Senin, 10 Agustus 2009 08:01

PENYAMPAIAN 4 RAPERDA KAB. BELITUNG TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tanjungpandan, Rapat Paripurna ke X masa persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2009 digelar di Ruang sidang DPRD pada Senin (10/8) dengan agenda penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Hadir dalam Rapat Paripuran ke X masa persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2009 Ketua DPRD Kabupaten Belitung Drs.Suhardi beserta para anggota Dewan, Jajaran Pemerintah Kabupaten Belitung dan para undangan lainnya.

Dalam sambutan pada Rapat Paripurna ke-X Bupati Belitung Ir.H.Darmansyah Husein yang pada kesempatan ini dibacakan oleh Wakil Bupati Belitung Sahani Saleh menyampaikan 4 rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi perangkat daerah diantaranya,
•    Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung,
•    Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung dan Staf ahli,
•    Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah, dan
•    Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan keempat Peraturan Daerah tersebut, Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  Belitung terdiri dari 13 Dinas Daerah, 11 Lembaga Teknis Daerah, 2 Sekretariat serta 5 Kecamatan dan 2 Kelurahan, Ungkapnya.

Sahani Saleh juga menambahkan bahwa penyempurnaan ini perlu dilakukan untuk menghormati hasil evaluasi yang dilakukan Departemen Dalam Negeri yang menghendaki perlunya penyempurnaan nomenklatur tentang adanya ketidaktepatan penempatan fungsi tertentu pada sebagian Dinas Daerah diantaranya, Seperti yang terjadi pada Bidang Program, Sarana dan Prasarana Sekolah pada struktur Dinas Pendidikan, serta Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kesehatan pada struktur Dinas Kesehatan. Kedua fungsi ini merupakan fungsi staf yang harus dikembalikan kepada sekretariat.

Penyempurnaan nomenklatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2205/SJ tanggal 18 Juni 2008.
Perubahan nomenklatur Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Pengembalian Tupoksi Penanaman Modal kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Unkapnya.

Selain hal-hal tersebut diatas Pemerintah daerah juga akan membentuk Dinas Baru yakni Dinas Pemuda dan Olahraga. Dengan demikian, Dinas Daerah yang semula terdiri dari 13 Dinas, bertambah menjadi 14 Dinas.

Lembaga Teknis Daerah juga mengalami perubahan, yakni perubahan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta akan dibentuk 2 badan baru yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana.
Pembentuan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan menghapus tupoksi Bagian Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan akan dilaksanakan oleh Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi. Namun penghapusan ini tidak akan mengubah struktur organisasi Sekda, sekda tetap terdiri dari tiga asisten. Perubahan yang terjadi hanyalah nomenklatur dan tupoksi salah satu bagian pada masing-masing asisten, seperti bagian Hukum dan Organisasi pada Asisten I berubah menjadi Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian pada Asisten III berubah menjadi Bagian Organisasi, dan Bagian Kesejahteraan Sosial pada asisten II diubah menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Penyempurnaan 4 Raperda ini dilakukan untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, professional dan proporsional yang mampu memberikan pelayanan prima sebagai abdi negara yang menjunjung tinggi fungsi dan perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Diakhir Rapat Ketua DPRD kabupaten Belitung mengharapkan agar Pihak eksekutif dapat bekerja sama dengan Dewan dalam pembahasan persetujuan 4 Raperda menjadi Perda dalam acara pembahasan 4 Raperda tersebut, Ungkapnya.***Fodicha

Sumber: Humas Setda Kab. Belitung