jangan sampai besar pasak dari tiang atau Jangan sampai kuting ngelebeek ulu. Namun setiap manusia memiliki pengetahuan atas diri sendiri. Lebih sulit lagi jika pengetahuan itu menjadi keyakinan yang erat dipegang.

 

Ketika ini terjadi, tidak ada simpul pengetahun yang bisa masuk. Jika tali sudah bersimpul kuat sukar diurai. Padahal untuk membangun partisipasi dibutuhkan simpul kebersamaan, tidak eklusif. Bukankah ilmu yang tertinggi adalah ilmu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka besemuke ‘menjabat tangan’ adalah cara tradisi yang perlu dimasyarakat kembali. Pemerintah lebih terbuka begitupun masyarakat dengan pengetahuan masing-masing. Karena tidak ada partisipasi yang tidak membutuhkan kebersamaan, cara pandang yang sama, berdiri pada basis yang sama. Seperti lirik lagu : cause we are under the same sun. Pada dasarnya kita hidup pada satu matahari yang sama. (*)