Rabu, 26 April 2017 10:00

Diskusi Tematik bersama Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Kabupaten Belitung

Tanjungpandan- Dalam rangka meningkatkan komitmen, pemahaman dan pengetahuan untuk mencegah perempuan dan anak dari tindak perdagangan orang serta pendewasaan usia perkawinan anak khususnya di Kabupaten Belitung,  Staf Ahli bidang Pembangunan Keluarga dan bidang Hubungan Antar  Lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melaksanakan Diskusi Tematik, pada hari Rabu (26/04/17) bertempat di Hotel Grand Hatika Tanjungpandan.

 

Asisten  bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung, Drs. H. Jasagung Hariyadi, M.Si  yang mewakili Bupati Belitung,  membuka secara resmi Diskusi tersebut, yang melibatkan Dinas/ Instansi dilingkup Pemerintah Kabupaten Belitung serta stakeholders terkait di Kabupaten Belitung.

 

Sebelum membuka acara, Jasagung dalam sambutannya mengatakan bahwa mewujudkan dan menjaga generasi muda bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek untuk membentuknya seperti dengan memperhatikan aspek agama, pendidikan dan kesehatan, terlebih saat ini tantangan yang dihadapi generasi muda sangatlah nyata, seperti tindak perdagangan orang serta perkawinanan anak usia dini.

 

“Melihat beratnya hal tersebut, dalam hal ini yang terpenting adalah meningkatkan pula partisipasi Keluarga yakni orang tua. Keluarga diyakini mampu memberikan solusi bagi anak-anak dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, sebab keluarga merupakan lingkungan pertama tempat terbentuknya kepribadian dan merupakan pranata sosial yang nantinya akan menentukan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara”, jelas Jasagung.

 

Ditambahkan oleh Jasagung, dalam rangka menjaga generasi muda di Kabupaten Belitung dari tindak perdagangan orang serta perkawinan usia dini, Pemerintah Kabupaten Belitung juga telah melakukan beberapa upaya secara berkesinambungan, salah satunya dengan membentuk Forum Anak Kabupaten Belitung, dengan pembentukan Forum anak diharapkan menjadi salah satu media, wadah atau pranata untuk memenuhi hak partisipasi anak dan telah diselenggarakan di Kabupaten Belitung setiap tahunnya.

 

Diakhir sambutannya, Jasagung berharap agar kegiatan pada hari ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan khususnya di Kabupaten Belitung, sehingga secara bersama upaya untuk cegah tindak pergadangan orang dan perkawinan usia anak dapat dilaksanakan.

 

Diskusi Berjalan Lancar

Setelah dibuka resmi oleh Asisten  bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung. Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Staf ahli Menteri bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia , Luly Altruiswaty mengenai Laporan Kajian tentang pendewasaan usia perkawinaan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

Luly mengatakan bahwa Permasalahan pernikahan anak diusia dini memang merupakan permasalahan kompleks dan melibatkan banyak aspek, salah satunya terkait dengan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Adapun faktor penyebabnya terjadinya beragam seperti  pemasalahan ekonomi yang mana perempuan lebih dianggap sebagai beban ekonomi orang tua, budaya dan tradisi serta keamanan yang mana kemiskinan menjadikan pernikahan usia anak sebagai strategi atau mekanisme perlindungan yang dilakukan orang tua untuk menjamin masa depan anaknya.

 

Dijelaskan oleh Beliau, di beberapa negara telah berhasil melakukan Program Pencegahan Pernikahan Usia Anak seperti Bangladesh dengan program "Girl Power Programme" dan di Nepal melalui Program Choose Your Future. Di Indonesia upaya mencegah terjadinya pernikahan usia anak dilakukan melalui Program GenRe (Generasi Berencana).

 

“Berdasarkan telaahan tersebut diperoleh rekomendasi kebijakan perlindungan anak dari pernikahan usia anak khususnya di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya dengan meningkatkan tingkat pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, memberdayakan ekonomi keluarga serta memberikan jaminan anak mempunyai dokumen legal atas identitas dirinya”, tambahnya.

 

Sementara itu, Staf ahli Menteri bidang Pembangunan Keluarga, Sri Danti Anwar juga menyampaikan beberapa materi terkait Laporan Kajian tentang Persepsi Orang tua terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaksanakan di Provinsi Banten.

 

Menurut Sri, Laporan tersebut perlu untuk dibagi kepada stakeholders terkait di Kabupaten Belitung, sebab Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk isu global. Dengan adanya hasil rekomendasi dalam Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam penanganan kasus-kasus terkait perdagangan orang diwilayah Kabupaten Belitung.

 

Ditambahkan oleh Sri, Pernikahan usia dini merupakan enter point untuk terjadinya kasus perdagangan orang, oleh sebab itu perlu sinergi dalam mencegah terjadinya hal tersebut dan mencari solusi konkrit guna mewujudkan generasi emas di 2025 salah satunya melalui Diskusi pada hari ini.  (FW)

 

 

Sumber: Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Belitung