Rabu, 13 Maret 2013 23:00

KEGIATAN SOSIALISASI PERCEPATAN PENYALURAN TAHAPAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2013

Tanjungpandan - Hj. B. Maiya Hasibuan, SH Asisten I Setda Bidang Pemerintahan, Senin (11/3),  membuka sekaligus memimpin Kegiatan Sosialisasi Percepatan Penyaluran Tahapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun  Anggaran 2013, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, bertempat di Ruang Rapat Bupati Belitung.

Kegiatan tersebut, dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Belitung dan para peserta yang merupakan SKPD penerima DAK Tahun 2013, yakni Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan KB, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belitung, Ir.H.Darmansyah Husein menyampaikan beberapa hal seperti arahan dari Menteri Perekonomian Republik Indonesia pada rapat koordinasi Bupati seluruh Indonesia mengenai daya serap daerah dalam pemanfaatan DAK. Selain itu, Bupati mengatakan bahwa pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran yang ada, terhadap infrastruktur seperti jalan saat ini, ternyata menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Belitung.

Narasumber dalam kegiatan berjumlah 3 (tiga) orang, yakni Bernadus Risdiwinarsa, Kasubid Transfer I, Laba Pandapotan Hutauruk, Kasi Transfer I dan Bambang Imam Pramuji dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan sosialisasi, antara lain mengenai jenis dana transfer berdasarkan UU 33 dan PP 55 terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Penyesuaian yang terbagi menjadi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TP Guru PNSD), Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (DTP Guru PNSD), Dana Intensif Daerah, serta Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Perkembangan anggaran transfer ke daerah pada Tahun 2013, trendnya mengalami kenaikan sekitar 30-40% dari APBN, untuk alokasi dan realisasi penyaluran dana transfer ke daerah dari Tahun 2009-2013 hampir 100%.

Lebih lanjut, Bernadus mengatakan prinsip penyaluran dari dana transfer ke daerah antara lain penyaluran transfer ke daerah secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, mendorong percepatan penyelesaian penetapan Perda APBD, mendorong percepatan penyerapan dana ke kas daerah kepada masyarakat untuk mendanai kegiatan daerah dan untuk mendukung upaya pelaporan keuangan yang berkualitas. Ada 2 (dua) mekanisme dalam penyaluran dana transfer ke daerah yakni melalui pusat dan langsung ke daerah, penyaluran tersebut dilakukan melalui peemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Ditambahkan oleh Laba Pandapotan, bahwa untuk mempercepat penyaluran dana tersebut telah dilakukan langkah-langkah percepatan, antara lain legal formal dengan mengingatkan daerah melalui surat nomor S-22/PK/2013 tentang upaya percepatan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2013, non formal yakni melalui telepon, SMS, Email dan penjelasan langsung, melalui bimtek dan sosialisasi yang dilaksanakan secara periodik, dan helpdesk dengan bantuan konsultasi pendahuluan mengenai penyusunan laporan dan permasalahan DAK.

Selain itu, setelah diselenggarakan banyak bimtek dan sosialisasi pada Tahun 2012 yang lalu oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di daerah-daerah, terdapat bermacam permasalahan dan hambatan yang disampaikan oleh peserta seperti keterbatasan dana APBD untuk alokasi dana pendamping DAK, Perda APBD dan DPA yang terlambat ditetapkan, terlambatnya pelaksanaan tender kegiatan, dokumen yang dipersyaratkan tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dokumen yang dipersyaratkan tidak diterima oleh DJPK karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK, pejabat Pemda yang biasa menangani dipindahkan ketempat lain dan tidak/ belum ada regenerasi kepada pejabat baru/ pejabat lainnya, kurangnya koordinasi anrata SKPD pengguna DAK dengan SKPD pengelola keuangan daerah, juknis terlambat diterima, kegiatan yang diatur dalam juknis DAK terlalu rigid (kriteria dan porsi), dan juknis DAK yang tidak sinkron dengan peraturan lainnya.

Diakhir paparan materi, Bernadus Risdiwinarsa, Kasubid Transfer I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia berharap agar dana transfer ke daerah bisa cepat dan lancar, maka sinergi antara SKPD dan bagian keuangan di daerah harus terus terjalin dengan baik.

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan tanya jawab antara narasumber dan para peserta Kegiatan Sosialisasi Percepatan Penyaluran Tahapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013. (Dini)
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung