Selasa, 23 Maret 2010 09:20

PNS BELITUNG BAKAL TERIMA KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK (KPE)

Tanjungpandan- Hal ini seperti  disampaikan Bupati Belitung, Ir.H.Darmansyah Husein dalam surat edaran nomor:910/0139/DPPKAD/2010 perihal Pembukaan Rekening Kartu Pegawai Elektronik (KPE) tertanggal 10 Februari 2010. Dalam edaran tersebut disampaikan bahwa dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan PT.Bank Pembangunan Daerah, Sumatera Selatan Nomor:01/K/KS/I/2009-Nomor:011A/DIR/P/2009 Tanggal 29 Januari 2009 dan Nota Kesepakatan antara Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung tanggal 14 Mei 2009 tentang Penerapan Kartu PNS Elektronik (KPE).

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, Bupati menghimbau kepada seluruh Kepala SKPD Kabupaten Belitung untuk memerintahkan para PNS yang belum mempunyai rekening tabungan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung untuk segera membuka rekening tabungan sebagai salah satu tahapan dalam rangka penerapan KPE tersebut.

Kini tanpa terkecuali, Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Belitung pun dipastikan bakal menggunakan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Bahkan pengambilan foto pegawai untuk kepentingan penerapan KPE sudah dikoordinir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan telah dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu di Ruang Sidang Pemkab Belitung.

Secara umum Kartu Pegawai Elektronik (KPE) merupakan kartu identitas pegawai sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (Karpeg) yang ada sekarang sebagai bukti diri seorang PNS. KPE selain sebagai kartu identitas PNS, dirancang secara khusus dengan bentuk dan format berbeda yang dapat digunakan oleh PNS sebagai kartu belanja dan dompet elektronik. KPE ini telah dilaunching oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada Tanggal 30 Mei 2006 di Jakarta bertepatan dengan ulang tahun BKN ke 58.

Untuk persiapan pembuatan KPE, BKN telah mempersiapkan pedoman pelaksanaan dan implementasinya akan dilakukan secara bertahap. Sebagai tindak lanjut dilaksanakan pilot proyek untuk lima instansi dibawah koordinasi Menpan yaitu BKN, LAN, ANRI, BPKP dan Kantor Menpan. Instansi yang dijadikan pilot proyek dilakukan verifikasi data kepegawaian, pengambilan photo dan sidik jari bagi PNS yang data kepegawaiannya sudah benar.

Seperti yang kami lansir dari Blog Kepegawaian PNS disebutkan pula bahwa KPE bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi PNS untuk memperoleh pelayanan, bukan saja masalah kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi lainnya seperti peningkatan pendidikan, perpindahan wilayah kerja, perubahan status, perubahan data keluarga ataupun untuk pengurusan pensiun.

KPE juga dapat digunakan untuk mempermudah PNS dalam memperoleh pelayanan kesehatan, tabungan perumahan ataupun layanan Taspen. Disamping itu KPE memberikan kepastian identitas data PNS, KPE dirancang tidak dapat digandakan, dengan demikian dapat menghindari terjadinya nomor induk pegawai yang ganda dan penyalahgunaan kartu pegawai yang selama ini sering terjadi. Untuk mewujudkan good governance pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan kepada PNS terutama peningkatan pelayanan terhadap urusan kepegawaian.

Selain itu KPE juga dirancang untuk memberikan kemudahan bagi PNS dalam bertransaksi, biasanya disetiap instansi akan disediakan kios pelayanan mesin anjungan KPE, sehingga melalui anjungan KPE, setiap PNS dapat dengan mudah melakukan transaksi, baik untuk mengetahui data pribadinya, juga dapat dilakukan dalam pelayanan Askes, Taspen dan Bapertarum, bahkan dapat dilakukan pelayanan online untuk pembayaran rekening listrik, telepon, PAM kebutuhan lainnya. Untuk melakukan peremajaan data kepegawaian yang ada dalam chip kartu dapat dilakukan, karena setiap anjungan KPE tersambung online dengan database BKN.

Mengingat begitu besarnya manfaat penggunaan KPE bagi PNS, kini rasanya tidak ada alasan yang akan menyulitkan bagi kita sekalian para PNS unuk segera melengkapi persyaratan pembuatan KPE ini. Untuk tahap awal cukup hanya dengan datang ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terdekat dan lakukan pembukaan rekening dengan setoran minimal Rp.50.000 untuk jenis tabungan Simpeda serta Rp.300.000 untuk jenis tabungan Pesira, hal ini akan memudahkan kita dalam memiliki KPE dan menikmati segala kemudahan yang tersaji di era globalisasi dan digitalisasi dalam upaya meningkatkan pelayanan prima.
Sumber: Humas Setda Kab. Belitung