Rabu, 27 Februari 2013 12:36

KESBANGPOL DAN LINMAS GELAR BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN PARPOL

Tanjungpandan - Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Partai Politik untuk pengurus partai politik yang mendapat kursi di DPRD  Kabupaten Belitung yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Belitung H. Sahani Saleh, S.Sos dengan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Andi Saparudin Lanna, SH, Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung Sarfani Syamsuddin AK, MM, para peserta dan segenap undangan lainnya, pada Selasa, (26/2) di Hotel Grand Pelangi.

Dalam laporannya Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Drs. Sunardi, M.AP mengatakan, seperti kita ketahui bahwa salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan hidup bagi suatu parpol, yakni dengan diberikannya bantuan keuangan bagi parpol setiap tahunnya khusunya bagi partai politik yang memiliki perwakilan di lembaga legislatif DPR/DPRD.

Upaya tersebut sejalan pula dalam upaya menciptakan Good Political Partay Govermance, yaitu transparansi dan kauntabilitas yang artinya suatu sistem tata kelola sumber daya organisasi parpol yang efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan prinsip-prinsip terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dengan kewajiban parpol untuk menyusun laporan keuangan yang auditable setiap tahunnya.

Lebih lanjut dijelaskan pula, adapun maksud dilaksanakannya kegiatan yang diikuti peserta sebanyak 39 peserta, yaitu untuk menyediakan informasi dan penjelasan terkait tata cara pertanggungjawaban bagi pengguna bantuan keuangan partai politik, agar dapat  mengelola dana secara efisien, tepat sasaran, dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.

”Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan suatu sistem tata kelola sumber daya organisasi Parpol efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan prinsip-prinsip terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan”, kata Sunardi.

Sementara Wabup dalam sambutannya berharap agar kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas SDM parpol, sehingga apa yang menjadi kebutuhan parpol bisa singkron dengan program Pemerintah dalam upaya mewujudkan kehidupan demokrasi yang aman, tertib dan kondusif. Mudah-mudahan bimbingan teknis yang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan maksud dan tujuan yang kita harapkan. Ke depan, kita pun berharap, mudah-mudahan ada realisasi kongkrit dari hal-hal penting yang bisa kita bahas dan diskusikan bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatan ini.

“Saya minta terkait pengelolaan keuangan bantuan dari Pemerintah agar para pengurus dapat memahami pengelolaan keuangan dengan baik dan benar agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan, jangan sampai ada yang tersangkut”, harap Wabup.

Kegiatan ini dilaksankan selama dua hari ini, yakni Tanggal 26 s.d 27 Februari 2013 dengan nara sumber dari Satuan Kerja PErangkat Daerah di lingkungan Pemkab Belitung yang berhubungan dengan administrasi keuangan, yakni dari Inspektorat dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini, pemerintah telah menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik mengenai bantuan keuangan kepada partai politik dan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik, yang mana dalam pasal 12A dijelaskan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan adanya peraturan mengenai bantuan keuangan kepada partai politik dan Permendagri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penyelenggaraan dalam APBD, Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, diharapkan agar penataan dan peningkatan kemampuan dan peran serta Partai Politik dapat melaksanakan dengan lebih terarah dan maksimal.

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung