Jum'at, 29 Agustus 2014 16:00

Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi PPID dan Pejabat Badan Publik Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur

TANJUNGPANDAN, Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi PPID dan Pejabat Badan Publik Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, Jumat 29/8 di Hotel Aston Belitung.

 

Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi PPID dan Pejabat Badan Publik Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur dibuka oleh Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S.Sos didampingi Direktur Komunikasi Publik Dirjen Informasi dan Komunikasi Kemenkominfo, Drs Tulus Subarjono. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris SKPD dan pengelola PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

 

Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi PPID dan Pejabat Badan Publik Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur merupakan tindak lanjut dari Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pembentukan PPID yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung beberapa waktu lalu.

 

Kegiatan Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi PPID dan Pejabat Badan Publik Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur ini adalah agar terlaksananya keterbukaan informasi publik sesuai denganUndang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada lembaga dan publik. Dalam UU ini juga mengamanatkan peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut jangka waktu pengecualian terhadap informasi-informasi dikecualikan dan tata cara pembayaran ganti rugi Badan Publik.

 

Undang-Undang No. 14 tahun 2008
Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

1.     menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2.     mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

3.     meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

4.     mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

5.     mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;

6.     mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

7.     meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

 

 

Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah:

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikaan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;

  • Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

  • informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

 

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID. Sedangkan Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. PPID wajib dimiliki oleh setiap badan publik PPID sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(AMP)

 

 

Sumber: dishubkominfo.belitungkab.go.id