Kamis, 7 November 2013 20:28

PT. ASKES (PERSERO) MENGADAKAN SOSIALISASI MENGENAI HAK, KEWAJIBAN, DAN PROSES PELAYANAN BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN

Tanjungpandan- PT. Askes (Persero) bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belitung melaksanakan acara sosialisasi mengenai hak, kewajiban, dan proses pelayanan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, bertempat di Ruang Sidang Pemkab. Belitung, Kamis. (7/11)

Acara sosialisasi tersebut, dilaksanakan terkait rencana transformasi PT. ASKES (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014. Adapun materi sosialisasi yang disampaikan secara langsung oleh Plh. Kepala Operasional PT. ASKES Kabupaten Belitung, Suhenni Inayah mencakup sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang merupakan hak kostitusional setiap orang dan wujud dari tanggung jawab Negara dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur seperti tercantum dalam konvensi ILO 102 Tahun 1952, Pasal 28 H ayat 3 UUD 45 dan Pasal 34 ayat 2 UUD 45.

Kemudian, Suhenni menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 merupakan Badan hukum publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk mengelola jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, peserta jaminan kesehatan nantinya akan dibagi menjadi dua, yakni Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) terdiri atas pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan bukan pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri atas fakir miskin dan orang tidak mampu.

Tahapan kepesertaan jaminan kesehatan pun dibagi kedalam 2 tahap, tahap pertama diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014 bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesmas, TNI/ POLRI dan pensiunan, PNS dan pensiun, serta JPK JAMSOSTEK, dan tahap selanjutnya akan diberlakukan bagi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan, paling lambat tanggal 1 Januari 2019.
 
Sumber: PT. Askes (Persero)