Jum'at, 16 Maret 2012 10:46

BELITUNG PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK

Tak satu pun diantara kita hari ini yang terbebas dari “aksi kekerasan” dan setiap orang berpotensi sebagai pelaku kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak baik pada ranah domestik maupun publik. Setiap hari terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak-anak. Ironinya tidak satu orang pun yang bisa menghentikan perbuatan tersebut, bahkan seringkali kekerasan dihentikan oleh kematian. Perhatikan sekeliling, sadar atau tidak sadar kekerasan perempuan dan anak seakan menjadi menu utama di setiap sudut pemberitaan. Bahkan mungkin, kita adalah bagian dari aksi-reaksi kekerasan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan tindakan tersebut, tapi rata-rata dipicu oleh kesulitan ekonomi dan faktor psikis. Kedua faktor ini saling terkait, bisa jadi gangguan psikologi ini disebabkan oleh faktor ekonomi atau sebaliknya. Atas nama hak azasi manusia, apapun penyebab, bentuk, dan sifatnya tindak kekerasan pada perempuan dan anak harus dieliminir serta ditangani secara tuntas agar tidak berlarut dan membentuk culture violence (budaya kekerasan) di tengah masyarakat.

Setiap harinya, tidak terhitung berapa banyak perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, serta beragam tindak kejahatan lainnya. Pemberitaan di media cetak dan  layar kaca seakan tak pernah puas menyuguhkan fragmen-fragmen seperti ini. Kekerasan terjadi di kota besar lalu menjalar hingga pelosok perkampungan. Pelakunya, bukan hanya kaum awam namun sosok terpelajar sekalipun acap melakukannya dengan dilandasi berbagai motif.

Berangkat dari maraknya tindak kekerasan   yang terjadi pada perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Belitung  melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana sejak 21 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/154/KEP/KPP &KB/2008  telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Tingkat Kabupaten Belitung yang ditujukan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan perempuan dan anak serta akselerasi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan informasi rujukan medis dan psikologis konseling serta advokasi hukum bagi perempuan dan anak-anak.

Suharyanto, S.Ap selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung menjelaskan bahwa eksistensi P2TP2A di Kabupaten Belitung akan terus dimantapkan melalui beragam sosialisasi di masyarakat sehingga terbuka wawasan pengetahuan terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak. “Keberadaan P2TP2A adalah salah satu bukti bahwa Belitung tanggap akan berbagai permasalahan yang menimpa perempuan dan anak, yaitu pada sisi mana hukum mesti ditegakkan dan hak-hak perempuan dilindungi secara utuh. Pemerintah juga berperan besar dalam hal memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang seobyektif mungkin pada anak, sebagaimana yang diistilahkan sebagai “restorasi justice”. Bisa jadi anak melakukan kesalahan dan tindak melawan hukum namun anak tidak boleh dihukum seberat-beratnya karena pertimbangan mendasar bahwa anak memiliki masa depan, penerus harapan bangsa yang mesti dibina, direhabilitasi untuk pemulihan bukan untuk menjalani hukuman seumur hidupnya meski telah melakukan tindak kejahatan pembunuhan sekalipun, “ tegas Suharyanto.

Diterangkan lebih lanjut oleh Suharyanto bahwa P2TP2A Belitung, ketua dewan pembinanya  adalah Bupati Belitung, Ir.H.Darmansyah Husein yang selalu memberikan perhatian khusus terhadap setiap aktivitas atau program pemerintah menyangkut tumbuh kembang anak. “Anak adalah jendela masa depan bangsa dan perempuan adalah sosok vital dalam proses tumbuh kembang anak. Karena itu, keduanya harus senantiasa dilindungi dari segala bentuk ancaman dan penindasan”, ujar Darmansyah pada salah satu kesempatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Drs. Abdul Fatah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung sangat mendukung upaya-upaya nyata di masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, salah satunya dengan membentuk P2TP2A yang dimotori oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung. Tentunya, setiap kegiatan yang dilakukan P2TP2A senantiasa mengacu pada ketentuan yang berlaku, bukan hanya semata-mata pada satu aspek saja.
Kasus-kasus yang ditangani oleh P2TP2A selama ini sebagian besar bergerak pada tataran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan. Menurut Suharyanto, “Disinyalir tingginya angka perceraian di Kabupaten Belitung equivalen dengan tingginya kekerasan terhadap perempuan”.

Fakta ini memperkuat asumsi awal bahwa ekonomi yang buruk memiliki korelasi  kuat terhadap timbulnya tindak kekerasan tersebut. Pada triwulan pertama  terjadi 12 kasus KDRT, triwulan kedua 15 kasus, triwulan ketiga 15 kasus dan triwulan keempat sebanyak 2 kasus. Total kasus KDRT Tahun 2011 adalah 44 kasus. Adapun ragam bentuk kekerasan yang dihadapi sepanjang Tahun 2011 antara lain: fisik  sebanyak 23 kasus; psikis 41 kasus, seksual 13 kasus, penelantaran 9 kasus serta eksploitasi dan lainnya sebanyak 3 kasus.

Beranjak dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi, tentunya kinerja pemerintah terus dipertanyakan guna menekan dan mengeliminir lonjakan yang terjadi. Oleh sebab itu, Suharyanto, berharap agar masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, sebagai korban agar tidak sungkan untuk datang secara langsung dan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan ke P2TP2A Kabupaten Belitung yang bersekretariat di Jalan A. Yani, Nomor 3 Tanjungpandan  (Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana). “P2TP2A Belitung beranggotakan dari beragam profesi, unsur pemerintah maupun non pemerintah serta masyarakat, pemerhati masalah perempuan dan anak seperti LSM Peduli Perempuan dan Anak (PPDA) Belitung. Jadi, masalah perlindungan korban benar-benar menjadi perhatian kami, “tegas Suharyanto diakhir penjelasannya. (Humas Pemkab Belitung)
Sumber: Humas Setda Kabupaten Belitung