Senin, 17 Mei 2010 09:50

JAWABAN EKSEKUTIF TERHADAP PEMANDANGAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BELITUNG

Tanjungpandan-- Rapat Paripurna ke VII Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2010 digelar Jum’at, 14 Mei 2010 bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belitung. Dalam sidang ini Bupati Belitung, Ir. H. Darmansyah Husein menyampaikan Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Anggota DPRD Kabupaten Belitung atas Laporan Pelaksanaan APBD TA 2009 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Tahun 2009.

Sebelumnya, Rancangan Peraturan Daerah disampaikan Bupati Belitung kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Belitung pada Sidang Paripurna ke-V Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2010, yang dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Mei 2010 lalu.

Terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut, 7 Anggota DPRD Kabupaten Belitung menyampaikan Pemandangan Umum pada Rapat Paripurna ke IV Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Belitung Tahun Sidang 2010 yang dilaksanakan pada hari Senin, 10 Mei 2010. 7 Anggota Dewan tersebut yaitu Taufik Rizani, A.Md, Drs. Suhardi, Zirin Dorani, Junaidi M. Tamim, Basri Ibrahim, Samad, A.Md dan Zuhaidi, S.Ag.

Menanggapi pertanyaan dari Taufik Rizani, A.Md, Bupati Belitung berkaitan dengan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota merupakan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang disampaikan Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) PP No. 3 Tahun 2007.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta hasil konsultasi dengan Direktorat Jendral Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Biro Pemerintahan Propinsi Kepulauan Bangka Belitng, maka hasil EPPD Kabupaten Belitung ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Kepulauan selaku wakil Pemerintah Pusat.

Menanggapi Pemandangan Umum yang disampaikan Drs. Suhardi di Bidang Pendidikan Bupati Belitung menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja guru dan sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung telah melakukan berbagai upaya, baik penataan menejemen sekolah maupun peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Dengan semakin sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki, serta upaya sungguh-sungguh Pemerintah Daerah membebaskan biaya pendidikan, peran orang tua dan murid dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan pendidikan.

Menyangkut pelayan RSUD dijelaskan Bupati bahwa RSUD Kabupaten Belitung merupakan Rumah Sakit Kelas C, dengan persyaratan minimal 4 pelayanan spesialis, yaitu Spesialis Anak, Spesialis Kebidanan (Obgyn), Spesialis Bedah dan Spesialis Dalam. Namun, sampai saat ini, pelayanan spesialis yang dimiliki RSUD baru 3 Pelayanan Spesialis, yaitu Spesialis Anak, Spesialis Kebidanan, dan Spesialis Bedah. Hal ini menurut Bupati karena Kabupaten Belitung belum termasuk daerah yang diminati dokter spesialis. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, RSUD sedang mengupayakan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Sriwijaya Palembang, UNPAD Bandung dan beberapa Dokter Spesialis Kontrak Priodik (Dokter Terbang).

Menanggapi Pemandangan Umum yang disampaikan Zirin Dorani dijelaskan Bupati bahwa peningkatan PAD berbanding lurus dengan pendapatan dan daya beli masyarakat, oleh karena peningkatan PAD menunjukan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi macro. 5 sumber PAD dilanjutkan Bupati adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Selanjutnya, Menanggapi Pemandangan Umum Junaidi M. Tamin Bupati Belitung berkaitan dengan 3 sektor unggulan, Bupati Belitung menjelaskan bahwa Sektor Pariwisata, Sektor Kelautan Perikanan, dan Sektor Perhubungan diharapkan dapat menjadi pilar utama struktur perekonomian Kabupaten Belitung hingga Tahun 2025 yang akan datang. Untuk itu, mulai dari kurun Renstra 2005-2009 hingga RPJMD 2010-2014, Pemerintah telah melakukan upaya penguatan landasan dan sendi utama ketiga sector tersebut, yakni dengan membangun infrastruktur penunjang, meningkatkan kualitas SDM, serta pembenahan struktur kelembagaan dan manajemen.

Sementara itu menanggapi Pemandangan umum Basri Ibrahim di bidang Koperasi dan Udaha Menengah dijelaskan Bupati bahwa saat ini Koperasi di Kabupaten Belitung berjumlah 176 Koperasi. Yang aktif melaksanakan aktifitas sebanyak 106 Koperasi. Yang aktif melaksanakan aktifitas sebanyak 106 koperasi atau 60,2%, dengan jumlah anggota sebanyak 2.567 orang dan volume usaha sebesar Rp. 18.806.525.000,-. Pada umumnya usaha Koperasi adalah usaha simpan pinjam, warung serba ada, usaha produksi, pemasaran, dan aneka jasa lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan anggota dan masyarakat yang disepakati melalui rapat anggota.
Berkaitan dengan adanya koperasi liar di Kabupaten Belitung, telah dilaksanakan koordinasi dengan Disperindagkop dan PM dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Intinya, apabila koperasi tersebut tidak memberikan identitas yang jelas dan tidak melaporkan aktivitas usahanya di Kabupaten Belitung, Dinas Perindakop dan PM Kabupaten Belitung akan mengambil tindakan tegas.

Menanggapi Pemandangan Umum Samad, A.Md berkaitan dengan pengembangan RSUD dijelaskan Bupati pada tahun 2008, Pemerintah telah menyusun Master Plan Pengembangan RSUD. Pembangunannya direncanakan 3 (tiga) tahap yaitu pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Diharapkan semoga upaya pengembangan dapat terealisasi sehingga RSUD dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Terakhir, menanggapi Pemandangan Umum dari Zuhaidi, S.Ag di Bidang Pertanian dijelaskan bahwa 95 % kebutuhan beras masih didatangkan dari luar, dimana produksi dalam daerah baru bisa memenuhi kebutuhan 1 bulan, mau tidak mau mendorong Pemerintah mengarahkan kebijakan Ketahanan Pangan kepada peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian.
Ditambahkan Bupati, pengawasan terhadap distribusi pupuk juga harus terus ditingkatkan, agar distribusi pupuk bersubsidi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Kelompok Tani sendiri, tanpa membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi.

Dari 25 Anggota DPRD Kabupaten Belitung, sebanyak 23 Orang Anggota DPRD Kabupaten hadir dalam rapat ini. Selain itu turut hadir Unsur Muspida Kabupaten Belitung dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemkab Belitung.


Sumber: Humas Setda Kab. Belitung