Rabu, 14 Mei 2008 05:08

Pandangan Umum DPR pada LKPJ Bupati 2007

Tanjungpandan,WP, sidang Paripurna Pandangan Umum DPRD Kabupaten Belitung Tahun 2007 mendengarkan pandangan 5 (lima) anggota DPRD Kabupaten Belitung terhadap LKPJ Bupati yang disampaikan pada tanggal 29 April yang lalu. LKPJ 2007 merupakan amanah konstitusi sebagai implementasi pasal 27 ayat (2) UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi “ Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan lporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertangjungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelengaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Abdul Chalid Widaryanto (PBB) menyoroti masalah realisasi anggaran pembangunan tahun 2007, signifikansi indikator pembangunan seperti Rumah Tangga Miskin, PDRB, Angka Kematian Ibu (AKI), APK, APM yang telah disampaikan pada LKPJ yang lalu terhadap kondisi di lapangan. Ditambah Chalid dalam penyelenggaraan pemerintah perlu juga diperhatikan disipilin PNS, karena hal ini sangat terkait dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal mendesak yakni penyediaan energi listrik yang berdampak pada peningkatan anggaran dan investarsi dan permasalahan penyediaan air bersih menjadi bagian evaluasi pembangunan. Amirudin Hamzah,SH (PBB), LKPJ merupakan amanat penyelenggaraan pemerintah, namun perlu menekankan beberapa hal yakni 1) Penyusunan Arah dan Kebjikan Umum, 2) Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD, 3) Penyusunan Usulan Program, 4) Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, 5) Penyusunan Rancangan APBD. Secara spesifik SKPD perlu menyikapi beberapa persoalan yakni manajemen aset, pembangunan rumah adat, pengadaan dan pemeliharaan Asrama Pelajar Putri di Bogor, Yogyakarta dan Bandung. Sehingga disimpulkan bahwa LKPJ tahun 2007 merupakan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Isi Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Drs.Ir.Rusli Saie dari PDIP, menegaskan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada Renstra Kabupaten Belitung tahun 2005-2009 pada umumnya sudah mencapai sasaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 1) masalah implementasi kebijakan “gratis” di bidang pendidikan yang masih membebani orang tua murid, 2) infrastruktur pedesaan, 3) masalah implementasi kebijakan “gratis” di bidang kesehatan pembangunan transportasi, energi listrik dan air bersih, 4) kinerja program Panca Usaha Pokok yang tidak optimal terkait dengan kenaikan harga pasar dan berdampak pada daya dukung lingkungan, seperti implementasi Perda Nomor 4 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. 5) pemberdayaan dan pengembangan UKM, 6) terkait dengan upaya mewujudkan visi ekonomi kerakyatan dihadapkan pada tantangan dominannya ekonomi pasar akhir-akhir ini, dan 7) pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah. Ishak Meirobie,SSn menyikapi persoalan anggaran terhadap upaya mewujudkan sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Data ilmiah dan statistik yang disampaikan perlu dicermati lebih dalam mengingat beberapa temuan dilapangan (data mikro) tidak mencerminkan indikator makro yang disampaikan dalam LKPJ. Apakah pembanguanuangn sudah mendukung konsep projob, pro growth, pro poor, dan institusi sudah good society. Beberapa temuan itu khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan antara lain 1) pertangungjawaban kinerj yang diukur dengan indikator IPM atau HDI), 2) akses terhadap pendidikan berkualitas 3) masalah peyalanan kesehatan yang terkait dengan beberapa masalah peningkatan kesejahteraan pelayan kesehatan, edukasi para dokter, jaringan kesehatan dan informasi sampai ke tingkat kecamatan, sindrome masyarakat terhadap biaya tinggi pengobatan, pemulihan kesehatan, keterlambatan tindakan medis. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan perlu ditingkatkan seperti yang terjadi di SDN Kecamatan Sijuk. Marjaya Rachmad dari PPP, secara spesifik SKPD perlu menyikapi beberapa persoalan yakni 1) pembangunan rumah adat, 2) penambahan jaringan lampu jalan, 3) pembangunan pelabuhan Tanjung Batu, 4) masalah distribusi BBM, 5) administrasi kependudukan terutama bagi para pendatang dan 6) konflik di tingkat desa terkait rekomendasi izin usaha perkebunan dan pertambangan. Kelima pandangan anggota DPRD Kabupaten Belitung akan di bahas di tingkat eksekutif yang akan disampaikan tanggapan DPRD tersebut pada tanggal 7 Mei 2008 mendatang (fiet). Sumber: