Selasa, 31 Maret 2009 07:20

Peringatan Hari Jadi Legiun Veteran Republik Indonesia Ke-52

Bupati Belitung Ir. H. Darmansyah Husein, pada hari Senin pagi sekitar pukul 08.30, tanggal 30 Maret 2009,  menghadiri acara Sarasehan yang diselenggarakan oleh Markas Cabang LVRI Kabupaten Belitung, dalam rangka memperingati Hari Jadi Legiun Veteran Republik Indonesia yang ke-52, bertempat di Gedung Veteran, Jalan Merdeka Tanjungpandan.
Dalam sambutannya Bupati Belitung yang didampingi oleh unsur muspida dan atau yang mewakilinya menyampaikan ucapan Selamat Ulang Tahun yang ke-52 kepada Keluarga Besar Legiun Veteran Republik Indonesia, teriring ucapan "terima kasih" dan "penghargaan" atas pengabdian LVRI dari masa ke masa, baik di masa perjuangan maupun di masa kemerdekaan hingga sekarang ini.

Tema Hari Ulang Tahun LVRI yang ke-52 adalah "LVRI Bersama Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Damai dan Sejahtera".  Bupati Belitung memandang tema ini tepat dan sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara kita sekarang ini.

"Di satu sisi, reformasi menghendaki penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, di sisi lain, menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN tidak semudah membalik telapak tangan. Selain perubahan paradigma dan mentalitas seluruh unsur penyelenggaraan negara, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dan tidak terindikasi tebang pilih, "demikian tegas Darmansyah.

Selanjutnya, Darmansyah mengatakan bahwa sejak 4 (empat) tahun terakhir upaya menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Baik melalui penataan birokrasi dengan berbagai kebijakan dan implementasi, maupun melalui penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kualitas pelayanan publik terus meningkat, pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel dan transparan.

Namun demikian, menurutnya, upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN memerlukan dukungan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah tidak memberi peluang terjadinya KKN itu sendiri. Dan ini dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti ketika mengurus KTP, SIM, STNK, atau melamar pekerjaan. Budaya instan harus ditinggalkan, disiplin nasional harus ditegakkan. Kalau tidak, peyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN sulit diwujudkan.
Sumber: Humas Setda