Senin, 22 Desember 2008 03:27

Heriyanto Terpilih Sebagai Kades Air Batu Buding

Tanjungpandan (WP) Pemerintah Kabupaten Belitung, melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007, sudah berupaya meningkatkan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa melampaui angka 100%. Salah satu maksud peningkatan penghasilan tetap ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkatnya, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sekaligus dapat memacu perkembangan pembangunan desa. Hal ini diungkapkan Penjabat Bupati Belitung Haryono Moelyo,SE,MA ketika melantik Sdr Heriyanto SP sebagai Kades Air Batu Buding di Badau, 17 Desember 2008.

Heriyanto,SP yang lahir di Air Batu Buding, 20 Juni 1978 dilantik sebagai Kepala Desa Air Batu Buding pada tanggal 17 Desember 2008 mengantikan Pejabat Sementara Kades Arpandi berdasarkn Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/183/KEP/I/2008 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kades Air Batu, Kecamatan Badau Belitung Periode 2008-2014.

Setelah melalui proses Pemilihan Kepada Desa Air Buding yang berlangsung pada Hari Minggu 24 November 2008 yang lalu, Dari 683 mata pilih, jumlah surat suara yang disiapkan ke TPS sebanyak 689 suara termasuk cadangan, namun yang tidak digunakan berjumlah 45 surat suara. Heriyanto memperoleh 327 suara, Bastarudin memperoleh 55 suara, Isnanto memperoleh 230 suara.

Salah satu indikator perkembangan pembangunan desa adalah pencapaian Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari perkembangan yang kita amati hingga sejauh ini, Pendapatan Asli Desa desa-desa di daerah ini rata-rata dibawah 10%. Kita patut bersyukur bahwa Desa Air Batu Buding, melalui usaha ekonomi produktif (UEP), sudah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa mendekati angka 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Diakhir sambutannya Haryono berharap jangan cepat berpuas diri. Pendapatan Asli Desa harus ditingkatkan semaksimal mungkin, agar ketergantungan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten setahap demi setahap dapat dikurangi. Salah satu makna otonomi desa harus kita wujudkan melalui kemandirian keuangan desa. Hal ini penting menjadi perhatian kita bersama, karena sumber Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pos Dana Alokasi Umum (DAU) dari Dana Perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat. Ketika Dana Perimbangan mengalami penurunan terkait krisis perekonomian global, sulit bagi Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan Alokasi Dana Desa (Safie)
Sumber: