Senin, 17 Juni 2013 05:23

PEMKAB BELITUNG GELAR PENYULUHAN HUKUM TERPADU

Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Bagian Hukum Setda menggelar kegiatan penyuluhan hukum terpadu yang berlangsung pada Senin, tanggal 10 sampai dengan 17 Juni. Pelaksanaan penyuluhan ini diawali di Kecamatan Sijuk, berlanjut ke Kecamatan Badau, Membalong, Selat Nasik, dan Tanjungpandan.

Ketua panitia, Imam Fadlli, SH dalam laporannya mengatakan, dasar penyelenggaraan penyuluhan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, serta DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2013, Nomor 1.20.0300.26.01.5.2, tanggal 27 Desember 2012.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yakni, dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan guna meningkatkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 60 orang, terdiri dari; aparatur pemerintah di kecamatan dan desa, tokoh masyarakat dan tokoh adat, unsur organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, pengusaha dan pelaku usaha di tiap kecamatan, serta pelajar dan masyarakat umum.

Nara sumber dalam penyuluhan ini, meliputi; Hakim Pratama Madya Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Andri Natanael Partogi, SH dengan materi kekuasaan kehakiman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan, Drs. Nasrulloh, SH tentang wakaf, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjungpandan, Roby Arfan, SH, Kasat Lantas Polres Belitung, Jecson R Hutapea, SIK tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Belitung