Rabu, 25 Juni 2008 07:15

Mengupayakan Keselamatan Pekerja Tambang

Tanjungpandan (WP), ketika Kolonel Czi Soemarsono menjabat Bupati Belitung jumlah Pegawai Negeri 2.612 (5%), Karyawan UPTBel 9.724 (18,61%), Karyawan Swasta 5.951 (11,39 %), Perdagangan Pengusaha 2.090 (4%), Tani 10,972 (21%), Nelayan 6,792 (13%) dan lain-lain 14.109 (27%). Ini menunjukkan sektor pertanian dan pertambangan menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. Namun pendapatan yang tinggi tanpa dibarengi perhitungan resiko bukan tidak mungkin akan menurunkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Menyadari resiko yang tinggi Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan Umum. Dalam penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), Pemerintah Kabupaten Belitung senantiasa mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Selain melakukan pengawasan, terhadap perusahaan pertambangan yang ada di daerah ini, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan, termasuk pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum. Wakil Bupati Andi Saparudin Lanna,SH dalam sambutannya menghimbau agar potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Belitung dikelola dengan sebaik-baik-nya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa menimbulkan gejolak sosial atau kerusakan lingkungan hidup Kegiatan Sosialisasi ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24 hingga 26 Juni 2008 di Pondok Impian. Sosialisasi ini menekankan pengelolaan pertambangan, perencanaan reklamasi, dan pengawasan lingkungan. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Ir.Ubaidillah didepan peserta menegaskan bahwa peserta dari Kepala SKPD terkait merupakan ujung tombak sekaligus bertanggung terhadap kegiatan pertambangan. Selama ini perusahan yang sudah membayar kewajiban lepas dari tanggung jawab padahal ada lagi tanggungjawab terhadap lingkungan termasuk keselematan kerja pekerja tambang. Kegiatan ini juga antara lain dihadiri Kepala Bapedalda Maya Hasibuan, SH, Kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Drg. Dian Farida. Meski rentan terhadap kerusakan lingkungan namun disisi lain sektor pertambangan ikut membuka lapangan kerja. Ini membutuhkan keterkaitan sektoral dan kerjasama berbagai pihak agar pertambangan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertambangan Dan Energi saja sebagaimana yang disampaikan Ir.Ubaidillah di depan para peserta Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan Umum (fithrorozi). Sumber: