Jum'at, 15 Agustus 2008 03:34

Eksekutif menyampaikan 6 Raperda ke pihak Legislatif Kab.Belitung

Tanjungpandan (WP), Berkenaan dengan Rapat Paripurna XIV Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2008 disampaikan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008.                                  

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini merupakan mata rantai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; dan Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.          

Sesuai dengan kebutuhan daerah hingga saat ini, ada 6 (enam) Raperda yang disampaikan eksekutif (Pemkab Belitung) kepada pihak legislatif (DPRD Kab.Belitung)  meliputi :

  1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2007;
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008;
  3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan;
  4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada Modal Dasar PT. Belitong Mandiri;
  5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung;
  6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2007 diajukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sementara itu, pada ayat (2) Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud disebutkan, “Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.”

Demikian disampaikan Ir.Mulgani selaku Plt.Bupati Belitung Kepada DPRD Kabupaten Belitung menyertai penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2007 di DPRD Kabupaten Belitung Selasa, 12 Agustus yang lalu (Syafei).

Sumber: