Kamis, 25 Maret 2010 09:23

BOLOS, TUNJANGAN KINERJA TAK DIBAYAR

JAKARTA- Informasi yang diperoleh Harian Babel Pos, Edisi Minggu, 21 Maret 2010 menyatakan bahwa dengan diterapkannya sistem remunerasi atau tunjangan kinerja, tidak lantas para aparatur pemerintah mendapatkan uang berlebih setiap bulannya. Pasalnya, tunjangan kinerja ini dihitung berdasarkan beban pekerjaan yang dilakukan setiap hari.

Seperti yang dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan kepada JPNN, Sabtu, 20 Maret 2010. “Namanya saja tunjangan kinerja, jadi yang dibayar Negara itu kinerja aparaturnya. Kalau aparaturnya tidak hadir, ya tidak dibayar,” ujarnya.

Selanjutnya, Mangindaan yang merupakan mantan gubernur Sulut ini menegaskan “Sistem ini mengajarkan seluruh aparatur menjadi professional. Yang senang bolos, terlambat, jangan berharap dibayar mahal oleh Negara,” tegasnya.

Tak hanya kehadiran, keterlambatan pegawai juga akan menentukan berapa tunjangan kinerja yang akan diberikan. Misalnya dalam satu bulan, pegawainya tidak pernah absen, tapi sering terlambat. Yang bersangkutan tidak bisa menerima tunjangan kinerja dengan penuh/ full.

Sementara itu, Deputi Kementerian PAN&RB Bidang SDM Aparatur, Ramli Naibaho mengatakan, pemerintah telah menetapkan grate remunerasi untuk tiap-tiap jabatan pegawai. Grate tertinggi 15-17 di level Eselon I (Deputi, Dirjen). Sebab bobot kerja serta resiko pekerjaannya paling besar.

Untuk Kepala Biro diberi grate 12-14, Kepala Bagian grate 8-10, Kepala Sub Bagian grate 6-8, Analisis grate 4-5, dan terendah grate 3-5 untuk Kearsipan. “Meski demikian, masing-masing jabatan di tiap-tiap lembaga itu berbeda gratenya. Misalnya Analis di Kemenkeu gratenya 5, BPK hanya 4. Itu juga dilihat dari resiko dan bobot pekerjaanya,” Tandasnya.
Sumber: Babel Pos