Jum'at, 27 Februari 2015 16:00

DIKLAT KEMENPANRB NOMOR 53 TAHUN 2014

Tanjungpandan - ‘’Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator’’, jelas Tri Susilo,S.Sos.MM dalam paparannya terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 yang berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Belitung, pada  jumat (27/2).
 
 
Selanjutnya dalam paparannya dijelaskan pula bahwa tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu,  untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, pemberian penghargaan dan sanksi, juga sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
 
 
Pada kesempatan ini, Tri juga menambahkan bahwa Instansi yang wajib menyusun perjanjian kinerja adalah Pemimpin Tertinggi Kementrian/Lembaga, Pemimpin Unit kerja Eselon I, Pemimpin Satuan Kerja, Pimpinan tertinggi Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, serta Pimpinan SKPD.
 
 
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Ir. Arpani, Asisten III Bidang Administrasi Setda Darma Bhakti, S. Sos, Inspektur Kabupaten Belitung Ir. Agus Muhammad Taupan, para Kabag di lingkungan Setda Kabupaten Belitung serta pegawai dari beberapa SKPD di kabupaten Belitung.
 
 
 
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi