Jum'at, 26 Februari 2016 16:00

Kunjungan Kerja Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I

JAKARTA - Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi DPRD Kabupaten Belitung melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I., Kamis, 25/2. Rombongan Pansus DPRD diterima oleh Teguh Irawan, Parjoni, Yazmadi, Ardoni Eka Putra dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (Dit PDLUK).
 
Pansus Raperda DPRD Kabupaten Belitung didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Drs Ayi Thamrin Arifin, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Helman, S.H., Perwakilan Bagian Hukum dan Dinas Pekerjaan Umum.
 
Ketua Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Syamsudin menjelaskan hasil pembahasan raperda menyepakati bahwa dalam pendirian menara telekomunikasi harus memperhatikan dampak lingkungan sehingga diperlukan izin lingkungan. Konsultasi diperlukan agar dalam penyusunan perda tidak keluar dari peraturan terkait lingkungan.
 
Teguh Irawan dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan:
 
Izin Lingkungan merupakan Instrumen tata usaha negara untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 
Terkait Menara Telekomunikasi:
 
1. Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan pembangunan menara telekomunikasi merupakan jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen Amdal berdasarkan Permen LH Nomor 05 Tahun 2012.
 
2. Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya dapat mewajibkan Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Pembangunan menara telekomunikasi menyusun UKL-UPL, karena Izin Mendirikan Bangunan Menara merupakan instrument izin usaha. (Pasal 34 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
 
3. Apabila Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan menara telekomunikasi tersebut lokasinya berada dalam dan/atau bersinggungan dengan batas terluar dari kawasan lindung, maka jenis rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan menara telekomunikasi tersebut diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL (Pasal 3 Permen LH No. 05 Tahun 2012).
 
Izin mendirikan bangunan Menara yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan khusus untuk Pemerintah DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
 
Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Menteri Komunikasi dan dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, kewajiban penyusunan dokumen lingkungan tidak dipersyaratkan baik dalam persyaratan administrasi ataupun teknis dalam persyaratan memperoleh izin mendirikan menara.
 
Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan (Pasal 40 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009) Karena izin Mendirikan Bangunan Menara merupakan izin Usaha maka kepada pemilik menara wajib menyusun dokumen lingkungan (amdal/UKL-UPL). (AMP)
 
Sumber: dishubkominfo.belitungkab.go.id