Selasa, 18 Februari 2014 15:00

Pelatihan SPSE bagi Kelompok Kerja ULP Kabupaten Belitung

TANJUNGPANDAN, – Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Belitung menyelenggarakan Pelatihan SIstem Pengadaan Secara Elektronik pada tanggal 17 – 18 Februari 2014 bagi Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kabupaten Belitung, bertempat di Ruang Training LPSE Kabupaten Belitung.

 

Pelatihan SPSE dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang SPSE bagi Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Pelatihan SPSE diikuti oleh 20 orang peserta dari Kelompok Kerja yang terbagi sebanyak 2 sesi pelatihanan. Bertindak selaku Narasumber/Trainer Rian Haryono, ST dan Suwardi, ST dari LPSE Kabupaten Belitung.

 

ULP Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan Kedudukan, Tujuan dan Tugas sebagai berikut:

 

Kedudukan:

1. ULP merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan sebagi pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah

2. ULP dipimpin oleh seorang Kepala ULP yang diangkat dari pejabat struktural eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah

 

Tujuan :

1. Menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpandu sesuai dengan tata nilai pengadaan;

2. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;

3. Menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat; dan

4. Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara profesional

 

Tugas:

1. Merangkai ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Bersama PPK

2. Menyusun rencana Pemilihan penyediaan barang/jasa

3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyrakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;

4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;

6. Menjawab sanggahan;

7. Menyampaikan hasil pemelihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jas kepada PPK;

8. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

9. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Bupati;

11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

12. Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa dilingkup ULP;

13. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;

14. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan

15. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia. (AMP)

 

 

Sumber: dishubkominfo.belitungkab.go.id / LPSE Kabupaten Belitung