PNS YANG ENGGAN DIMUTASI SYAFITRI : ITU ARTINYA MEMBANTAH SK GUBERNUR
Pangkalpinang- Harian Babel Pos Edisi Kamis, 25 Maret 2010 menginformasikan bahwa adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) disalah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung (Babel) yang enggan dimutasi, membuat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Babel , Syafitri, SE angkat bicara. Syafitri menjelaskan jika memang membandel dan tetap ngotot, berarti PNS tersebut tidak mengindahkan SK Gubernur dan Resikonya tanggung sendiri.
“Yang namanya mutasi itu hal yang biasa, ditempatkan dimana saja PNS harus siap. Masalah yang bersangkutan tidak mengindahkan SK Gubernur, akan ada resikonya sendiri, BKD tidak akan tinggal diam, akan diproses, namun bertahap,” tegas Syafitri, kepada wartawan Babel Pos, Rabu, 24 Maret 2010.
Bahkan katanya, jika memang yang bersangkutan masih menolak untuk dipindahkan, yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari jabatan tersebut, dan SK yang dikeluarkan akan dicabut untuk kemudian diganti dengan SK Gubernur yang baru, dengan sanksi yang lebih berat. SK tersebut tergantung kebijakan dan keputusan Gubernur.
Mutasi dilakukan dalam rangka pembinaan karier pegawai, dan jabatan adalah amanah. Semuanya, dijelaskan Syafitri, sudah ada aturan dan ketentuannya. Sangat disayangkan jika ada PNS yang kurang memenuhi peraturan untuk dimutasi.
Selanjutnya, Syafitri juga menghimbau, Para PNS dan CPNS jangan mencontoh hal-hal negatif seperti itu. Karena hal tersebut ujarnya, hanya akan membuat susah diri sendiri.
“Jangan jadikan contoh, apalagi bagi yang muda-muda. Sekali lagi saya tekankan jabatan adalah amanah, kerjakan dengan baik dan benar. Apalagi buat CPNS,” pintanya.
Sumber: Babel Pos
“Yang namanya mutasi itu hal yang biasa, ditempatkan dimana saja PNS harus siap. Masalah yang bersangkutan tidak mengindahkan SK Gubernur, akan ada resikonya sendiri, BKD tidak akan tinggal diam, akan diproses, namun bertahap,” tegas Syafitri, kepada wartawan Babel Pos, Rabu, 24 Maret 2010.
Bahkan katanya, jika memang yang bersangkutan masih menolak untuk dipindahkan, yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari jabatan tersebut, dan SK yang dikeluarkan akan dicabut untuk kemudian diganti dengan SK Gubernur yang baru, dengan sanksi yang lebih berat. SK tersebut tergantung kebijakan dan keputusan Gubernur.
Mutasi dilakukan dalam rangka pembinaan karier pegawai, dan jabatan adalah amanah. Semuanya, dijelaskan Syafitri, sudah ada aturan dan ketentuannya. Sangat disayangkan jika ada PNS yang kurang memenuhi peraturan untuk dimutasi.
Selanjutnya, Syafitri juga menghimbau, Para PNS dan CPNS jangan mencontoh hal-hal negatif seperti itu. Karena hal tersebut ujarnya, hanya akan membuat susah diri sendiri.
“Jangan jadikan contoh, apalagi bagi yang muda-muda. Sekali lagi saya tekankan jabatan adalah amanah, kerjakan dengan baik dan benar. Apalagi buat CPNS,” pintanya.
Berita Lainnya