Selasa, 24 November 2015 15:00

Konsultasi Publik Rencana Pasca Tambang PT.Timah, Tbk bersama Pemangku Kepentingan Dilaksanakan.

Tanjungpandan - Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang, PT. Timah Tbk menyelenggarakan Kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pasca Tambang Kabupaten Belitung dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pada hari Selasa (24/11/14), bertempat di Ruang Sidang Pemerintah Kabupaten Belitung.

 

Kepala SDM PT. Timah, Tbk,  Eko Purwantoro, mewakili direksi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan  Kabupaten Belitung Timur. “Kami menyadari nanti paparan dari konsultan publik ada kekurangan, sehingga dengan senang hati kami menerima masukan demi kesempurnaan dokumen Rencana Pasca Tambang”, tambah Eko.

 

Sementara itu, Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S.Sos. menyampaikan bahwa kegiatan pasca tambang merupakan keharusan, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang. Sahani mengatakan Kabupaten Belitung tidak lepas dari aktivitas tambang yang banyak berdampak pada lingkungan hidup dan dampak kerusakannya tidak dapat dihindari. Namun, sejalan dengan hal tersebut kita harus dipikirkan bagaimana untuk dapat mengendalikannya agar berdampak pada perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung. “Saat ini, Pemerintah Daerah mencoba untuk memanfaatkan lahan eks. tambang dengan alih fungsi  sebagai kawasan untuk budidaya perikanan, kawasan peternakan dan perkebunan serta kawasan pariwisata. Dengan upaya tersebut sudah banyak investor yang berminat untuk investasi memanfaatkannya sebagai perumahan dan lainnya”, jelas Sahani. Sahani mengatakan bahwa harus adanya sinergis dalam rencana pasca tambang, sehingga rencana ini sejalan dengan kultur wilayah. "Jangan seperti dahulu hanya reklamasi dengan tanam saja, tanpa perawatan yang benar, akhirnya reklamasi tidak jelas", tegas Sahani. Oleh sebab itu, Sahani berharap agar kegiatan pasca tambang yang dilaksanakan bukan hanya alih fungsi saja, tapi benar-benar direncanakan dengan sebaik mungkin peruntukannya.

 

Dengan diselenggarakannya kegiatan konsultasi publik terkait Rencana Pasca Tambang (RPT), nantinya dokumen rencana pasca tambang yang dihasilkan memang berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak, baik pemegang IUP maupun para pemangku kepentingan, seperti dinas teknis yang membidangi pertambangan mineral, Instansi terkait lainnya dan masyarakat yang terkena dampak langsung dari akibat kegiatan usaha pertambangan.

 

Kegiatan konsultasi ini diikuti oleh pemangku kepentingan di wilayah IUP PT. Timah, Tbk, antara lain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Belitung, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung, Camat Tanjungpandan, Camat Badau, Camat Sijuk, Camat Membalong, serta Kepala Desa se Kabupaten Belitung.

 

Sumber: Humas Setda Kabupaten Belitung