Jum'at, 25 November 2011 21:59

WABUP KUKUHKAN PANITIA PELAKSANA RANHAM KABUPATEN BELITUNG

Tanjungpandan, Panitia pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Belitung periode tahun 2011-2014 resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Belitung, H Sahani Saleh, S.Sos pada Kamis, 24 November 2011, bertempat di Ruang Sidang Kantor Setda Kabupaten Belitung.

Dalam laporannya Asisten I Bidang Pemerintahan B Maiya Hasibuan SH mengatakan pembentukan panitia pelaksana Ranham berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada hakekatnya merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sementara Kakanwil Kemenkumham Propinsi Kepulauan Babel Nardiyono Wibowo, SH, M.Hum menyambut baik pembentukan panitia pelaksana Ranham. “Kami bangga dan berbahagia atas terbentuknya panitia pelaksana Ranham Kabupaten Belitung. Peningkatan pelaksanaan intensitas Ranham perlu kita laksanakan, mengingat masih adanya kendala yang kita hadapi, salah satunya terkait kurangnya koordinasi antara pihak terkait/terlibat dalam Ranham”, jelasnya.

Wabup dalam sambutannya mengatakan, tentunya menjadi harapan kita semua kiranya dengan pengukuhan Panitia RANHAM Kabupaten Belitung Tahun 2011-2014 ini akan terjadi peningkatan supremasi hukum bagi seluruh masyarakat, yang diawali dengan terbangunnya kesadaran hukum melalui sosialisasi yang benar dan berkesinambungan kepada masyarakat tentang segala aspek hukum yang menyangkut produk perundangan-undangan maupun perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat. “Dengan dibentuknya panitia pelaksana Ranham Kabupaten Belitung, semoga permasalahan HAM yang terjadi dapat diatasi dengan baik”, kata Wabup.

Pembentukan Ranham berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/185/KEP/II/2011 yang mana Ranham dilaksanakan untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya dan keamanan serta ketertiban bangsa indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Panitia pelaksana Ranham Kabupaten Belitung mempunyai tugas melaksanakan program utama, diantaranya pembentukan dan penguatan institusi pelaksana Ranham, harmonisasi Raperda, pendidikan HAM, Penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Disela-sela acara berlangsung pula penandatanganan berita acara pengukuhan Panitia Pelaksana Ranham Kabupaten Belitung oleh Kakanwil Kemenhumkan Propinsi Babel dan Wakil Bupati Belitung.

Sumber: Humas Setda Kab. Belitung