Rabu, 27 November 2013 12:00

PEMBUKAAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN

Tanjungpandan – Plt. Bupati Belitung H. Sahani Saleh, S. Sos membuka Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian, Senin (25/11) 2013, bertempat di Gedung Serba Guna Pemkab Belitung. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh sejumlah pejabat eselon II, eselon III dan auditor serta pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah (P2UPD) Inspektorat. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikalangan Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga untuk mengetahui jumlah kekayaan masing-masing pegawai.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung, Dra. Ita Wahyuni dalam kesempatan ini mengatakan semua harta harus dilaporkan. Harta tersebut meliputi harta yang dimiliki, harta istri, bahkan harta anak yang masih dalam tanggungan orang tua. Termasuk berapa banyak utang yang ditanggung oleh seorang pegawai tersebut. “Hal ini kita lakukan dalam upaya pencegahan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Belitung ini” ujarnya.

Plt. Bupati Belitung H. Sahani Saleh, S. Sos dalam sambutannya mengatakan sebagai bagian dari pemerintahan, semangat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung melaksanakan kegiatan pada hari ini. “Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi  kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belitung atas dilaksanakannya kegiatan pada hari ini, semoga kegiatan ini bisa berjalan tertib dan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan” ujarnya.

 Dalam kesempatan yang sama Plt. Bupati Belitung H. Sahani Saleh, S. Sos juga mengatakan, korupsi menjadi fenomena yang semakin mencemaskan karena semakin luas dan terjadi pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kondisi tersebut, menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk menekan dan menghapus tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkup birokrasi, maka pemerintah pusat dituntut untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik, jujur dan bersih. “Besar harapan saya, agar semua peserta bisa menerima setiap materi yang disampaikan oleh narasumber dan segera diimplementasikan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas KKN, di Indonesia dan khusunya di Kabupaten Belitung tercinta” ujar Sahani.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Drs. Rafeli, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Mirang Uganda beserta tamu undangan lainnya.

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Belitung