26/05/2009 | Oleh: Humas Setda

WARTAPRAJA, LAPORAN KHUSUS : Pelayanan Publik

Keterbukaan informasi publik hanya salah satu bidang pelayanan publik. Beruntung pelayanan publik yang satu ini telah memperoleh kepastian hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lalu, bagaimana dengan pelayanan publik di bidang yang lain seperi pendidikan, kesehatan, kependudukan, transportasi, pekerjaan umum, listrik, air bersih, dan lain-lain?

Jangan khawatir. Pemerintahan reformasi belum lupa bahwa salah satu tujuan gerakan reformasi satu dasawarsa silam adalah mengubah pemerintah menjadi pelayan, agar kualitas pelayanan publik yang terabaikan sejak masa feodal, kolonial, hingga pemerintahan nasional, meningkat. Indonesia tidak terus-menerus menjadi bulan-bulanan bangsa asing, gara-gara dari tahun ke tahun menempati urutan pecundang dalam urusan pelayanan publik.
   
Karenanya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Keputusan Nomor 63 Tahun 2003 menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan ini diperkuat dengan Keputusan Nomor 25, 26, dan 118 Tahun 2004, masing-masing tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggara-an Pelayanan Publik, dan Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.

Lebih dari itu, Oktober 2005 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelayanan Publik kepada Komisi II DPR RI. Tujuannya tidak lain, untuk meningkatkan kualitas, menjamin penyediaan, dan memberi-kan perlindungan bagi warga negara dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun, dalam perkembangannya kemudian, perjalananan RUU ini tidak semulus yang diharapkan. Sejak Komisi II diberi mandat melakukan pembasahan dengan pemerintah, barulah Desember 2007 pembasahan pasal per pasal dilakukan. Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) dalam tulisannya di Tempo Interaktif edisi Selasa, 27 Februari 2007 mengatakan, RUU ini memerlukan kajian yang seksama. Baik menyangkut substansi maupun materi.

Terkait dengan substansi, RUU Pelayanan Publik dinilai akan tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. RUU ini misalnya, mencantumkan katagori pelayanan publik yang dikelola oleh BUMN dan BUMD. Padahal, komoditas yang disediakan oleh BUMN dan BUMD sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Di sisi materi, ada dua hal yang menimbulkan perdebatan. Pertama, akses gugatan, yang dinilai lemah jika prosedurnya hanya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Publik menginginkan akses gugatan melalui peradilan umum, karena hakim peradilan umum dipandang lebih familiar dengan gugatan class action dibanding hakim PTUN.

Kedua, soal pemberian sanksi. Sanksi administratif bagi penyelenggara pelayanan publik yang melanggar ketentuan, dinilai tidak tegas. Pemerintah terkesan tak rela aparatnya masuk bui karena tidak becus memberikan pelayanan publik. Publik menginginkan sanksi perdata dan pidana, agar RUU ini tidak menjadi produk hukum setengah hati alias macan ompong.

Karena disana sini masih mengundang perdebatan, pembahasan RUU Pelayanan Publik belum tuntas hingga sekarang. Karenanya Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Senin, 19 Januari 2009 kembali mendesak DPR agar segera merampungkan pembahasan dan menyetuji RUU ini disahkan menjadi undang-undang.

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sendiri berharap RUU ini dapat disahkan sebelum Pemilu Legislatif 2009. Namun, sebagaimana diberitakan Kompas 4 Maret 2009, masih terdapat substansi yang belum diputuskan Rapat Pleno Komisi II DPR RI. Konon, pemerintah masih menyampaikan beberapa usulan perubahan, termasuk ketentuan tenggang waktu kewajiban negara menanggung beban pelayanan publik yang diwajibkan. Karenanya, RUU akan dibahas kembali usai Pemilu.

Itu di pusat. Di daerah, DPRD Kabupaten Belitung melalui Rapat Paripurna Senin, 16 Maret lalu menyampaikan Raperda Inisiatif Dewan tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung. Dan ini bukan yang pertama, karena Desember 2005 Propinsi Jawa Timur sudah menetapkan perda serupa. Di sana sudah ada Komisi Pelayanan Publik (KPP), yang bertugas melakukan verifikasi, memeriksa dan menyelesaikan sengketa pelayanan publik.
     
Namun, karena RUU Pelayanan Publik belum disahkan, yang tentunya akan menjadi acuan dan salah satu dasar hukum Raperda Pelayanan Publik di daerah, Bupati Belitung Ir. H. Darmansyah Husein berpendapat akan sangat bijaksana bila Raperda ini dibahas setelah RUU Pelayanan Publik disahkan.
   
Dengan kata lain, paling lambat 2010, lengkap sudah jerat hukum pelayanan publik: ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada Undang-Undang Pelayanan Publik, ada pula Perda Pelayanan Publik. Terus Anda, pelayan publik, mau ngumpet di mana lagi? syafei