Kamis, 6 November 2014 08:30

Pembukaan Kegiatan Pembinaan Dan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD

 

Tanjungpandan – Asisten III Setda Kabupaten Belitung, Darma Bhakti,S.Sos membuka kegiatan pembinaan dan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/pemangku SPM Kabupaten Belitung, Rabu (05/11) bertempat diruang sidang Setda Kabupaten Belitung.

 

Anas Nasito, SH, selaku ketua pelaksana dalam sambutannya mengatakan “ SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar  sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

 

Lebih lanjut Anas menyampaikan, “ Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan pembinaan ini yaitu sebagai pembekalan dalam melaksanakan pelayanan di masing-masing SKPD/unit pelayanan publik di Kabupaten Belitung, dengan tujuan agar dapat dirasakan langsung manfaat kualitas dan kinerja penyelenggara pelayanan publik sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Peserta pada kegiatan ini berjumlah 30 orang utusan SKPD dan kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 5 hingga 6 November 2014. Narasumber berasal dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah/Kementerian Dalam Negeri RI, yakni Maria Ivonne Tarigan,SP,MM (Kasi pada Subdit UPD I/4 Ditjen Otda Kemendagri RI) dan Kika Raniar Afdah,S.Sos (Staf pada Subdit UPD I/4 Ditjen Otda Kemendagri RI).

 

 Sementara itu dalam sambutan Bupati Belitung yang dibacakan Asisten III Setda Kabupaten Belitung, Darma Bhakti,S.Sos mengatakan “ Dalam kesempatan ini, saya menghimbau agar pelaksanaan penerapan SPM untuk laporan tahunan bagi setiap SKPD pemangku SPM dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dapat segera dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, sehingga pelayanan yang telah dilaksanakan selama satu tahun dapat lebih terukur, baik dari kualitas, maupun kuantitas pelayanan.

 

Dengan kinerja yang terukur diharapkan mampu memotivasi setiap Aparatur pemerintah, untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada publik di Kabupaten Belitung. Demi kelancaran dari pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, saya mengingatkan kepada setiap SKPD maupun unit pelayanan publik di Kabupaten Belitung, yang belum memiliki standar dalam pelayanan untuk sesegara mungkin menyusun standar pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan “.

 

Sumber: Humas Setda Kab.Belitung


Berita Lainnya