Jum'at, 20 Juni 2008 09:49

Unjuk Rasa Kedua Warga Selat Nasik

Tanjungpandan(WP),Sejumlah penumpang truck diturunkan dihalaman DPRD Kabupaten Belitung. Andi yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan mengklaim jumlah warga Selat Nasik yang unjuk rasa berjumlah 300 orang. Mereka bergabung mengatasnamakan Forum Masyarakat Mendanau. Andi mengakui persentase warga Petaling tidak banyak meskipun areal penambangan bauksit Petaling lebih besar. Saat unjuk rasa yang pertama (26/5) jumlah warga Desa Selat dan Desa Petaling sama “Kalau ada yang tidak ikut itu karena mereka ketakutan dan menerima ancaman” kata pendemo lain. Deky Siswoyo, koordinator unjuk rasa tidak ingin membeda-bedakan mana warga desa Selat nasik, desa Petaling atau atau desa Suak Gual. Atas aspirasi warga Selat Nasik Deky yang pernah menemui Yayasan Green Babel Korda Kabupaten Belitung Faisal Madani untuk menyatakan hal yang serupa, berharap rekan-rekannya juga menyuarakan aspirasi dengan tertib. Saat ini dampak pengolahan limbah memang tidak sampai mengganggu sumber air minum masyarakat, tetapi di Dermaga Sekucing, Selat Nasik, dampak operasional PT.Pamin Kanaan ini telah mengganggu usaha budaya masyarakat. Meski Andi tidak tahu persis berapa jumlah pembudidaya. Sejumlah anggota DPRD bertemu di halaman DPRD bergabung bersama Kasatpol PP Anshorini, Kapolres Belitung AKBP Drs.Mashuri dan anggota kepolisian lain. Kapolres mengingatkan jangan sampai berbagai demo di Belitung ini dilakukan orang itu-itu juga. Kapolres menghimbau jangan sampai ini menimbulkan konflik sesama saudara. “Saudara yang tidak berkepentingan minggir berikan aspirasi dengan baik, demokrasi itu bukan pemaksaan kehendak “ himbau Kapolres. Lebih dari 15 orang pun akhirnya melakukan dengar pendapat dengan sejumlah anggota DPRD yang dipimpin oleh H.Mochtar H.Motong. Hasil pertemuan sebelumnya menyepakati operasi tambang bauksit PT.Pamin Kanaan diberhentikan untuk sementara dan akan dibentuk Tim untuk menindaklanjuti aspirasi pihak pendemo yang kontra. Jumran mengakui ada lahan warisan orang tua, tetapi sesama saudara tidak ada kesepakatan mau dijual atau tidak. Jumran berharap isu penolakan ini tidak sampai menimbulkan pertikaian antar warga. Ibrahim Limpo tokoh masyarakat dan agama di Selat Nasik memastikan ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik “ Politik itu busuk membodohi rakyat ” katanya Aspirasi pendemo tidak seperti rekomendasi yang sebelumnya. Hanya 1 dari 11 anggota BPD yang tidak setuju danKades Selat Maryono pun dipilih oleh lebih dari 60 % warga Desa Selat Nasik seperti diungkapkan oleh Andi dan Ibrahim Limpo. Tetapi ketika investor pertambangan masuk ke wilayah Selat Nasik terjadi pro dankontra hingga meragukan kinerja aparatur pemerintah desa. Pokok persoalannya menurut pimpinan rapat, H.Mochtar H.Motong kita tidak mengetahui sampai dimana kewenangan Kades, BPD dan dimana posisi rakyat. Ini karena tidak ada “buku pintar “ beda dengan DPRD ada UU. Hal seperti ini juga terjadi di Air Seruk (kasus rekomendasi perkebunan sawit PT.AMA) karena tidak ada buku pintar. Atas kerja Tim 11 yang dibentuk dari berbagai satuan kerja Pemkab Belitung, Hendrik dari DPC SPSI Belitung ragu dengan latar belakang Tim 11 dan menyarankan supaya LIPI atau Green Peace terlibat. Terkait pendemo yang menyinggung kinerja DPRD, Tare panggilan akrab H.Moctar Motong menjelaskan bahwa DPRD punya batasan dalam hal membuat keputusan. “ dalam hal tertentu tidak boleh mengambil keputusan, tapi jangan putus asa, kalaupun kurang puas nanti kita sama-sama ke menghadap Bupati atau kalau kita mau serius lakukan Class Action dan menghadap ke Komisi VII DPR RI” kata Tare didampingi anggota DPRD lain yang hadir antara lain Amirudin SH, Samsidi, Marjaya, Drs.Rusli Saie dan Tabrani Husin. Tare juga menjelaskan alasan Ir.Darmansyah Husein yang tidak bisa hadir karena sedang menunaikan Umroh. Hampir bersamaan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Belitung meninjau distribusi BBM di sejumlah SPBU tidak lama setelah mengadakan rapat membahas distribusi BBM (fithrorozi). Sumber: