Selasa, 5 Maret 2013 09:41

PEMBUKAAN DIKLAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) ANGKATAN I, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2013

Tanjungpandan - Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belitung melaksanakan kegiatan Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Angkatan I di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang diselenggarakan di Ruang Sidang Pemerintah Kabupaten Belitung, Senin (4/3).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Belitung, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belitung, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Belitung, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta staf, Kepala Dinas/Instansi, Camat, Lurah dan para peserta kegiatan.

Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belitung, Susilawati, SE selaku Ketua panitia kegiatan dalam laporannya menyampaikan bahwa yang menjadi latar belakang dilaksanakannya Diklat Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, adalah komitmen dari Pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik, sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2013, dilaksanakan dalam II angkatan, angkatan I diadakan dari Tanggal 4-8 Maret 2013 sedangkan untuk angkatan II akan diadakan pada Tanggal 18-22 Maret 2013, dan masing-masing angkatan diikuti oleh 50 orang peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belitung, Ir. H. Darmasnyah Husein memberikan sambutan, salah satu yang terpenting dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah pengendalian terhadap personil. Pengendalian tersebut harus dilakukan oleh pimpinan terhadap setiap anak buahnya, dimulai dari pengendalian waktu kerja, jangan sampai tidak sesuai. Selain itu, Bupati mengingatkan agar setiap pegawai bisa bekerja secara terstruktur, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang dibebankan dan setiap tugas yang telah selesai dilaksanakan agar bisa dilaporkan dan mendapatkan reward.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan wajib dilaksanakan oleh Menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Jika dilaksanakan dengan baik dan benar, maka SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan, sehingga tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Hal tersebut dapat dibuktikan, misalnya melalui laporan keuangan pemerintah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Dini)
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung