Selasa, 29 April 2008 16:22

Penertiban PKL, menata kawasan

Tanjungpandan,WP, Bupati, Ketua DPRD, Kadin Pasar dan Pertamanan memimpin pembahasan penertiban PKL di Ruang Sidang Setda Pemkab Belitung pada tanggal 29 April 2008 (16:30 wib). Rapat ini terkait dengan rencana penertiban PKL. Satpol PP akan memantau keberadaan PKL dengan intensif selama 10 hari, terhitung sejak 2 Mei 2008. Sejak tahun 2004 sudah dilakukan beberapa upaya penataan, mulai dari pembangunan kios, pasar bertingkat, pemindahan pasar Babi (APBD Kab.TA2005), pembangunan pasar daging (APBD Provinsi TA 2006) seperti dijelaskan Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung. Pada tanggal 17 November 2007 telah dibuat kesepakatan pada saat penertiban PKL dengan Forum PKL di Jalan Kimting dan Jl.RE.Martadinata. Menurut Kepala Satpol PP, Anshprini perlu ada perubahan paradigma dari “ Penjual mendatangi pembeli “ ke “ Pembeli mendatangi Penjual”. “Kesepakatan 2007 ini bukan yang pertama sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 2004 sudah dibuat kesepakatan namun tidak diindahkan, bahkan para pedagang membawa serta keluarganya dari kampung nun jauh membuat yang sudah dibangun pemerintah. Kami (Satpol PP) sudah melakukan sosialisasi namun seletah 4 tahun masalah justru semakin kompleks dan pedagang bertambah”. Ungkap Anshorini. Sebelum penertiban, Satpol PP melakukan sosialisasi dengan transparan. “Kita berharap per 1 Mei 2008 tidak ada PKL di Jalan RE. Martadinata dan Gang Kimting” tegas Anshorini di depan Bupati, Ketua DPRD, Kadin pasar yang juga disaksikan oleh Camat Tanjungpandan, Lurah Kota, anggota Kepolisian, Kodim, dan perwakilan dari dinas instansi. Sebaliknya, Sahroni (Ketua Forum PKL Gang.Kimting) menolak kesalahan sepenuhnya ada di PKL. Pada tahun 2004 memang ada kesepakatan bahwa setelah Lebaran PKL akan ditampung di lokasi tertentu kecuali 28 pedagang tersisa. “ Kami bukan tidak mau pindah tapi justru kesepakatan dibatalkan oleh pihak pemerintah sendiri karena belum terbangun fasilitas penampung”. (pada tahun 2005 pemerintah membangun los pasar ). Memang kami akui ada yang sudah mendapat lokasi tetapi kemudian diperjualbelikan atau disewa ke pedagang lain. “Sebetulnya pedagang Gang Kimting tidak bertambah, itu-itu saja”. Berkaitan dengan kepemilikan kios, disinyalir ada intervensi aparatur yang menawarkan lokasi pada orang tertentu (tidak transparan dan pilah-pilih). Oleh karena itu, Bupati. Ir.Darmansyah Husein sepakat penanganan PKL harus dilakukan secara terintegrasi, yang jelas penampungan tidak dapat di sepanjang bantaran Sungai Siburik. Sebetulnya lokasi cukup luas tetapi kesemerawutan ini juga dipengaruhi dengan keterbatasan ruang disekitar pasar sehingga pembangunan jalan lingkar terhambat. Menurut Camat Tanjungpandan, Azhar Sip, penertiban PKL perlu mempertimbangn ekses sosial lain jangan sampai ini akan menjadi komoditas/isu politik menjelang Pilkada nanti. Menurut Kadin PPK, Hilman SH, PKL yang tercatat 53 PKL, 25 sudah ditampung di loas pasar (APBD 2005) dan 28 PKL yang belum tertampung seperti yang menjadi bahasan dalam rapat ini Ketua DPRD, Drs Suhardi berharap setiap upaya penertiban hendaknya mempertimbangkan kondisi pedagang, tidak mustahil kelompok yang tidak puas akan melakukan unjuk rasa di DPRD di tanggal 5-6 Mei 2008 nanti. Saya yakin (60-70%) akan dihasilkan Win-Win Solution nantinya. Karena itu sebelum didemo kita bermusyawarah, bagaimanapun mereka masyarakat kita juga. Berkembangnya PKL menunjukkan permasalahan dalam penciptaan lapangan kerja. Sebaiknya memang harus ada mono market, kalo sudah dialokasikan untuk pasar sayur jangan berdagang daging. “Kadang memang niat baik belum tentu hasilnya baik, kita harus punya daya takan emosi, sabar namun tetap tegas” ujar Bupati di akhir pembahasan. Sumber: