Senin, 27 Februari 2017 09:00

BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR KOMPAK

Tanjungpandan  (BB). Peraturan Bersama antara Bupati Belitung, H.Sahani Saleh S.Sos dan Bupati Beltim, Yuslih Ihza akhirnya ditandatangani. Penandatangan Perda tentang Badan Pengelola Geopark Pulau Belitong  disaksikan oleh Wakil Bupati Belitung, para pakar geopark dari Langkawi, Malaysia, SKPD terkait dan tamu undangan. Momentum yang tidak hanya menjadi syarat tetapi juga menyatukan dua kewenangan pada selembar kertas.

 

Saat Rapat pembahasan Raperbup di Manggar (16/2), Wakil Bupati Beltim, Burhanudin  secara tersirat mengingatkan bahwa pembahasan Raperbup tentang   Badan Pengelola Geopark Pulau Belitong adalah momentum menyatukan dua kabupaten, kepentingannya sama bagaimana meningkatkan pembangunan di sektor pariwisata.

 

Kerjasama antara pemerintah daerah merupakan isu strategis di era otonomi daerah. Karena pasca pemekaran kabupaten terjadi perbedaan kebijakan dalam mengelola sumberdaya daerah. Bahka Bupati  Beltim, Basuri Tjahya Purnama kala itu sempat melontarkan isu kesenjangan pembangunan pariwisata antara Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sebagaimana dikutip dari media online  Kompas“Di Belitung Barat sudah banyak hotelnya. Di sini, sampai saya mau selesai jadi Bupati, belum ada hotel,” kata Bupati Belitung Timur Basuri Tjahaja Purnama saat meluncurkan branding “Negeri Sejuta Pelangi” bagi Belitung Timur, di Gantung, Belitung, Sabtu (14/3/2015). Padahal, , di Belitung Timur ada 38 obyek wisata. Wisata di kabupaten ini ingin dikembangkan sebagai “sweet escape” bagi orang perkotaan.

 

Kini, dengan ditandatangi Peraturan Bersama Bupati Belitung dan Belitung Timur  tentang  Badan Pengelola Geopark Pulau Belitong, isu kesenjangan diharapkan lambat laun hilang menyusul disatukan tema pembangunan, yakni membangun destinasi Geopark Pulau Belitong. Meski demikian, Peraturan memang bukan segalanya, namun setidaknya dengan Peraturan Bersama ini sudah  ada acuan kerja bagi Badan Pengelola nantinya. Tim yang selama ini menggiring status Geopark Nasional bisa menggerakkan divisi organisasi (Divisi  Perencanaan, Divisi Pengembangan, Divisi  Konservasi, Divisi  Pemberdayaan  dan  Pendidikan Masyarakat, Divisi Pengembangan Produksi dan Divisi Promosi dan Event).

 

Ketika memberikan coaching clinic (pembekalan) pengelolaan geopark kepada komunitas di Beltim dan Belitung, Prof. Ibrahim Komoo berpesan agar tidak terburu-buru mengejar statu UNESCO Global Park. “ Berbenah dulu, membuni dulu “ ujar Ragil Prawira meneruskan ucapan Prof Ibrahim Komoo.

 

Peraturan Bersama Bupati ini telah menunjukkan itikad bersama menyatukan slogan Beltim “ Satu Hati Bangun Negeri “ dan slogan Belitung ” Maju Terus Mawas Diri”. Ini menunjukkan  keseriusan dua kabupaten membangun pariwisata dengan tema yang sama.

Konsep Kerjasama Antar Daerah sebetulnya sudah ada sejak 1 Januari 2000 dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 32 Tahun 2004. Karena belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang bersifat tekni,  Departemen Dalam Negeri yang mengatur tentang kerjasama antar daerah (Yeremias T. Keban)

 

Ada sejumlah peraturan terkait  kerjasama  antar daerah yakni 1). Permendagri No 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama antar Daerah,  2). Kepmendagri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan antar Daerah, 3) Surat Edaran Mendagri No 114/4538/PUOD tanggal 4 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksana Mengenai Kerjasama Antar Daerah. 4) Surat Edaran Mendagri No 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 tentang Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama antar Propinsi (Sister Province) dan antar kota (Sister City) Dalam dan Luar Negeri.

 

Penandatanganan Perbup Bersama ini dihadiri sejumlah pejabat dari dua kabupaten dan para pakar geopark  dari Langkawi, Malaysia dan diakhiri dengan jamuan makan malam di Resto MDR Tanjungpandan, Jumat malam tanggal 23 Februari 2017 (fiet/isnaini)

 

Sumber: Diskominfo