Jum'at, 19 Februari 2016 17:00

Kunjungan Kerja Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ke Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo

Jakarta - Kunjungan kerja Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi DPRD Kabupaten Belitung ke Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. untuk mengetahui aspek teknis dan peraturan terkait menara telekomunikasi berlangsung Jumat, 19/2. Pansus Raperda DPRD Kabupaten Belitung didampingi oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Irwan Akhyar, SE, Sekretaris Bappeda Gustono, S.I.P, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Helman, SH dan Kabag Hukum Setda Imam Fadlli, SH, Perwakilan BLHD dan Satpol PP.

 

Pertemuan berlangsung di Gedung Sapta Pesona Lt 13 Ruang Rapat Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. Diterima oleh Fauzan Riyadhani Kasubbag Penelaah, dan Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Ditjen SDPPI, Anak Agung Gede Oke Kasubbag Kerjasama, Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Ditjen SDPPI,Chandra Irawan dan Feri dari Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I.

 

Ketua Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Syamsudin menjelaskan kunjungan kerja ke Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. untuk mengetahui domain kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam Raperda yang sedang dibahas oleh Pansus agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

 

Fauzan Riyadhani Kasubbag Penelaah, dan Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Ditjen SDPPI sebelum berdiskusi tentang Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terlebih dahulu menjelaskan dalam paparannya tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah di Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

 

Dalam menyusun Perda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi agar memperhatikan mana yang menjadi kewenangan pusat dan mana yang menjadi kewenangan daerah, sehingga pasal yang tidak sesuai dengan pembagian kewenangan agar diperbaiki.

 

Tim Teknis Penyusunan Raperda Menara menyoroti kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait menara telekomunikasi tetapi tidak pernah melakukan koordinasi dan sinergi di daerah. kedepan diharapkan agar ada sinergi antar pusat dan daerah karena semuanya bermuara untuk kepentingan bersama dan masyarakat.

 

Candra Irawan dari Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan agar Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk mengeluarkan dan memperbaiki pasal yang bertentangan dengan kewenangan pusat dan daerah. (AMP)

 

 

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Belitung