Senin, 23 April 2012 09:18

SOSIALISASI PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Tanjungpandan___Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung akan menggelar kegiatan Sosialisasi Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Selasa, 24 April 2012 di Ruang Pertemuan Restoran Graha Resto Tanjungpandan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Belitung Tahun 2012 yang menghadirkan nara sumber dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Penyelenggaraan acara ini mengacu pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi, non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Kegiatan ini bertujuan agar terciptanya kesamaan persepsi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH). Upaya untuk menjalin kerjasama dalam penanganan ABH ini akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Kapolres Belitung, Kejaksaan Negeri Tanjungpandan, Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpandan, Unit PPA Resort Belitung, RSUD Kabupaten Belitung, Kementrian Agama Kabupaten Belitung, Dinas/Instansi terkait, dan insan pers.
Pada hakikatnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Seperti dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam salah satu pasalnya mengatur tentang anak yang memerlukan perlindungan khusus, antara lain anak yang dikategorikan dalam anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak yang disangka, didakwa dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran hukum. Hal ini tentunya patut menjadi perhatian kita bersama bahwa proses hukum terhadap para anak pelaku tindak pidana semakin memprihatinkan, bukan saja dilihat dari kuantitas kasusnya saja tetapi kualitas pelanggaran hukum maupun perlakuan terhadap mereka yang memerlukan penanganan secara proporsional dan manusiawi.

Oleh karena itu, dirasa perlu adanya upaya sosialisasi dan fasilitasi tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian kita bersama terhadap permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, juga menguatkan kinerja serta sinergitas jejaring penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, baik di dalam lingkungan aparat penegak hukum maupun lembaga/institusi yang mempunyai visi perlindungan anak dalam aspek pencegahan.
                 
Data Anak Tahun 2012 yang Ditangani P2TP2A



Data Anak Tahun 2011 yang Ditangani P2TP2A


Sumber: Humas Setda Kabupaten Belitung