Selasa, 11 Agustus 2015 16:00

Humas Pemerintah Sebagai Ujung Tombak Revolusi Mental

Dalam sebuah pertemuan tematis badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) beberapa waktu lalu di Sumatera Selatan, sebuah permintaan sederhana, kecil dan terkesan remeh temeh dimita oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Namun, meski kecil dan sederhana, permintaan ini jelas memiliki makna dan peran yang sangat penting.

 

Menkominfo Rudiantara minta semua seluruh staf humas pemerintah dari Sabang dan Merauke memiliki akun media sosial. Sebuah permintaan yang mungkin bagi orang awam dinilai sangat sederhana dari seorang menteri. Namun, permintaan memiliki akun media sosial ini ternyata memiliki peran yang sangat besar. Menkominfo Rudiantara paham dan sadar bahwa pola komunikasi sekarang antara pemerintah dengan masyarakat sudah sangat jauh berkembang dan berubah, perkembangan teknologi informasi sangat pesat berkembang, masyarakat tak lagi hanya menggunakan media elektronik atau media cetak yang hanya satu arah namun sudah dua arah melalui media sosial.

 

Menteri Rudiantara juga meminta dengan memiliki akun di media sosial, humas pemerintah diharapkan bisa lebih aktif berkomunikasi dengan publik. Keterbukaan informasi yang melanda dalam satu dekade terakhir telah membuka keran kebebasan masyarakat untuk mengakses segala informasi yang ada. Akibatnya, pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga otomatis mengiringi. Kini masyarakat sudah tidak lagi takut untuk menyampaikan berbagai macam persoalan yang dialami. Mereka bisa langsung berinteraksi dengan pimpinan mulai dari level terendah hingga presiden. Disinilah peran strategis seorang humas pemerintah memegang peranan. Termasuk diantaranya dengan menyosialisasikan konsep revolusi mental yang menjadi program utama pemerintahan Jokowi.

 

Gerakan nasional revolusi mental ini harus benar-benar bisa meresap dan menginternalisasi di masyarakat. Salah satunya adalah dengan sosialisasi menyeluruh kepada publik melalui konsep Government Public Relation (GPR). Konsep ini sejatinya ingin membuat publik atau masyarakat bisa mengerti, memahami dan menyerap semua pesan dalam gerakan revolusi mental. Konsep GPR ini dilakukan dengan menyinergikan antara Kominfo dan Kementrian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Kepresidenan. Sinergi lintas institusi ini diberi tugas mengolah informasi terkait gerakan nasional revolusi mental dalam bentuk agenda seting. Tujuannya adalah agar informasi yang disajikan, diberikan, disampaikan kepada masyarakat bisa semakin dimengerti,dipahami,dan diresapi.

 

Kita sadari bersama bahwa gerakan nasional revolusi mental harus dilakukan menyeluruh di seluruh lini kehidupan. Namun, ujung tombak dari semua itu adalah humas pemerintah. Humas pemerintah dituntut untuk bisa menyampaikan apa inti dari konsep revolusi mental dengan cara yang bisa dimengerti, dipahami,dan diresapi. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh setiap staf humas pemerintah.

 

AAGN Ari Dwipayana, Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan Kementrian Sekretariat negara setidaknya melihat dua tantangan besar dalam kerja humas pemerintah untuk menyukseskan gerakan nasional revolusi mental. Pertama, transformasi media. Kita ketahui bersama bahwa zaman sekarang saluran media sangat beragam. Tak hanya media cetak maupun elektronik, tapi juga media online dan media sosial. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi ini jelas menjadi tantangan bagi humas pemerintah. Kedua, transparansi publik. Bentuknya yaitu tuntutan standarisasi yang tinggi dari masyarakat terkait layanan pemerintah. Semakin bagus pemerintah melayani masyarakat, semakin bagus pula citra pemerintah di mata masyarakat. Jika citranya bagus, program apapun akan mudah diterapkan pada masyarakat. Selanjutnya adalah tuntutan agar masyarakat dimudahkan untuk berdialog dengan pemerintah. Jika ini berhasil dilakukan, maka pemerintah dinilai mempunyai kedekatan dengan rakyatnya.

 

Jika semua itu bisa dilakukan, gerakan nasional revolusi mental tak hanya indah di atas kertas, tapi indah dalam praktek di lapangan. Dan, itu semua tergantung dari kerja seorang humas pemerintah sebagai ujung tombak pemerintah melancarkan serangan revolusi mental.

 
 
Sumber: Tim PKP/@GPRIndonesia atau @bakohumas