Selasa, 9 Maret 2010 13:25

REFORMASI BIROKRASI

Tanjungpandan, Reformasi, Reformasi dan Reformasi, lagi-lagi reformasi. Sejak 1998 lalu, kata reformasi begitu akrab di telinga kita. Reformasi di segala sendi kehidupan tanpa kecuali. Salah satunya reformasi di tubuh birokrasi. Pertimbangannya, birokrasi di era terdahulu dinilai dan terkesan tambun, terlalu berbelit dan tidak sistematis. Karena itu, perlu perampingan secara struktural agar terkesan lebih fleksibel, akuntabel, efektif, dan efisien. 

Mengusung sekaligus mengaplikasikan wacana ”Reformasi Birokrasi”, juga kerapkali dinyatakan oleh Bupati Belitung Ir.H.Darmansyah Husein dan Wakil Bupati Sahani Saleh, S.Sos pada beberapa pertemuan dengan para pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Maklum saja, pembinaan aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi merupakan agenda penting sekaligus misi utama pasangan ini jauh sebelum mereka terpilih sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Belitung Tahun 2008 yang lalu. Karena itu, tak salah kiranya jika ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Belitung  yang mempertanyakan tentang hal ini pada Pemandangan Umum Anggota Dewan terhadap Raperda Kabupaten Belitung Tentang RPJPD Kabupaten Belitung 2008-2025 dan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014, Senin, Tanggal 1 Maret 2010 yang lalu.

Dalam kehidupan berbagai negara bangsa di berbagai belahan dunia, birokrasi berkembang merupakan wahana utama dalam penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan dalam hubungan antar bangsa. Disamping melakukan pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, dan berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional. Sebab itu disadari bahwa birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) dalam keseluruan skenario perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). 

Terkait dengan bahasan ini, berikut saya kutip langsung pemikiran  Prof. DR. Mustopadidjaja AR tentang  REFORMASI BIROKRASI
SEBAGAI SYARAT PEMBERANTASAN KKN yang disampaikan pada Acara Seminar dan Lokakarya Pembangunan Humum Nasional VIII yang diselenggarakan Oleh Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM di Denpasar, 15 Juli 2003 yang lalu. 
”....... pengalaman bangsa kita dan bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa birokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Keberhasilan birokrasi dalam pemberantasan KKN juga ditentukan oleh banyak faktor lainnya. Di antara faktor-faktor tersebut yang pertu diperhitungkan dalam kebijakan “reformasi birokrasi” adalah koplitmen, kompetensi, dan konsistensi semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan negara - baik unsur aparatur negara maupun warga negara dalam mewujudkan clean government dan good governance, serta dalam mengaktualisasikan dan membumikan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara kita, sesuai posisi dan peran masing-masing dalam negara dan bermasyarakat bangsa. Yang perlu diingat adalah bahwa semuanya itu berada dan berlangsung dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan, Republik Indonesia (SANKRI), dan masing-masing memiliki tanggung jawab dalam mengemban perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan NKRl. Dapatkah kita memikul tanggung jawab tersebut?”.

Konteks hari ini, pernyataan tersebut masih belum terjawab, pada kolom Politik dan Hukum Harian Kompas, Edisi Senin, 8 Maret 2010 dimuat berita bertajuk ”Reformasi Birokrasi di MA Kurang Memuaskan”.  Intinya, dikatakan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung sebagai salah satu dari tiga lembaga percontohan (pilot project) masih kurang memuaskan. Sehubungan dengan hal itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga peradilan tersebut perlu dikaji kembali. 

Tanpa bermaksud membanding-bandingkan, karena seingat saya dalam tradisi keilmuan manapun mewajibkan agar dalam melakukan komparasi haruslah dengan jenis, lingkup dan atribut lainnya yang sama pula. Jeruk harus dibandingkan dengan jeruk lagi, tidak bisa jeruk dengan melon atau semangka apalagi durian. Jadi adalah naif jika kita membandingkan birokrasi di tubuh Pemkab Belitung dengan yang terjadi di MA yang benar-benar telah ditunjuk sebagai pilot project namun masih kurang memuaskan perwujudan reformasi birokrasinya. Namun bukan suatu keniscayaan jika kita bisa lebih baik. Pastinya kita butuh waktu yang 
relatif panjang menuju semua itu. Karena rasionalitas terhadap keniscayaan adalah dengan menghadapi realitas dan mencari solusinya. Yang terakhir ini tentu saja adalah opini saya, bukan kata profesor-profesor saya yang cerdas-cerdas.  Dan solusinya ada di tangan kita semua, eksekutif, legislatif, dengan aparatur pemerintah didalamnya, masyarakat dan juga swasta pun juga terlibat. Yang penting will (kemauan), iktikad baik menuju reformasi birokrasi sejati. ***(Zakina).
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung