Kamis, 25 Februari 2010 08:48

2010, PEMEKARAN DAN PERUBAHAN STATUS HARUS TUNTAS

Tanjungpandan, Wakil Bupati Belitung Sahani Saleh, S.Sos menegaskan, tahun 2010 pemekaran desa/kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, harus tuntas. Tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda rencana ini, tahun 2011 desa-desa dan kelurahan baru di kecamatan ini sudah berjalan.

Memberikan arahan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2011, Selasa (23/2), Wabup mengatakan, sebagai ibukota kabupaten sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kabupaten Belitung, Kota Tanjungpandan berkembang dengan pesat. Konsekuensi dari perkembangan itu adalah meningkatnya tuntutan pelayanan masyarakat, baik dibidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan.

Untuk memenuhi tuntutan itulah desa-desa dan kelurahan di kecamatan ini harus dimekarkan, dan sebagian desa yang dimekarkan itu harus diubah statusnya menjadi kelurahan. Dengan demikian, peningkatan tuntutan pelayanan masyarakat di berbagai sektor dan bidang, dapat terpenuhi dengan optimal.

Oleh karena itu Wabup minta kepada Kepala Desa, Lurah, BPD, LPM, dan segenap masyarakat Kecamatan Tanjungpandan untuk mendukung rencana pemekaran desa/kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah ini. “Jangan karena Lurahnya nanti akan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa tidak mau mendukung. Pikiran seperti itu pikiran sebelum perang,” ujar Wabup disambut tawa undangan dan peserta Musrenbang.

8 Desa 9 Kelurahan
Camat Tanjungpandan, M Aidin Dahri, S.IP dalam laporannya mengatakan, Kecamatan Tanjungpandan memiliki luas wilayah kurang lebih 208,292 kilometer persegi. Berdasarkan data Kecamatan Tanjungpandan Dalam Angka 2008/2009, jumlah penduduk tercatat 83.915 jiwa, terdiri dari 42.180 laki-laki dan 41.735 perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) tercatat 23.071 KK.

Secara administratif, jelas Aidin, hingga saat ini Kecamatan Tanjungpandan terdiri dari 2 kelurahan dan 10 desa, yakni Kelurahan Kota, Kelurahan Parit, Desa Pangkallalang, Desa Paal Satu, Desa Perawas, Desa Air Saga, Desa Juru Seberang, Desa Tanjungpendam, Desa Air Merbau, Desa Lesung Batang, Desa Dukong, dan Desa Buluh Tumbang.

Menyadari pentingnya optimalisasi pelayanan di berbagai sektor dan bidang seiring dengan pesatnya perkembangan Kota Tanjungpandan sebagai ibukota kabupaten sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, masyarakat bersama BPD, Kepala Desa, Lurah, dan LPM beberapa desa/kelurahan di wilayah ini telah menyampaikan usulan pemekaran desa/kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Usulan disampaikan kepada Bupati Belitung melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung pada 15 Desember 2009, meliputi pemekaran Kelurahan Parit menjadi 2 kelurahan; perubahan status Desa Lesung Batang dan Desa Tanjungpendam menjadi kelurahan; serta pemekaran dan perubahan status Desa Pangkallalang, Desa Perawas, Desa Air Merbau, dan Desa Paal Satu masing-masing menjadi 1 desa dan 1 kelurahan. Dengan demikian, nantinya Kecamatan Tanjungpandan terdiri dari 8 desa dan 9 kelurahan.

“Mudah-mudahan rencana tersebut pada tahun 2010 ini akan dapat terrealisir, meskipun masih terdapat berbagai kendala pemberkasan dan kendala lainnnya yang akan menjadi agenda Tim Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya nanti,” ujar M Aidin Dahri.

Sarana dan Prasarana
Kepala Bappeda Kabupaten Belitung Ir Hermanto dalam sambutan pengantar Musrenbang mengatakan, setidaknya ada tiga persoalan penting yang perlu segera diantisipasi terkait rencana pemekaran desa/kelurahan dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kecamatan Tanjungpandan.

Persoalan pertama adalah kesiapan sarana dan prasarana pendukung, baik lahan perkantoran, sarana perkantoran itu sendiri, maupun sarana pendukung lainnya seperti peralatan perkantoran. Menurut Hermanto, ketersediaan lahan di Tanjungpandan sekarang ini sudah semakin terbatas. “Sebagai gambaran, untuk pengadaan lahan pemakaman umum pun kita butuh waktu tiga tahun,” jelasnya.

Persoalan kedua adalah anggaran itu sendiri. Baik untuk pembebasan lahan, pembangunan kantor dan pengadaaan peralatan perkantoran, maupun anggaran operasional (untuk kelurahan) dan Alokasi Dana Desa (untuk desa). “Kalau tahun 2011 desa kelurahan hasil pemekaran dan perubahan status sudah harus berjalan, anggarannya sudah harus kita rencanakan dari sekarang,” ujar Hermanto.

Adapun persoalan ketiga adalah kesiapan personil itu sendiri, terutama untuk kelurahan yang bertambah dari 2 menjadi 9 kelurahan. Menurut Hermanto, bagaimana pun kesiapan personil untuk kelurahan hasil pemekaran dan perubahan status sudah harus disiapakan sejak sekarang.

Karenanya Hermanto berharap Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dapat menindaklanjuti rencana ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pada tahun 2011 mendatang desa/kelurahan hasil pemekaran dan perubahan status di Kecamatan Tanjungpandan sudah dapat berjalan.

Musrenbang
Musrenbang Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2011 berlangsung di Ruang Sidang Kantor Camat Tanjungpandan, diikuti Kepala Desa, Ketua BPD, Lurah, LPM, serta pimpinan dinas dan UPTD di kecamatan ini, untuk memadukan usulan rencana pembangunan dari desa dan kelurahan  dengan visi dan misi kepala daerah.

Wabup dalam arahan mengungkapkan, selama ini antara usulan rencana pembangunan dari bawah (bottom up planning) dengan visi dan misi kepala daerah (top down planning) tidak sinergis. “Top downnya kemana, bottom upnya kemana,” katanya. Padahal, ujar Wabup, visi dan misi kepala daerah merupakan kontrak politik kepala daerah dengan rakyat, yang harus dijabarkan dalam perencanaan pembangunan daerah pada semua tinggkatan.

Karenanya Wabup meminta agar Musrenbang dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang sinergis, yang mencerminkan keterpaduan bottom up planning dan top down planning. “Usulan pembangunan dari desa dan kelurahan harus diakomodir, namun desa dan kelurahan juga harus menyesuaikan perencanaan pembangunannya dengan visi dan misi kepala daerah,” ujar Wabup.

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Belitung Ir Hermanto kembali menekankan pentingnya desa-desa mempedomani Rencana Pempangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dalam perencanaan pembangunan tahunan. “Jangan sampai menyimpang. Sebab dasar pemeriksaan BPK nanti RPJM Des. Kalau sampai menyimpang dari RPJM Des, jelas akan bermasalah,” jelas Hermanto.

Musrenbang Kecamatan Tanjungpandan merupakan Musrenbang kecamatan ketiga setelah Musrenbang Kecamatan Badau dan Kecamatan Selat Nasik. Kamis (25/2) akan dilaksanakan Musrenbang Kecamatan Sijuk, disusul Musrenbang Kecamatan Membalong pada 2 Maret 2009 mendatang.
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung