Rabu, 25 Juni 2008 07:12

Aparatur Pemkab Tingkatkan Pemahaman Prosedur Investasi

Tanjungpandan (WP), Dalam 5 (lima) tahun terakhir investasi di Kabupaten Belitung lebih banyak di dominasi oleh sektor pertambangan dan sektor perkebunan. Salah satu instrumen kerjasama Pemerintah Daerah dengan Investor adalah menggunakan pola Hak Guna Usaha. Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2007 pasal 22 Ayat (1) dijelaskan HGU diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 30 (tiga puluh) tahun Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima tahun) tahun. Jangka waktu HGU,HGB dan HP yang cukup panjang ini dikwatirkan banyak pihak sebagai upaya untuk menguasai aset daerah. Sementara lahirnya UU Nomor 25/2007 ini merupakan penjabaran pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Pasal 33 tersebut kemudian dimantapkan dengan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Untuk meningkatkan pemahaman aturan atau regulasi tersebut aparatur pemkab Belitung diharapkan dapat memahami mekanisme penanaman modal. Sejauh ini kita mengalami kesulitan dalam mengendalikan pelaksanaan penanaman modal Kabupaten Belitung, jelas Kasubbid Ekonomi Bappeda dan PM Kabupaten Belitung Bakri Hauriansyah SE. Untuk memper-pendek rentang birokrasi dan memper-cepat proses perizinan, Pemerintah Kabupaten Belitung telah membentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian diharapkan investor terdorong untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Belitung. Terkait dengan Bappeda dan PM mengadakan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Penanaman Modal dari tanggal 24-25 Juni 2004 di Hotel Martani Tanjungpandan. Selain UU Nomor 25/2007, nara sumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mandjoer Simbolon,S.H.,M.Hum.,MM (Widyaiswara Utama) Sudaryanto MM (Widyaiswara Utama), Siti Farida (Kabag Perundang-Undangan BPKM) didampingi staf Biro Hukum dan Humas BKPM menjelaskan beberapa peraturan antara Perpres No 76 tahun 2007 tengan Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Perpres No 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Perpres Nomor 111 Tahun 2007 tengan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 /2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. Pada dasarnya pertanyaan lebih banyak mengarah kepada inkonsisten pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam banyak hal misalnya banyak perusahaan tidak menyampaikan laporan regular mengenai kondisi dan permasalahan investasi di daerah (jumlah tenaga kerja asing, realisasi dana Community Development atau CSR, permasalahan lahan) Bintek dua hari ini dihadiri oleh 40 peserta dai berbagai Satuan Kerja Perangkat Dareah (SKPD) antara lain Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pindu. Dinas Perhubungan, informasi dan Komunikasi, Dinas Perindagkop, Dinas Budaya dan Pariwisata dan Perwakilan Kecamatan dan Kades, Lembaga Pendidikan Swasta. Wakil Bupati Belitung Andi Saparudin Lanna,SH mengungkapkan banyak permasalah investasi yang membutuhkan komitmen semua pihak. Permasalahannya kemudian, regulasi investasi terkait dengan berbagai ketentuan lain, baik itu menyangkut masalah pertanahan, perpajakan, perbankan, maupun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang diatur baik melalui Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), maupun Peraturan atau Keputusan Menteri. Sebelumnya DPD RI Indonesia Regional Invesment Forum 26-27 Mei 2008 lalu yang diikuti 800 investor di Hotel Cartzlon Pacific Place Jakarta“. Ketua BKPM Muhammad Lutfi meng-analogi-kan integrasi lima jari tangan yang masing-masing menggambarkan dukungan insentif, pasar, kemampuan tenaga kerja, infrastruktur dan iklim usaha (stabilitas politik) yang saling terintegrasi (fithrorozi). Sumber: