Selasa, 20 April 2010 15:47

BLHD KABUPATEN BELITUNG GELAR BIMTEK PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Tanjungpandan---Pengelolaan lingkungan hidup haruslah dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan lingkungan, ungkap Bupati Belitung, Ir.H.Darmansyah Husein dalam sambutannya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pencegahan Perusakan Lingkungan Hidup, pada Selasa, 20 April 2010 di wisma Aditya.

Selanjutnya Bupati mengatakan bahwa lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab, azas berkelanjutan dan azas keadilan. Utamanya perlu dilakukan kegiatan pengawasan dalam rangka mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan, jelas Darmansyah.

Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman para peserta terkait masalah pengendalian dan pencegahan perusakan lingkungan hidup sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara Deputi VII Menteri Negara Lingkungan Hidup Pembinaan Teknis dan Peningkatan Kapasitas, Drs.Sudaryono dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pembangunan daerah pimpinan eksekutif dan legislatif haruslah bisa bekerja sama dengan baik sebagai bagian dari ujung tombak pengelolaan lingkungan hidup. Potensi Belitung yang masih baik perlu dipertahankan, apalagi prospek potensi pariwisata ke depan sangat baik terutama wisata airnya, ungkapnya.

Dalam kegiatan ini para peserta diharapkan dapat berperan aktif menjalin dialog interaktif dengan para nara sumber. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pusdiklat Lingkungan Kementriaan Negara Lingkungan Hidup RI, yakni Drs.Bambang Pramudyanto, M.Si mengenai pencegahan, penanggulangan, pemulihan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan pokok bahasan mencakup, permasalahan lingkungan hidup, ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penanggulangan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup.

Turut hadir dalam kegiatan Kepala Pusdiklat Lingkungan Hidup Kementriaan Negara Lingkungan Hidup RI, Inar Ihsyana, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung, Syarifuddin, SH, para nara sumber, para peserta Bintek dan undangan lainnya.

Sosialisasi UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengertian lingkungan hidup seperti yang termaktub dalam UU No.32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

Prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan diantaranya mencakup; hak untuk melakukan pembangunan tanpa merugikan pihak lain, tanggung jawab negara, keadilan, kehati-hatian, pencemar membayar, partisipasi masyarakat, pendekatan ekosistem, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
UU 32/2009 tentang Pusat Pengelola Lingkungan Hidup (PPLH) diantaranya mengatur tentang keutuhan unsur-unsur PPLH, kejelasan wewenang pusat dan daerah, penguatan upaya pengendalian LH, penguatan upaya pengendalian LH, penguatan instrumen pencegahan, pendayahgunaan perizinan dan pendekatan ekosistem, merespon dan mengantisipasi LH global, penguatan demokrasi LH, penguatan gakum perdata, administrasi, pidana, penguatan kelembagaan PPLH dan penguatan PPLH dan PPNS.

Adapun berbagai kegiatan penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah dalam perlindungan lingkungan diantaranya dengan melakukan pengawasan (inspeksi) untuk memeriksa tingkat ketaatan, penyidikan atas pelanggaran, melakukan paksaan untuk mentaati PUU tanpa melalui pengadilan seperti pengarahan, melakukan langkah pencegahan, penghentian, pemulihan dan pengendalian serta melakukan paksaan untuk mentaati PUU melalui proses pengadilan.

Penegakan Hukum Administrasi
Dalam penerapan UU No.32 Tahun 2009, penegakan hukum masih menemui beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya masalah kurangnya pemahaman mengenai HLI yang terpadu (administrasi, pidana, perdata, PSLH di luar pengadilan, azaz subsidiaritas, pidana penunjang hukum administrasi, tututan perdata adalah ganti rugi untuk pemulihan, tidak berkembangnya hukum administarsi, lemahnya kelembagaan penegakan hukum administrasi, tidak berkembangnya program inspeksi dan kurangnya PPLH dan PPNS.

Pengawasan (inspeksi) dilakukan untuk mengawasi ketaatan penganggung jawab usaha/kegiatan seperti yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2009, BAB XII Pengawasan dan Sanski Administratif, pasal 71 (1) dan pasal 72.
Tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda setiap keterlambatan sesuai dengan pasal 81 dalam UU No.32/2009 yang menyebutkan bahwa ”setiap penanggung jawab usaha dan kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanski paksaan pemerintah”.


Sumber: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Lingkungan Hidup