Rabu, 2 September 2015 09:00

Rakor Pelaksanaan Aksi PPK Pemda Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PANGKALPINANG, dishubkominfo.belitungkab.go.id – Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/37772/SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, Tim Koordinasi Provinsi AKSI PPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 melaksanakan Rakor Koordinasi Pelaksanaan AKSI PPK Tahun 2015 bertempat di Ruang Rapat Lt. III Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

 

Rapat Koordinasi diikuti oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala Biro Keuangan atau dengan sebutan lain, Kepala Bagian Hukum atau SKPD terkait, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau dengan sebutan lain, Dinas Komunikasi dan Informatika atau SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika, LPSE serta ULP Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

Rakor dibuka oleh Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dihadiri oleh perwakilan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang,

 

Inpres Nomor 7 Tahun 2015 ini berisikan delapan poin, yaitu:

 

Pertama:
Melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

 

Kedua:
Semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

Ketiga:
Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

Keempat:
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan aksi PPK Kementeran/Lembaga secara berkala
Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi PPK, didukung oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

 

Kelima:
Menteri Dalam Negeri didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi PPK Pemerintah Daerah.

 

Keenam:
Pemerintah Daerah yang memiliki inisiatif Aksi PPK di luar yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden ini, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

Ketujuh:
Semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan.

 

Kedelapan:
Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

 

Kabupaten Belitung dalam pelaporan AKSI PPK B08 Tahun 2015 per tanggal 1 September 2015 pukul 08.30 WIB merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah mencapai 100% pelaporan. (AMP)

 

Sumber: dishubkominfo.belitungkab.go.id