Kamis, 26 Maret 2015 16:00

KOMISI III DPRD BANGKA SELATAN KUNKER KE BELITUNG

Tanjungpandan - Anggota Komisi III DPRD Bangka Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kabupaten Belitung pada Kamis, (26/3). Kunjungan ini dalam rangka koordinasi penanganan dampak aktivitas penambangan dan mekanisme pada pembuatan Amdal yang benar. Kedatangan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Belitung disambut hangat oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda, Drs. H. Jasagung Hariyadi, M.Si yang dalam kesempatan ini mewakili Bupati Belitung.
 
Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda menyambut baik kedatangan rombongan dan berharap kiranya kunjungan pada hari ini dapat menjadi momen untuk lebih meningkatkan sinergi dan jalinan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Selatan. <span 12px;"="">Pemerintah Kabupaten Belitung terus melaksanakan upaya–upaya dalam rangka menyediakan alternatif mata pencaharian masyarakat selain sektor pertambangan, yakni dengan mengembangkan 3 (tiga) sektor unggulan lainnya, antara lain sektor Perikanan dan Kelautan, sektor Perhubungan serta sektor Pariwisata.
 
‘Selanjutnya saat ini, Bandara H.A.S Hanandjoeddin juga sedang dikembangkan untuk perpanjangan run way dari 2.250 meter menjadi 2.500 meter dan akan dibangun terminal penumpang yang baru. Hal ini sekaligus untuk mendukung percepatan kemajuan di sektor Pariwisata’, jelasnya.
 
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bangka Selatan, Samson Srimona dalam sambutannya mengatakan kedatangan rombongan guna diskusi dan sharing pengalaman/pengetahuan terkait bagaimana langkah-langkah penanggulangan mengatasi dampak pasca tambang dan mekanisme pembuatan amdal. ’’Pasca tambang bagaimana melakukan reklamasi atau penghijauan terhadap lahan-lahan bekas eks tambang’’, kata Ketua Komisi III DPRD Basel.
 
’Meski tak ada kewajiban yang dilakukan oleh Badan Usaha seperti PT. Timah di Belitung, atas dampak yang terjadi selama ini tidak memiliki tanggung jawab pasca penambangan. Namun masyarakat aman dan baik-baik saja. Oleh karenanya, kami ingin berkoordasi terkait hal tersebut. Selain itu, kami juga ingin menanyakan terkait persoalan pemberian izin amdal  terhadap perusahaan di Belitung seperti perkebunan sawit yang sedang berjalan. Karena  di Bangka Selatan terdapat beberapa izin amdal sudah dikeluarkan Bupati, namun tidak bisa berjalan dan beroperasional. Di Bangka Selatan ketika perkebunan sudah mau di kerjakan/dilaksanakan, justru banyak masyarakat yang melakukan aksi protes’, jelasnya.
 
Sementara Kepala Bidang Amdal Badan Lingkungan Hidup Daerah, Mardi Smolik dalam paparannya mengatakan, pada prinsipnya semua soal perizinan dan amdal di seluruh Indonesia hampir sama. Tinggal bagaimana mencermati bagaimana proses dan aspek sosialnya. Hal ini tergantung dengan kondisi khusus dari masing-masing daerah dan setiap daerah tentu memiliki kewenangan dan peranan tersendiri.
 
Turut hadir dalam acara Kepala BLHD Kabupaten Belitung, Ir. Ubaidillah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Basel, Lukman beserta rombongan, Kabag Humas Setda, Rusdin, S.Ikom, perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi, perwakilan Kabag Ekonomi, serta undangan lainnya.
 
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung