Selasa, 9 Februari 2016 16:00

Kunjungan Kerja Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ke Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta

JAKARTA - Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi DPRD Kabupaten Belitung melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 5/2. Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi, DKI Jakarta Ii Karunia, Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Multimedia, Setyadi Pramono dan staf.
 
Ketua Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Syamsudin menjelaskan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta untuk mempelajari mengenai sosialisasi, zonasi, asuransi, pengaturan bts, pembongkaran dan retribusi dari menara telekomunikasi. Pansus Raperda DPRD Kabupaten Belitung didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Drs. Ayi Thamrin Arifin, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Helman, SH dan Kabag Hukum Setda Imam Fadlli, SH.
 
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Ii Karunia dan Seksi Prasarana dan Sarana Telekomunikasi, Jaka dalam paparannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur pengendalian menara telekomunikasi. Pengendalian menara telekomunikasi di DKI Jakarta diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
Untuk menata dan mengatur menara telekomunikasi di DKI Jakarta di atur melalui Perda Tata Ruang DKI.
 
Dalam Pergub DKI Jakarta No 14 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Menara telekomunikasi eksisting yang telah memiliki IMB tetapi belum memiliki rekomendasi zona menara maka penyedia menara harus mengajukan permohonan rekomendasi Kepada Dinas Kominfomas. Menara telekomunikasi eksisting yang belum memiliki IMB Menara dan telah sesuai dengan zona menara eksisting maka penyedia wajib mengurus IMB Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Menara yang belum memiliki IMB dan berada di luar zona menara diberikan masa transisi selama 1 (satu) tahun untuk beroperasi, untuk selanjutnya akan dilakukan penertiban dan pembongkaran.
 
Dalam hal menara telekomunikasi masih belum melakukan penyesuaian maka diarahkan untuk membangun BTS microcell. Pembangunan microcell di DKI dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menggunakan infrastruktur yang telah terbangun seperti pemanfaatan akses untuk CCTV dan Jaringan Internet.
 
Dinas Kominfomas tidak melakukan pemungutan retribusi terkait menara (terkait putusan MK tentang retribusi menara telekomunikasi). Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Retribusi yang saat ini dapat dilakukan oleh BPTSP terkait menara yaitu Retribusi IMB Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Alat Ukur Telekomunikasi) dan Retribusi Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap yang disediakan Pemerintah Provinsi DKl Jakarta/Pemerintah Daerah (Tiang Mikro Selluler Paling tinggi 15 meter).
 
Dalam kunjungan kerja Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telkomunikasi mendapat kesempatan untuk mengunjungi Ruangan Jakarta Smart City. (AMP)
 
Sumber: dishubkominfo.beliungkab.go.id


Berita Lainnya